Results 1 to 10 of about 28,908 (140)

IHWAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2013
The Corruption Eradication Commission (KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi) was a specially-designed institution due to the failures of conventional institutions (public prosecutor and the police) in the eradication of corruption.
Saldi Isra
doaj   +2 more sources

Akibat Hukum terhadap Kewajiban Penyidik dalam Pemeriksaan Tersangka [PDF]

open access: yesLEX CRIMEN, 2013
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kewajiban-kewajiban penyidik melakukan pemeriksaan bagi tersangka dan bagaimana akibat hukum terhadap penyidik dalam melakukan pemeriksaan bagi tersangka.
Tulung, D. L. (Dedy)
core   +3 more sources

Haruskah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Menjadi Jabatan Fungsional?

open access: yesJurnal Bina Praja
Penyidik pegawai negeri sipil merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan sektoral. Kinerja penyidik pegawai negeri sipil di Indonesia belum optimal, antara lain disebabkan oleh minimnya insentif ...
Felix Aglen Ndaru
doaj   +1 more source

TAKTIK PENYIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR DALAM MENGUNGKAP MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH TRAVEL BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2021
Taktik Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Biro Perjalanan Haji Dan Umroh pada Laporan Polisi Nomor LP/50/II/2019/ SPKT-Sbr, tanggal 21 Februari 2019 adalah dengan cara melakukan ...
Firdaus Taufik
doaj   +1 more source

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA MASA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES SOLOK KOTA

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2021
Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Pemilu 2019 Oleh Penyidik ​​Satreskrim Polres Solok Kota diawali dengan kegiatan Penyidik ​​mendampingi Bawaslu untuk menerima temuan/laporan dugaan tindak pidana Pemilu, selanjutnya paling ...
Rizky Mahesa Febriandi
doaj   +1 more source

STRATEGI PENYIDIK MENGATASI KENDALA DALAM MENGUMPULKAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2021
Kendala Yang Dihadapi Penyidik Satreskrim Polres Kerinci Dalam Mengumpulkan Alat Bukti Tindak Pidana Pornografi Melalui Elektronik adalah kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, sebagian besar personil penyidik ...
Dio Frananda
doaj   +1 more source

MASA PENANGKAPAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2023
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan Penyidik Polri dalam menentukan masa penangkapa tindak pidana Narkotika dan Bagaimana prosedur penangkapan tindak pidana Narkotika yang dilaksanakan ...
I Made Mas Mahayuna   +2 more
doaj   +1 more source

PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PENYIDIKAN

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2021
Pertimbangan Penyidik Pada Satreskrim Polres Kerinci Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disiarkan Melalui Media Sosial adalah dengan hanya menerapkan unsur yang terdapat pada Pasal  76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang ...
Jeki Noviardi   +2 more
doaj   +1 more source

HAMBATAN TEKNIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK PADA POLDA SUMATERA BARAT

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2022
Penelitian ini bertujuan membahas hambatan teknis dalam penyidikan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik oleh penyidik.
Fitriati Fitriati   +2 more
doaj   +1 more source

Karakteristik Pengawasan terhadap Penyidik Militer dalam Proses Peradilan Pidana Militer

open access: yesMedia Iuris, 2020
Hukum acara pidana militer memiliki karakteristik pengawasan terhadap penyidik yang berbeda dengan pengawasan terhadap penyidik yang ada dalam peradilan pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHAP, hukum acara pidana militer tidak mengenal sistem ...
Agus Setiyawan Dwi Arianto
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy