Results 1 to 10 of about 5,417 (116)

Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif Demokrasi (Studi Pada BPD Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan)

open access: yesMahadi, 2022
Artikel ini membahas tentang dinamika penguatan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perspektif demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan perundangan, serta ...
Muhtadli, Rudi Wijaya, Rika Septiana
doaj   +1 more source

Recentralization of Regional Authority: Legal Implications of the Enactment of Emergency Law Number 2 of 2022 on Job Creation in Regional Autonomy

open access: yesAs-Siyasi, 2023
The Enactment of Emergency Law Number 2 of 2022 on Job Creation(Job Creation Emergency Law) brings significant juridical implications to the implementation of decentralisation in Indonesia.
Mohammad Agus Maulidi
doaj   +1 more source

Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)

open access: yesMahadi, 2022
Investasi kripto (Cryptocurrency) sangat berkembang saat ini baik secara global maupun di indonesia, Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya ...
Maria Arbina Tambun, M Ilham Putuhena
doaj   +1 more source

Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Legislasi: Analisis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional

open access: yesJurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2023
Secara eksplisit, ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 dan PermenPANRB Nomor 65 tahun 2021 tentang Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang undangan.
Ahmad Jazuli   +3 more
doaj   +1 more source

Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Hak Mahasiswa sebagai Peserta Pemagangan

open access: yesIndonesia Law Reform Journal, 2021
Universities develop academic pulpits both hard skills and soft skills by channeling students through internship programs. An internship program is conducted to prepare students in entering the world of work. Students as apprentices have rights that must
Safina Callistamalva Arindrajaya   +2 more
doaj   +1 more source

Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

open access: yesJournal of Political Issues, 2021
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahan dan teknologi, objek perlindungan hak kekayaan intelektual pun semakin berkembang dari waktu ke waktu. Objek-objek yang dimaksud tidak hanya ada di satu tempat saja, tetapi menyebar di berbagai daerah.
Darwance Darwance   +2 more
doaj   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN DEVELOPER PERUMAHAN TERHADAP PEMBANGUNAN DI KAWASAN RESAPAN AIR PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

open access: yesAsy-Syari'ah, 2021
: This research is based on landslide that happened in Bojong Kondang village, Cimanggung sub-district, Sumedang regency; due to reckless development in sloping land.
Mohamad Iqbal Fauzi, Yeti Sumiyati
doaj   +1 more source

Benda Cagar Budaya Dan Situs: Sebuah Tinjauan Yuridis

open access: yesBerkala Arkeologi, 1997
Sebuah fakta yuridis yang cukup mengkhawatirkan terjadi setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya diundangkan pada tanggal 21 Maret 1992.
Dendi Eka Hartanto S.
doaj   +3 more sources

Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
The need for dual citizenship regulation seems increasingly prominent and becomes an issue that continues to be striven by the Indonesian Diasporas in various countries around the globe.
May Lim Charity
doaj   +1 more source

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4/2019: Bukti Arogansi Institusi Penegak Hukum

open access: yesJurnal Mercatoria, 2023
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji legalitas peraturan yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Peraturan yang dikaji dalam artikel ini adalah Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara ...
M Hadyan Yunhas Purba   +3 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy