Results 11 to 20 of about 222 (109)

GAGASAN PEMBENTUKAN PERADILAN KELUARGA DI INDONESIA

Masalah-Masalah Hukum, 2017
Maraknya kasus-kasus keluarga di Indonesia perlu mendapat perhatian oleh pemerintah. Kasus-kasus keluarga di Indonesia seperti perceraian, sengketa waris, wasiat, hibah, penyelesaian harta bersama, pengangkatan anak, pencabutan kekuasaan wali, perkawinan
Firman Freaddy Busroh
doaj   +1 more source

The position and authority of the Aceh Shari'a court on the Indonesian justice system

Indonesia Law Review, 2015
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan; “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung”.
- Sufiarina
doaj   +1 more source

PENERAPAN PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA

Adliya, 2019
Abstrak Hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama sebagian besar masih menginduk pada hukum acara yang berlaku di ling­ku­ngan Peradilan Umum, ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Aah Tsamrotul Fuadah
doaj   +1 more source

PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK DALAM PERKARA PERKAWINAN BAGI PASANGAN YANG BERALIH AGAMA

Al-Adl, 2018
Asas Personalitas Keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam ...
Etika Rahmawati
doaj   +1 more source

Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak

Jurnal Ilmu Kenotariatan, 2020
Pembagian harta bersama tidak hanya dapat diajukan setelah adanya putusan cerai talak tetapi juga dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak. Pembagian harta bersama yang diajukan oleh istri bersamaan dengan permohonan cerai talak menimbulkan
Moh. Ali, Nurin Dyasti Pratiwi
doaj   +1 more source

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)

Nurani Hukum, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persinggungan kompetensi dalam penyelesaian sengketa  perbankan syariah dengan mendalami kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca putusan MK No.93/PUU-X/2012 dan kepastian ...
Silvi Yuniardi
doaj   +1 more source

EFEKTIVITAS E-COURT PERKARA PERDATA MASA PANDEMI DAN PASCAPANDEMI COVID-19 DI MAKASSAR

Masalah-Masalah Hukum, 2023
Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak pada lembaga peradilan yang mau tidak mau harus menyesuaikan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
Dwi Handayani
doaj   +1 more source

Jejak Langkah Pengadilan Agama Purwakarta

Muttaqien, 2021
Penelitian ini dilatarbelakangi dari keprihatinan penulis terhadap minimnya referensi yang digunakan dalam mengampu mata kuliah Peradila Agama di Indonesia.
Sofia Gussevi, Melinda Maulani, Nur Aeni Muhfi   +2 more
doaj  

Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia

Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 2014
: The Critical Points of Determining the Fasting Month and  Feast Day in Indonesia. There are four major madzhab in determination the fasting month and feast day in Indonesia, namely: madzhab of ru’yah al-hilâl, madzhab of  hisâb wujûd al-hilâl, madzhab ...
Maskufa & Wahyu Widiana
doaj   +1 more source

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Istinbath, 2022
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang judicial review terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD 45.
Budi Abdullah, Ansari Ansari, Asmuni Asmuni   +2 more
doaj   +1 more source