Results 11 to 20 of about 5,382 (176)
Jurnal Konstitusi, 2022 Ministrial Regulations as Legislative Regulations aren’t regulated in their position. This causes hierarchy confusion in the Ministerial Regulation faced with the Regional Regulation.
Juwita Putri Pratama +2 more
doaj +2 more sources
Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasianrancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstrukturaloleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan [PDF]
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang ...
Firdaus Firdaus, Donny Michael
doaj +2 more sources
Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia [PDF]
Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2018 This article discusses the hierarchy of regulation formation. The problem being discussed in this article is related to the regulations that are formed contrary to the rules above and therefore, they are canceled or revised. Although explicitly in the formation of regulations, it is mandatory to follow the regulation hierarchy.
exaly +4 more sources
Jurnal Magister Hukum Udayana, 2015 Local regulations are local regulations that are established by local specificities recognized by the Constitution of the Republic of Indonesia-1945 as part of their decentralization.
Gde Edi Budiartha
doaj +3 more sources
Desain Metode Evaluasi Peraturan Daerah Terdampak Peraturan yang Lebih Tinggi
Jurnal Legislasi Indonesia, 2022 Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh, secara normatif, tidak ada evaluasi yang pasti, baku dan referensi sebagai referensi daerah untuk menemukan Peraturan Daerah (Perda). Kedua, belum ada proses evaluasi Perda secara berkala oleh pemerintahan daerah. Ketiga, terdapat masalah dasar pembentukan Perda.
exaly +2 more sources
Wewenang pengujian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
Jurnal HukumMahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Namun, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur juga memiliki kewenangan melakukan pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
exaly +2 more sources
Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan
Jurnal Konstitusi, 2018 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Putera Astomo
doaj +3 more sources
Mahadi, 2022 Artikel ini membahas tentang dinamika penguatan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perspektif demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan perundangan, serta ...
Muhtadli, Rudi Wijaya, Rika Septiana
doaj +1 more source
KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH [PDF]
JURNAL AKTA YUDISIA, 2021 Regional Regulation which in principle are formed in the context of carrying out government affairs which are the authority of the regions, in fact are considered to be contrary to ministerial regulation. This is because the position and content of the ministerial regulation has not been regulated in the Law on the formation of regulation, while the ...
openaire +1 more source
As-Siyasi, 2023 The Enactment of Emergency Law Number 2 of 2022 on Job Creation(Job Creation Emergency Law) brings significant juridical implications to the implementation of decentralisation in Indonesia.
Mohammad Agus Maulidi
doaj +1 more source