Results 21 to 30 of about 763,214 (197)
ANALISIS PENGUJIAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 2021 Pengujian peratuan perundang-undangan di indonesia terdapat dua lembaga untuk mengajukan judicial review. Pertama menguji UU terhadap UUD 1945 kewenangan mengujinya ada pada Mahkamah Konstitusi. Kedua pengujian melalui judicial review peraturan perundang-undangan dibawah undang undang apabila bertentangan dengan undang-undang kewenangannya berda di ...
null Jamri, Novyar Satriawan
openaire +2 more sources
Benda Cagar Budaya Dan Situs: Sebuah Tinjauan Yuridis
Berkala Arkeologi, 1997 Sebuah fakta yuridis yang cukup mengkhawatirkan terjadi setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya diundangkan pada tanggal 21 Maret 1992.
Dendi Eka Hartanto S.
doaj +3 more sources
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4/2019: Bukti Arogansi Institusi Penegak Hukum
Jurnal Mercatoria, 2023 Artikel ini bertujuan untuk mengkaji legalitas peraturan yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Peraturan yang dikaji dalam artikel ini adalah Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara ...
M Hadyan Yunhas Purba +3 more
doaj +1 more source
Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia
Jurnal Konstitusi, 2016 The need for dual citizenship regulation seems increasingly prominent and becomes an issue that continues to be striven by the Indonesian Diasporas in various countries around the globe.
May Lim Charity
doaj +1 more source
Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021 Polemik hukum terkait pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi seperti pada kasus Baiq Nuril, Budiman Sudjatmiko, Gubernur Riau, Corby dan Grobmann timbul karena regulasi yang mengatur pemberian hak prerogatif Presiden di bidang yudisial ...
Sujatmiko Sujatmiko, Willy Wibowo
doaj +1 more source
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 This research tried to elaborate implementation of human rights and principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. The main problem was whether in the making regional regulation of Nias Barat Regency, No. 8 / 2014
Eka N.A.M Sihombing
doaj +1 more source
EKSISTENSI PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
Badamai Law Journal, 2017 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik telah diatur dalam Undang-undang tentang Partai Politik, salah satunya adanya mahkamah partai politik. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ...
openaire +4 more sources
Kedudukan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Jurnal Konstruksi Hukum, 2021 This study aims to determine the position and duties of the designer in the formation of regional regulations and the implementation of the designer's participation in the formation of regional regulations in Bali Province. The method in this legal research uses empirical legal research.
I Dewa Gede Anggarisna +2 more
openaire +2 more sources
Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar
Sorot, 2021 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar karena adanya Peraturan Walikota Denpasar No. 36/2018.
Yohanes Kopong Blolo
doaj +1 more source
Pembangunan Perumahan Pada Areal Situs Biting, Lumajang
Berkala Arkeologi, 1996 Kasus di Situs Biting dapat terjadi karena situs tersebut belum ditetapkan secara hukum sebagai Kawasan Cagar Budaya dan belum dikelola semestinya. Untuk menghindari kasus seperti di Situs Biting sudah saatnya situs-situs penting yang ada di Indonesia ...
Muhammad Hidayat
doaj +3 more sources