Ministrial Regulations as Legislative Regulations aren’t regulated in their position. This causes hierarchy confusion in the Ministerial Regulation faced with the Regional Regulation.
Juwita Putri Pratama +2 more
doaj +2 more sources
Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasianrancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstrukturaloleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan [PDF]
Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang ...
Firdaus Firdaus, Donny Michael
doaj +2 more sources
Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia [PDF]
This article discusses the hierarchy of regulation formation. The problem being discussed in this article is related to the regulations that are formed contrary to the rules above and therefore, they are canceled or revised. Although explicitly in the formation of regulations, it is mandatory to follow the regulation hierarchy.
exaly +4 more sources
Local regulations are local regulations that are established by local specificities recognized by the Constitution of the Republic of Indonesia-1945 as part of their decentralization.
Gde Edi Budiartha
doaj +3 more sources
Peran Kepala Sekolah dalam menerapkan Peraturan-Peraturan di Sekolah Dasar
Penelitian ini bertujuan mengatahui peran kepala sekolah dalam menerapkan peraturan-peraturan di sekolah dasar Frater Bakti Luhur Makassar. Penelitian ini dilakukan secara bertahap meliputi persiapan, pelaksanaan, penyelesaian. Subjek penelitian kepala sekolah. Pengumpulan data mengunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data melalui reduksi
Rita Rapang, Muh Yunus, Eka Apriyanti
openaire +2 more sources
The division of state power is divided into legislative power, executive power and judicial power. The task of government in carrying out public welfare within the meaning of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, in the implementation ...
Vica J. E. Saija
doaj +2 more sources
Desain Metode Evaluasi Peraturan Daerah Terdampak Peraturan yang Lebih Tinggi
Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh, secara normatif, tidak ada evaluasi yang pasti, baku dan referensi sebagai referensi daerah untuk menemukan Peraturan Daerah (Perda). Kedua, belum ada proses evaluasi Perda secara berkala oleh pemerintahan daerah. Ketiga, terdapat masalah dasar pembentukan Perda.
exaly +2 more sources
Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Putera Astomo
doaj +3 more sources
Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Presidential Regulation is one form of legislation that has legal force in Indonesia. However, there is still ambiguity regarding the position of the Presidential Regulation in the hierarchy of legislation as stated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 in conjunction with Law No. 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation.
exaly +3 more sources
PERAN PERATURAN-PERATURAN BARIS-BERBARIS DALAM MEMBANTU KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Peraturan Baris-Berbaris dalam Pramuka di sekolah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara.
Mutiara Murni Harahap, Zahra Mutiara
exaly +2 more sources

