Results 1 to 10 of about 1,785 (105)

Penggunaan Law Analyzer dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan : Senjakala Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Eksistensi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan peraturan perundang-undangan, selain memberikan kemudahan tetapi AI juga berpotensi menjadi ancaman bagi profesi
Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita, Muhammad Aufa Abdillah Sihombing   +2 more
exaly   +4 more sources

BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Al-Adl, 2013
Perancang peraturan perundang-undangan mempunyai tugas utama untuk berkomunikasi melalui tulisan mengenai objek yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Taufik Effendy
doaj   +2 more sources

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Jurnal Konstitusi, 2016
PENDAHULUAN1.  Pengertian Pengujian Pengertian Kata “Pengujian” (toetsing/review) dalam konteks tulisan ini adalah pengujian undang-undang (UU) dalam  arti luas yaitu dalam arti formal dan material, sedangkan pengujinya (lembaganya) tidak hanya lembaga ...
Machmud Aziz
doaj   +2 more sources

Penguji Peraturan Perundang-undangan Tunggal Keniscayaan

Jurnal Mercatoria, 2017
Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, wacana menjadikan pengujian peraturan perundang-undangan kepada lembaga tunggal merupakan langkah maju untuk ...
Adrian Faridhi
doaj   +3 more sources

Hukum, Ilmu Perundang-Undangan dan Peraturan Perundang-Undangan

Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
This study explains the relationship between law, legal science, and regulations in building a national legal system that is effective, fair, and responsive to societal needs. As a state based on the rule of law, Indonesia utilizes law as the basis for regulating all aspects of national and state life.
null Anisa Sahara, null Tanti Kirana Utami, null Puput Intan Permatasari, null Rendy Kurniawan, null Windi Januarti Setiawan   +4 more
exaly   +2 more sources

Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia [PDF]

Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2018
This article discusses the hierarchy of regulation formation. The problem being discussed in this article is related to the regulations that are formed contrary to the rules above and therefore, they are canceled or revised. Although explicitly in the formation of regulations, it is mandatory to follow the regulation hierarchy.
exaly   +4 more sources

Dualisme Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Jurnal Magister Hukum Udayana, 2018
Based on the provisions of Article 24A paragraph 1 of the 1945 Constitution and Article 24C paragraph 1 of the 1945 Constitution, there is a dualism of judicial institutions authorized to decide the judicial review of conflict of laws and regulations ...
Nanang Al Hidayat, Mela Sari
doaj   +3 more sources

Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif Demokrasi (Studi Pada BPD Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan)

Mahadi, 2022
Artikel ini membahas tentang dinamika penguatan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perspektif demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan perundangan, serta ...
Muhtadli, Rudi Wijaya, Rika Septiana
doaj   +1 more source

Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)

Mahadi, 2022
Investasi kripto (Cryptocurrency) sangat berkembang saat ini baik secara global maupun di indonesia, Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya ...
Maria Arbina Tambun, M Ilham Putuhena
doaj   +1 more source

Recentralization of Regional Authority: Legal Implications of the Enactment of Emergency Law Number 2 of 2022 on Job Creation in Regional Autonomy

As-Siyasi, 2023
The Enactment of Emergency Law Number 2 of 2022 on Job Creation(Job Creation Emergency Law) brings significant juridical implications to the implementation of decentralisation in Indonesia.
Mohammad Agus Maulidi
doaj   +1 more source