Results 21 to 30 of about 552 (114)
Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Ponorogo tentang Perkawinan Beda Agama
AbstractPerkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan pasal 8 huruf f : “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang ...
openaire +1 more source
Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Permohonan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pamekasan
Pengangkatan anak merupakan hal yang lazim dilakukan di dalam masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian hukum tersebut adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.
Eka Susylawati
doaj +3 more sources
Penelitian ini menggunakan metode empiris persolan yang diangakat adalah: Apa saja tugas dan kewenangan Pengadilan Agama. Apa saja tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Agama? Bagaimana prosedur berperkara di Pengadilan Agama.
Suharto .
doaj +1 more source
Penelitian ini di latar belakangi karena banyaknya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang dan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi bahkan pada tahun 2019 tidak ada yang behasil sama sekali.
Siti Nur Fathanna +2 more
doaj +1 more source
Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak
Pembagian harta bersama tidak hanya dapat diajukan setelah adanya putusan cerai talak tetapi juga dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak. Pembagian harta bersama yang diajukan oleh istri bersamaan dengan permohonan cerai talak menimbulkan
Moh. Ali, Nurin Dyasti Pratiwi
doaj +1 more source
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diskripsi kasus dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Bogor dengan perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr.
Fitriyani, Sudirman L.
doaj +1 more source
The position and authority of the Aceh Shari'a court on the Indonesian justice system
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan; “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung”.
- Sufiarina
doaj +1 more source
Revisi bagi RUU Peradilan Agama tetap diperlukan agar lebih bemas dan lebih berbobot praktis.Lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama misalnya, perlu dipertegas. Kehadiran UUPengadilan Agama tidak Saja akan menyeragamkan nama dan wewenang peradilan agama tetapi juga akan menempatkan dalam derajat yang sama denean peradilan umum.
openaire +2 more sources
: The implementation of the principles of simple, swift, and low-cost justice in the current development of law is influenced by digitalization, therefore the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued legal regulation PERMA Number 7 of 2022.
Fajar Marta, Sutomo
doaj +1 more source
Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Mochamad Wahid Hasym
doaj +1 more source

