Results 41 to 50 of about 122 (118)

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)

Jurnal JURISTIC, 2020
<p>Penegakkan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (<em>hate speech</em>) hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersumber dari hukum materiil ataupun kendala yang bersifat hukum formil, yaitu hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik.
Sigit Hariyawan, Bambang Joyo Supeno
openaire   +1 more source

Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi’i dan Hukum Positif Indonesia

Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2021
Penelitian ini membahas tentang penegakkan hukum tindak pidana korupsi dengan menggunakan analisi komparatif untuk membandingkan antara hukum positif Indoonesia dan pendapat dalam Mazhab Syafi’i tentang tindak pidana korupsi. Pokok masalah yang dianalisis dibagi menjadi tiga analisi permasalahan, yaitu; (1) mekanisme penegakkan tindak pidana korupsi di
Yusuf, Muh., Musyahid, Achmad
openaire   +1 more source

DIVERSI DALAM PENEGAKKAN HUKUM IN CONCRETO (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM)

Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
The enforcement of in concreto law refers to the practical implementation of law, transforming it from an abstract concept into a concrete application. Diversion, as an alternative resolution for juvenile cases outside the formal criminal justice system, aims to prevent stigmatization and allows children to reintegrate into their social environment in ...
Muhammad Arafat, Sidik Tono, Rizki Mulyaningsih   +2 more
openaire   +1 more source

HUBUNGAN SISTEM PENGUPAHAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN BURUH DI (PT PERSERRO PELINDO 1 CABANG GUNUNG SITOLI

Jurnal Mercatoria, 2017
Pengaturan hukum tentang penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan ...
Albert Yasokhi Lase, Isnaini Isnaini, Syafaruddin Syafaruddin   +2 more
doaj  

PEMBENTUKAN PRANATA BANK SYARIAH DI INDONESIA (Studi Atas Gerakan Umat dan Formalisasi Hukum Islam Bidang Perbankan di Indonesia)

Al-Muamalat, 2019
ABSTRAK Sejak awal tahun 70-an gerakan Islam di Indonesia telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis  dan sistem sosialis.
Mustofa Mustofa
doaj   +1 more source

Problematika Penegakkan Hukum Dan Arah Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum

Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 2019
Berbicara tentang penegakkan hukum, maka tidak bisa terlepas dari tiga aspek yang selalu mengikuti, yaitu aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum terkait bagaimana materi hukum itu benar-benar netral dari kepentingan-kepentingan politis yang sifatnya sesaat dan pragmatis karena hukum (undang-undang) pada dasarnya adalah ...
openaire   +1 more source

Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Peraturan Perundang–Undangan

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Dalam hal status kewarganegaraan, negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kewarganegaraan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya. Pengaturan hal ikhwal kewarganegaraan dalam bentuk peraturan perundang-
Nevey Varida Ariani
doaj   +1 more source

PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA TEGAKNYA CITA HUKUM (RECHTS IDEE) PANCASILA DALAM BERNEGARA

Arena Hukum, 2020
Aside from being a guardian of the constitution, the Constitutional Court also serves as a guardian of Pancasila by upholding Pancasila as a legal ideal (rechtsidee). The enforcement of such ideals is a progressive step of the Constitutional Court in the
Fais Yonas Bo'a
doaj   +1 more source

Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2021
Latar Belakang Penelitian ini membahas tentang Penanganan Tindak pidana Pemilihan Umum melalui Sentra Peneggakan Hukum terpadu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Namun dalam proses Peneggakkanya adanya perbedaan pendapat dalam menangani permasalah pada tindak pidana Pemilu tersebut,maka perlu adanya Penyamaan Persepsi terkait karakteristik Tindak ...
null Sarah Bambang, Sri Setyadji, Aref Darmawan   +2 more
openaire   +2 more sources

PENEGAKKAN HUKUM ATAS PENGAWASAN PEMBAWAAN UANG TUNAI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Media Iuris, 2018
Terdapat permasalahan yang menarik terkait pengawasan pembawaan uang tunai oleh pelaku pembawaan uang tunai ke dalam maupun ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin berkembang terutama penukaran uang rupiah terhadap uang asing sejumlah ...
Retta Ayu Mawarni
doaj   +1 more source