Results 61 to 70 of about 222 (109)

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUWAWA DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

Journal Presumption of Law
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suwawa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya.
Arya D. Hasan, Nur M. Kasim, Sri Nanang Meiske Kamba   +2 more
doaj   +1 more source

Penggunaan Logika Fuzzy untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Pengadilan Agama Kab. Kediri

MUST: Journal of Mathematics Education, Science and Technology, 2018
Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang hukum, Mahkamah Agung RI memerintahkan seluruh Lembaga Peradilan untuk menyediakan fasilitas meja informasi (information desk), termasuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
Niska Shofia, Siti Rochana
doaj   +1 more source

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Unnes Law Journal, 2012
Penyelesaiaan sengketa Ekonomi Syari’ah Menjadi kewenangan Absolute Pengadilan Agama. Berdasarkan arsip putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, dibandingkan pengadilan agama Eks,Karesidenan Banyumas belum ...
Ikhsan Al Hakim
doaj   +1 more source

Medisi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Al-Mizan, 2015
This paper discusses mediation and hakam (peacemaker) in procedural law the Religious Courts. This article uses the legal approach and it is analyzed by qualitative descriptive method. The results showed that mediation is a step that is carried out through the Islamic Court judges mediators to facilitate dialogue, assist the parties to clarify the ...
Dedi Sumanto, Syamsinah Syamsinah
openaire   +2 more sources

FAKTOR PENYEBAB TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)

Jurnal Mercatoria, 2013
Pengadilan adalah sebuah lembaga atau institusi terakhir di dalam penegakan hukum. Lembaga Peradilan tercakup di dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, dan berdasarkan kaidah Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan ...
Ahmad Dahlan Hasibuan, Ferry Aries Suranta   +1 more
doaj  

HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Jurnal Hukum & Pembangunan, 1982
Hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama sejak tahun 1882 sampai sekarang sudah ada dan tersebar diberbagai peraturan-perundang-undangan. Di dalam praktek, terutama sejak berlakunya undang-undang Perkawinan, Peradilan Agama menggunakan pula Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ...
openaire   +2 more sources

Penerapan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya No 80/Pdt.G/2012/PA.Plk) )

Lex Librum, 2018
Dalam mengajukan permohonan perceraian, tidak sedikit dari mereka yang menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Biasanya disebut kumulasi gugatan atau samenvoeging van vordering, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu ...
Junaidi *
doaj  

Pernikahan Poligami Di Wilayah Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen Tahun 2012-2015

Ulumuddin, 2018
KUA Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pernikahan poligami dari tahun 2012-2015 atas izin Peradilan Agama. Dari situ dapat diidentifikasi alasan poligami dan pertimbangan hakim di dalamnya untuk mengetahui kondisi perkawinan yang ...
Asmorohadi Asmorohadi
doaj   +1 more source

PERADILAN AGAMA SEBAGAI PERADILAN KELUARGA SERTA PERKEMBANGAN STUDI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Jurnal Hukum, 1970
Pengadilan Agama sebagai pengadilan keluarga di samping sebagai “institusi hukum” yang menegakkan kepastian hukum dan keadilan juga sebagai “institusi sosial” yang dinamis, yaitu senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar, dalam upaya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ...
openaire   +2 more sources

DUALISME YURISDIKSI ANTARA PERADILAN UMUM DAN PERADILAN AGAMA TERHADAP SENGKETA EKONOMI SYARIAH

ADIL: Jurnal Hukum, 2019
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan PeradilanAgama berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama, yang diperkuat dengan ketentuan Pasal 55 UU No.21 Tahun 2008 tetangPerbankan Syariah. Ketetuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) telah terjadicontradictio in terminis.
openaire   +2 more sources