Results 31 to 40 of about 254,117 (270)

Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021
Polemik hukum terkait pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi seperti pada kasus Baiq Nuril, Budiman Sudjatmiko, Gubernur Riau, Corby dan Grobmann timbul karena regulasi yang mengatur pemberian hak prerogatif Presiden di bidang yudisial ...
Sujatmiko Sujatmiko, Willy Wibowo
doaj   +1 more source

E-Commerce: Perkembangan, Tren, dan Peraturan Perundang-Undangan

open access: yesE-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 2023
E-commerce telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern, dengan semakin banyaknya orang yang memilih untuk berbelanja online. Studi ini bertujuan untuk memahami perkembangan e-commerce dan tren terkini, serta peraturan perundang-undangan yang ...
O. Wijaya
semanticscholar   +1 more source

MENYOAL KETENTUAN USUL PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency)

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016
This research tried to elaborate implementation of human rights and principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. The main problem was whether in the making regional regulation of Nias Barat Regency, No. 8 / 2014
Eka N.A.M Sihombing
doaj   +1 more source

Perlindungan Hukum Reklaiming Tanah Ditinjau dari Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

open access: yesYurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum, 2023
Masalah persengketaan lahan yang terjadi di Indonesia sering terjadi, saling klaim lahan antara masyarakat dengan perusahaan  maupun pemerintah serta maraknya lagi permasalahan timpang tindih kepemilikan lahan dengan jumlah luasan yang fantastis membuat ...
Jihat Ismail Attamimi   +2 more
semanticscholar   +1 more source

EKSISTENSI PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH

open access: yesBadamai Law Journal, 2017
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik telah diatur dalam Undang-undang tentang Partai Politik, salah satunya adanya mahkamah partai politik. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ...
openaire   +4 more sources

Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar

open access: yesSorot, 2021
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar karena adanya Peraturan Walikota Denpasar No. 36/2018.
Yohanes Kopong Blolo
doaj   +1 more source

Kedudukan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah

open access: yesJurnal Konstruksi Hukum, 2021
This study aims to determine the position and duties of the designer in the formation of regional regulations and the implementation of the designer's participation in the formation of regional regulations in Bali Province. The method in this legal research uses empirical legal research.
I Dewa Gede Anggarisna   +2 more
openaire   +2 more sources

alexandersidum/Clustering-Peraturan-Pulau-Jawa: Clustering Data Peraturan Pulau Jawa

open access: yes, 2020
Data Peraturan Pulau ...
Achmad Thoriq   +4 more
core   +1 more source

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

open access: yesAl-Adl : Jurnal Hukum, 2023
This paper aims to assess the importance of implementing halal certification from the side of producers and consumers. This research activity uses the method of literature study.
Muhammad Adi Riswan Al Mubarak   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Pembangunan Perumahan Pada Areal Situs Biting, Lumajang

open access: yesBerkala Arkeologi, 1996
Kasus di Situs Biting dapat terjadi karena situs tersebut belum ditetapkan secara hukum sebagai Kawasan Cagar Budaya dan belum dikelola semestinya. Untuk menghindari kasus seperti di Situs Biting sudah saatnya situs-situs penting yang ada di Indonesia ...
Muhammad Hidayat
doaj   +3 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy