Results 11 to 20 of about 429,898 (149)

PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH ISTRI PASCA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN [PDF]

open access: yesAl-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2014
Pada umumnya dalam perkara cerai talak selain memutus perkara pokoknya, pengadilan agama juga mewajibkan untuk membayar nafkah pada istri dan anak.
Eka Susylawati   +2 more
doaj   +4 more sources

PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

open access: yesJurnal Hukum & Pembangunan, 1982
Islam sebagai agama mempunyai sistem hukum sendiri dan dalam sistem itu ada ketentuan tentang peradilan Agama. Pengadilan Agama sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia sejak dahulu sampai kini memerlukan pengembangan terus. Pengadilan ini yang memutus dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menitik beratkan tugasnya pada kewajiban ...
Ichtijanto Ichtijanto
openaire   +3 more sources

Pengadilan Agama

open access: yesJurnal Hukum & Pembangunan, 2017
Revisi bagi RUU Peradilan Agama tetap diperlukan agar lebih bemas dan lebih berbobot praktis.Lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama misalnya, perlu dipertegas. Kehadiran UUPengadilan Agama tidak Saja akan menyeragamkan nama dan wewenang peradilan agama tetapi juga akan menempatkan dalam derajat yang sama denean peradilan umum.
S. Thalib
openaire   +3 more sources

Pendampingan Keluarga untuk Mengatasi Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Talu-Pasaman Barat [PDF]

open access: yes, 2021
Penyebaran Covid-19 yang begitu hebat hingga beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menyatakan masalah global  saat ini. Dampak dari pandemi ini dapat mempengaruhi banyak sektor kehidupan seperti kesehatan, ekonomi, politik dan pendidikan karena ...
Nashihin, Mi'rajun; Pengadilan Agama Talu, Sumatera Barat, Indonesia
core   +1 more source

Tindakan Faktual Hasil Putusan Etik DKPP sebagai Objek Pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara [PDF]

open access: yes, 2023
The Election Organizer Ethics (DKPP)’s Decision in adjudicating Election administrator ethical disputes is final and binding. This raises a problem, that is, if the DKPP decides an ethical dispute deviates from legal provisions, then there is no way to
Tarmizi Kabalmay   +7 more
core   +9 more sources

Kekuatan Akta Jual Beli Tanah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Mataram)

open access: yesJournal Kompilasi Hukum, 2020
This research examines the strength of land sale and purchase certificates in religious courts and the factors that influence them. The research objective is to find out, explain, analyze and obtain answers about the strength of the land sale and purchase deeds at the Religious Courts and the factors that influence them.
Rina Khairani Pancaningrum   +2 more
openaire   +1 more source

MEDIASI SEBAGAI UPAYA HAKIM MENEKAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

open access: yesAl-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2014
Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA nomor 1 tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses beperkara di pengadilan.
Adi yono
doaj   +3 more sources

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

open access: yesUnnes Law Journal, 2012
Penyelesaiaan sengketa Ekonomi Syari’ah Menjadi kewenangan Absolute Pengadilan Agama. Berdasarkan arsip putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, dibandingkan pengadilan agama Eks,Karesidenan Banyumas belum ...
Ikhsan Al Hakim
doaj   +1 more source

Esensi Tenggang Waktu Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bukittinggi [PDF]

open access: yes, 2020
This research is motivated by the decree in article 70 of Law act. 7 of 1989 regarding of the Religious Courts which regulates a grace period of 6 (six) months for witnessing a divorce pledge trial at the Religious Court. of setting this rule.
Rahmiati, Rahmiati; Institu Agama Islam Negeri Bukittinggi   +1 more
core   +3 more sources

Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Ponorogo tentang Perkawinan Beda Agama

open access: yesRechtsvinding, 2023
AbstractPerkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan pasal 8 huruf f : “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang ...
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy