Results 31 to 40 of about 122 (118)

Pengaturan dan Penegakkan Hukum Bagi Tindak PIDAN White Collar Crime

open access: yesLencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan, 2023
White collar crime is a crime committed by people who have a high socio-economic status and have a respected position in society. This white collar crime is very different from conventional crime in general, where the perpetrators are people from a low socio-economic class.
null Ivan Prawita   +2 more
openaire   +1 more source

Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Illegal Loging Di Kawasan Hutan Indonesia

open access: yesIBLAM Law Review
Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin terhadap otoritas setempat. Illegal logging menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan di Indonesia.
Feny Windiyastuti, Arrum Budi Leksono
doaj   +1 more source

Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang

open access: yesMedia Iuris, 2020
Satwa liar dilindungi merupakan sumber daya alam hayati yang perlu dijaga. Namun potensi sumber daya alam Indonesia mulai terganggu karena praktek perdagangan satwa liar dilindungi pada berbagai macam modus.
Ferna Lukmia Sutra
doaj   +1 more source

Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia

open access: yesFederalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Law enforcement serves as a fundamental mechanism for establishing order, security, and peace within society. It encompasses efforts to prevent or eliminate violations of the law, addressing issues both preventively and repressively. However, challenges arise when actions taken do not align with established procedures.
null Okky Irawan   +4 more
openaire   +1 more source

Komnas HAM Dan HAM Di Bawah Rejim Otoritarian

open access: yesJSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2002
Pada saat pernbentukannya, Komnas HAM dipandang tidak berbeda dengan lembaga korparads negara Iainnya, yakni menjadi agen pemerintah untuk para anggotanya.
- Pratikno, Cornelis Lay
doaj   +1 more source

Politik Hukum Indonesia yang Berkaitan dengan Statuta Roma dalam Penegakkan Pelanggaran Hak Minoritas

open access: yesKhazanah Hukum, 2021
Berbagai generasi sudah pasti mewarisi sejarah dan tidak akan pernah bisa melupakan petaka berdarah kerusuhan Mei 1998. Meskipun generasi milenial seperti era masa kini tidak turut berperan pada masa itu, namun dengan membaca sejarahnya, tentu dapat ...
Linda Novianti
doaj   +1 more source

Urgensi penegakkan hukum terhadap tim escort ambulans dalam konteks lalu lintas kota Medan

open access: yesJurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penegakkan hukum terhadap tindakan Tim Escort  Ambulance di Kota Medan yang melanggar aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Muhammad Farhan Syah, Syofiaty Lubis
doaj   +1 more source

Pemenuhan Ganti Kerugian terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan

open access: yesJurnal HAM, 2020
Pemberian ganti kerugian kepada Anak Korban tindak pidana pencabulan masih bersifat pasif dan terbatas, seperti halnya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pb yang tidak memuat kepentingan Anak Korban atau disebut ...
Achmad Murtadho
doaj   +1 more source

Polisi Wanita (Polwan): Reformasi Kesetaraan Gender Dalam Tubuh Polri

open access: yesKrtha Bhayangkara, 2022
Sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam penegakkan hukum Polri tentu harus memiliki sifat yang sangat dinamis, keberadaan dari sosok anggota Polri harus mampu memberikan efek yang besar kepada masyarakat. Tentu hal ini ditinjau dari
Edi Saputra Hasibuan
doaj   +1 more source

PROBLEMATIKA KEPATUHAN DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM INDONESIA TAHUN 2024

open access: yesAl-Adl
Ada beberapa Peraturan KPU (PKPU) yang sangat problemtik dalam perjalanan demokrasi pemilihan umum Indonesia. Problematika yang akan di kaji tersebut diantaranya adalah syarat presentase 30% Perempuan partai politik dalam pemilihan umum (pemilu), syarat ...
Emy Hajar Abra, Nuzul Rahmayani
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy