Results 1 to 10 of about 1,645 (67)

Penggunaan Law Analyzer dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan : Senjakala Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Eksistensi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan peraturan perundang-undangan, selain memberikan kemudahan tetapi AI juga berpotensi menjadi ancaman bagi profesi
Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita, Muhammad Aufa Abdillah Sihombing   +2 more
exaly   +3 more sources

Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif Demokrasi (Studi Pada BPD Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan)

Mahadi, 2022
Artikel ini membahas tentang dinamika penguatan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perspektif demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan perundangan, serta ...
Muhtadli, Rudi Wijaya, Rika Septiana
doaj   +1 more source

Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)

Mahadi, 2022
Investasi kripto (Cryptocurrency) sangat berkembang saat ini baik secara global maupun di indonesia, Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya ...
Maria Arbina Tambun, M Ilham Putuhena
doaj   +1 more source

Recentralization of Regional Authority: Legal Implications of the Enactment of Emergency Law Number 2 of 2022 on Job Creation in Regional Autonomy

As-Siyasi, 2023
The Enactment of Emergency Law Number 2 of 2022 on Job Creation(Job Creation Emergency Law) brings significant juridical implications to the implementation of decentralisation in Indonesia.
Mohammad Agus Maulidi
doaj   +1 more source

REKONSTRUKSI POSITIVISME DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Journal Presumption of Law, 2020
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengembalikan posisi/kedudukan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Otong Syuhada
doaj   +1 more source

Skema pembentukan produk hukum peraturan bupati (PERBUP) di Aceh Tenggara

Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023
Proses pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang ...
Satria Akbar Desky, Irwansyah Irwansyah
doaj   +1 more source

REVIEW ON THE ESTABLISHMENT OF LEGISLATION IN INDONESIA

Mimbar Hukum, 2015
Indonesian quality of legislation is far from perfect which indicated by the high number of judicial review. Using juridical normativemethods, this study examines the causesof poor quality of legislation and the adequacy of theLaw on the Establishment of
Akhmad Adi Purawan
doaj   +3 more sources

Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia

Jurnal Konstitusi, 2016
The need for dual citizenship regulation seems increasingly prominent and becomes an issue that continues to be striven by the Indonesian Diasporas in various countries around the globe.
May Lim Charity
doaj   +1 more source

Perlindungan Hukum Kepemilikan Data Kependudukan di Indonesia Dalam Perspektif Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Krtha Bhayangkara, 2023
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaturan perlindungan hukum kepemilikan data kependudukan di Indonesia. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan Teori
Ana Aniza Karunia, Mohammad Jamin
doaj   +1 more source

MENYOAL KETENTUAN USUL PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency)

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016
This research tried to elaborate implementation of human rights and principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. The main problem was whether in the making regional regulation of Nias Barat Regency, No. 8 / 2014
Eka N.A.M Sihombing
doaj   +1 more source