Results 41 to 50 of about 28,908 (140)

Eksistensi Penyidik dalam Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas

Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2022
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat terjadi dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) dengan unsur pidana maupun tanpa unsur pidana dan baik oleh PT tersebut sebagai badan hukum maupun oleh organ-organ PT. Dalam rangka terjadinya suatu dugaan atas PMH, berdasarkan UUPT pemegang saham, pihak yang berwenang, dan jaksa dapat mengajukan permohonan pemeriksaan ...
openaire   +1 more source

Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik Berdasarkan Alat Bukti Yang Digunakan

Unes Journal of Swara Justisia
Sanksi pidana terhadap wanita yang menggugurkan kandungannya tercantum pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis.
Joko Hendro Lesmono, Fitriati
doaj   +1 more source

Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana [PDF]

, 2017
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimna proses penyidikan perkara pidana menurut KUHAP dan apa yang menjadi alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan perkara pidana menurut KUHAP.
Rumondor, S. S. (Sabda)
core   +1 more source

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMECAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH [PDF]

, 2017
ABSTRAKMUHAMMAD TAUFIQ, 2017KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMECAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEHFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala( v, 57 ) pp., tabl., bibl.(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H ...
Muhammad Taufiq
core  

Hubungan Fungsional Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dan Penyidik Polri Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Lex Librum, 2017
Berdirinya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan apresiasi negara guna mewujudkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta perwujudan good governance dan good govermance. Kewenangan fungsional merupakan legitimasi formal kehendak negara guna mewujudkan tujuan hukum yang ...
openaire   +2 more sources

KEWENANGAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM) SEBAGAI PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER

Al-Adl, 2018
Dalam sistem Peradilan Militer, ada tiga komponen penyidik, yaitu Ankum, Polisi Militer, Oditur. Wewenang  Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai penyidik tindak pidana menurut Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan ...
Edi Utomo
doaj   +1 more source

Proses Pelaksanaan Prapenuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Kuhap [PDF]

, 2015
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan prapenuntutan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi menurut KUHAP dan apa hambatan dan penyelesaian prapenuntutan dalam penanganan perkara pidana.
Achmad, R. B. (Rajiv)
core   +1 more source

Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana [PDF]

Jurnal Lex Renaissance, 2021
The purpose of this study is to identify, first, the application of investigator discretion at the Sleman Police in handling criminal acts as an effort to realize restorative justice. Second, the procedures for police investigators in exercising discretion as an effort to realize restorative justice.
openaire   +2 more sources

Kewenangan Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]

, 2016
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyidik Polri dalam tindak pidana pencucian uang dan bagaimana kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang.
Makauli, N. H. (Noula)
core   +1 more source

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SECARA DIVERSI TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA (Studi Pada Tahap Penyidikan Oleh Satresnarkoba Polresta Padang)

Unes Journal of Swara Justisia, 2023
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah.
fitriati fitriati, Mohamat Gunawan
doaj   +1 more source