Results 21 to 30 of about 104,159 (160)
Jurnal Belo, 2019 Penagakan hukum adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggerakan sistem penegakan hukum. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa ditanggulangi oleh Indonesia menggunakan berbagai pendekatan, baik soft approach maupun hard approach ...
Marthsian Y Anakotta
doaj +1 more source
Efektivitas Gakkumdu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum
Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, 2022 Bawaslu sebagai pengawas jalannya pemilihan umum membentuk Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk mengawal penegakan tindak pidana dalam pelaksanaan pemilihan umum agar tercapai pemilihan umum yang tertib dan adil serta dalam terbentuknya ...
Bukhari Alhuda
doaj +1 more source
Unes Journal of Swara Justisia, 2021 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemanfaatan Tetap Ruang Laut Tanpa Izin oleh Direktorat Polairud Polda Sumbar adalah dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga melanggar ketentuan Pasal 49 dan Pasal 75 Undang-Undang Republik ...
Irwandi Idham
doaj +1 more source
Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam
Khazanah Hukum, 2020 Perbandingan tujuan hukum Indonesia, Jepang, dan Islam terletak pada penegakan hukumnya. Indonesia dengan sistem hukum civil law, secara grand theory telah mengadopsi hukum Barat dengan tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka dalam ...
Fathor Rahman
doaj +1 more source
Problematika Substansi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pemilu
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, 2023 Election law enforcement is enforcing electoral justice through legal compliance. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, has been present as an election law regulation with Gakkumdu as an election criminal enforcer, but there are still problems in its implementation.
Misbakhus Sholihin, Iskandar Wibawa
openaire +1 more source
Unes Journal of Swara Justisia, 2022 Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi, dan kelas jalan.
Debby Maide Putra
doaj +1 more source
Kertha Patrika, 2018 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UUSPPA) dibentuk untuk mewujudkan sistem peradilan yang melindungi kepentingan anak dari efek negatif peradilan pidana. Bentuk perlindungan kepentingan anak adalah penyelesaian perkara anak dengan cara diversi yaitu menyelesaikan perkara dengan cara musyawarah ...
openaire +3 more sources
Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2018 Hukum bukan hanya berguna sebagai sarana pengendali untuk memelihara ketertiban sosial, tetapi juga untuk mengendalikan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki.
Agus Riwanto
doaj +1 more source
Jurnal LitigasiMekanisme dalam penegakan hukum politik uang memiliki 2 dimensi hukum yang berbeda, yaitu dimensi pidana pemilu dan dimensi administrasi pemilu. Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum politik uang yang terjadi ...
Kamal fahmi Kurnia
doaj +1 more source
Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang Berkeadilan
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan sebab penegakan hukum tindak pidana pemilu di Provinsi Aceh belum berkeadilan dan model penegakan hukum tindak pidana pemilu di Provinsi Aceh yang berkeadilan. Kajian ini menjadi perlu oleh karena pelaksanaan
Mohd. Din +2 more
doaj +1 more source