Results 31 to 40 of about 222 (109)

EKSISTENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS ”SYARIAH” PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

open access: yesJurnal IUS, 2017
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa bisnis syariah persfektif hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan ekonomi syariah persfektif hukum positif ...
M. Faisal
doaj   +1 more source

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKARA WARIS SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 3 TAHUN 2006

open access: yesAl-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2019
Walaupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah berlaku selama hampir 17 tahun (sampai tahun 2006) pada masyarakat Muslim di Indonesia, tetapi ternyata fungsi peradilan agama dalam menangani perkara waris belumlah maksimal. Dengan
Eka Susylawati
doaj   +1 more source

SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Pendekatan Yuridis)

open access: yesJurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016
Sejarah Peradilan Agama di Indonesia lelah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam, kemudian pada jaman penjajahan be landa dan Jepang. sesudah kemerdekaan sampai akhirnya keluar IV .Yo. 7 tahun 1989 lemang Pengadilan agama yang lehih mempertegas lagi kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia Proses interaksi peradilan agama mi telah berlangsung dalam ...
openaire   +3 more sources

Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam

open access: yesMimbar, 2005
Di kalangan fuqoha, peran wanita dalam politik selalu mengundang perdebatan dan perbedaan pendapat. Ini terjadi karena secara eksplisit, al-Qur’an  dan al-Sunnah tidak menyebutkan dengan tegas perintah maupun larangan bagi wanita untuk menjadi pemimpin ...
Muhammad Zainudin, Ismail Maisaroh
doaj  

Penyatuatapan Sistem Pembinaan Peradilan di Indonesia Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Otoritas Peradilan Agama

open access: yesAsy-Syir'ah, 2020
Abstrac: Management of the Religious Courts in Indonesia turn to changes in the Reformation era. Before the Reformation era, management of the Religious Courts was carried out by two institutions;, namely the Ministry of Religion and the Supreme Court ...
Malik Ibrahim   +3 more
doaj   +1 more source

Paradigama Peradilan Agama Sebagai Peradilan Bagi Umat Muslim Di Indonesia

open access: yesPena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 2018
<p><em>Competence of religious courts increasingly complex, but the more ques-tionable also about the existence of Islamic personality as a principle inherent in the Religious Court.  Therefore this paper discusses the paradigm of Islamic personality in Religious Court.</em><em> </em><em>In order to analyze this ...
openaire   +2 more sources

PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

open access: yesAl-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2015
Pewarisan adalah proses perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.  Dalam hukum waris di Indonesia masih berlaku pluralisme hukum yakni hukum waris adat, Barat dan Islam.
Eka Susylawati
doaj   +3 more sources

ANALISIS TENTANG SISTEM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA [PDF]

open access: yesJurnal Hukum & Pembangunan, 2016
Pengadilan Agama adalah sebuah sistem Peradilan, tetapi sekaligus juga  sebagai sub sistem dari sistem peradilan Indonesia, karena sistem peradilan Indonesia terdiri dari sub sistem Peradilan Agama,  Peradilan Umum, Peradilan Milter dan Peradilan Tata Usaha Negara.
openaire   +1 more source

Tunggakan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya

open access: yesAplikasia, 2018
Artikel ini dilatarbelakangi oleh fenomena semakin tingginya tunggakan perkara di lingkungan Peradilan Agama (PA), yang dari waktu ke waktu semakin bertambah. Secara umum penyebab terjadinya tunggakan perkara adalah adanya perbedaan antara jumlah perkara
Malik Ibrahim
doaj   +1 more source

Politik Hukum Undang-Undang Peradilan Agama

open access: yesAl-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, 2019
Undang-undang Peradilan Agama yang disingkat dengan UUPA merupakan ketentuan perundangan-undangan yang mengatur susunan, kekuasaan dan hukum acara Peradilan Agama. Ketentuan tentang ini dituangkan dalam UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy