Results 51 to 60 of about 222 (109)

Peradilan Agama Era Reformasi Kedua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

, 2018
This paper is intended to examine the proliferation of economic dispute resolution Shari'ah after amendment to the Constitution 1945. Before the change, the Religious Courts (PA) as the top judicary are authorized to settle disputes Shariah economy. Now, the judiciary as an institution of Shariah economic dispute resolution experience proliferation ...
Jihadul Hayat, Refky Fielnanda
openaire   +1 more source

Rancang Bangun Sistem Informasi Posbakum Pada Pengadilan Agama Serang Mengguanakan GIS ( geografis information sistem ) berbasis website.

JSiI (Jurnal Sistem Informasi), 2017
Posbakum  merupakan  Pos  Bantuan  Hukum  yang  berfungsi  Pemberian  jasa  bantuan hukum  yang  difasilitasi  oleh  negara  melalui  PA/Mahkamah  Syar’iyah  yang  bertugas  memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang ...
Sarmuni Sarmuni
doaj   +1 more source

Pembentukan Peradilan Agama Hindu di Indonesia

Jurnal Penelitian Agama Hindu
Hindus really need Religious Courts, because so far the District Courts have not been able to handle legal issues for Hindus, especially issues related to family law such as divorce, marriage and inheritance law. So far the formation of religious courts for Hindus has not been recognized because it does not have a clear basis.
Ni Luh Gede Hadriani, I Putu Gelgel, Putu Sastra Wibawa   +2 more
openaire   +1 more source

PERADILAN AGAMA DAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH (Studi Atas Efektifitas UU No 3 Tahun 2006 di Kota Metro)

Istinbath, 2020
Lahirnya UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 adalah era baru bagi lembaga peradilan Agama. Kedua UU ini merupakan perubahan dari UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Mufliha Wijayati
doaj  

LELANG HARTA WARIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 2018
Penelitian ini berjudul “Lelang Harta Waris Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama”. Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, Apakah Pengadilan Agama berwenang mengajukan eksekusi melalui lelang terhadap putusannya di bidang kewarisan Islam ...
Sugeng Wahyudi
doaj   +1 more source

Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017
Sengketa ekonomi syariah sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012, masih terdapat pilihan forum, bisa di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Umum.
Imam Yahya
doaj   +1 more source

Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Al-Mizan, 2013
Tulisan ini menguraikan tentang asas personalitas keislaman; salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Pe-radilan Agama. Asas ini menegaskan empat hal. Pertama, tempat penyelesaian hukum adalah Pengadilan Agama.
Zulkarnain Suleman
doaj  

The Case of Syiqaq in Judges’s Gorontalo Religion Court Perspective

Al-Mizan, 2018
Penelitian ini membahas persepsi hakim di Pengadilan Agama Gorontalo tentang perkara syiqaq. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
Fauzan Nento, Titin Samsudin
doaj   +1 more source

REFORMASI BIROKRASI PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2018
This article describes the development and change of Religious court in Indonesia as a fruit of bureaucratic reform in the period of Reformation era. Concentrating on the reformation of the institution, human resource, and infrastructure, this article argues that the bureaucratic reformation of Religious Court has brought about some positive impact to ...
openaire   +3 more sources

Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian

Diversi, 2018
Peradilan Agama telah berfungsi sebagai layaknya lembaga peradilan pada umumnya di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia Mahkamah Agung dituntut memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari ...
A Hasyim Nawawie
doaj   +1 more source