Results 1 to 10 of about 763,214 (197)

Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Jurnal Konstitusi, 2022
Ministrial Regulations as Legislative Regulations aren’t regulated in their position. This causes hierarchy confusion in the Ministerial Regulation faced with the Regional Regulation.
Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, Sekar Anggun Gading Pinilih   +2 more
doaj   +2 more sources

Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasianrancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstrukturaloleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan [PDF]

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang ...
Firdaus Firdaus, Donny Michael
doaj   +2 more sources

DUALISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DENGAN PERATURAN PRESIDEN DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

Jurnal Magister Hukum Udayana, 2015
Local regulations are local regulations that are established by local specificities recognized by the Constitution of the Republic of Indonesia-1945 as part of their decentralization.
Gde Edi Budiartha
doaj   +3 more sources

Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia [PDF]

Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2018
This article discusses the hierarchy of regulation formation. The problem being discussed in this article is related to the regulations that are formed contrary to the rules above and therefore, they are canceled or revised. Although explicitly in the formation of regulations, it is mandatory to follow the regulation hierarchy.
exaly   +4 more sources

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

SASI, 2014
The division of state power is divided into legislative power, executive power and judicial power. The task of government in carrying out public welfare within the meaning of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, in the implementation ...
Vica J. E. Saija
doaj   +2 more sources

Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan

Jurnal Konstitusi, 2018
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Putera Astomo
doaj   +3 more sources

PERAN PERATURAN-PERATURAN BARIS-BERBARIS DALAM MEMBANTU KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA

Al Ittihadu
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Peraturan Baris-Berbaris dalam Pramuka di sekolah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara.
Mutiara Murni Harahap, Zahra Mutiara
exaly   +2 more sources

Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif Demokrasi (Studi Pada BPD Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan)

Mahadi, 2022
Artikel ini membahas tentang dinamika penguatan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perspektif demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan perundangan, serta ...
Muhtadli, Rudi Wijaya, Rika Septiana
doaj   +1 more source

Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)

Mahadi, 2022
Investasi kripto (Cryptocurrency) sangat berkembang saat ini baik secara global maupun di indonesia, Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya ...
Maria Arbina Tambun, M Ilham Putuhena
doaj   +1 more source

Recentralization of Regional Authority: Legal Implications of the Enactment of Emergency Law Number 2 of 2022 on Job Creation in Regional Autonomy

As-Siyasi, 2023
The Enactment of Emergency Law Number 2 of 2022 on Job Creation(Job Creation Emergency Law) brings significant juridical implications to the implementation of decentralisation in Indonesia.
Mohammad Agus Maulidi
doaj   +1 more source