Results 171 to 176 of about 750,859 (176)

Indonesian medical interns' intention to practice in rural areas. [PDF]

Health Policy Plan
Findyartini A, Qorina F, Putera AM, Anugrapaksi E, Khumaini ANSP, Putera I, Syahmar I, Samarasekera DD.   +7 more
europepmc   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

Kedudukan dan Hierarki Peraturan Desa Dalam Peraturan Per-Undang-Undangan

Jurnal Konstruksi Hukum, 2023
Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan BPD, tetapi bukan bagian dari hierarki sistem hukum, tetapi tetap mengikat secara hukum karena ditetapkan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau dibuat melalui pemberdayaan.
null Ni Made Faniasih, null I Gusti Bagus Suryawan, null Ida Ayu Putu Widiati   +2 more
openaire   +1 more source

KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN NASIONAL

Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 2020
ABSTRACTThe purpose of this study is to Analyze the position of Village Regulations after the enactment of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation and Know and Analyze the Urgency of Village Regulations in the Implementation of Village Government Affairs.
Kadek Wijayato, Lusiana Margareth Tijow, Fence M. Wantu   +2 more
openaire   +1 more source

PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH

LEX ADMINISTRATUM, 2021
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Pentingnya Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah dan bagaimanakah Proses Penyusuna Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, peraturan daerah
openaire   +1 more source

KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

2020
ABSTRAK Dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khsusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.” Salah satu Provinsi yang mendapat status Otonomi Khusus adalah Provinsi Papua dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 ...
openaire   +1 more source

penerapan pelaksanaan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2018
Musana, Anis, Sari, Rika, Vitrianne Rizky   +2 more
openaire   +1 more source