Results 51 to 60 of about 5,382 (176)
Penelitian Pelestarian Dan Pemanfaatan Sumberdaya Arkeologi
Berkala Arkeologi, 1997 Dalam pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan di Indonesia dewasa ini sering terjadi konflik-konflik kepentingan antar sektoral. Sektor yang kurang menghasilkan barang maupun jasa, sering terkalahkan dalam konflik tersebut.
Muhammad Hidayat
doaj +3 more sources
Kendala Pelaksanaan Regulasi tentang Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Yogyakarta
Asy-Syir'ah, 2015 Non-Governmental Organizations (NGO), through their advocacy program, have succeeded in protecting the housemaids and their employers, both at provincial as well as national levels.
Muryanti Muryanti +3 more
doaj +1 more source
GAGASAN PENGATURAN KODIFIKASI DAN UNIFIKASI PERATURAN PERUBAHAN DAN PERATURAN OMNIBUS LAW
Jurnal USM Law Review, 2020 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa mengapa dibutuhkan pengaturan kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan peraturan omnibus law serta bagaimana pengaturan kodifikasi dan unifikasi peraturan perubahan dan peraturan omnibus ...
Edy Sujendro
doaj +1 more source
SASI, 2014 The division of state power is divided into legislative power, executive power and judicial power. The task of government in carrying out public welfare within the meaning of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, in the implementation of needed legislation.
openaire +2 more sources
Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Jurnal Analogi Hukum, 2020 Local Government has the rights to enfore each local provisions and other acts to exercise autonomy and co-administration duty. In each phases of the drafting of legislation, it involves the drafter of such legislation. The problem in this article is regarding the position and the duty of a drafter during the drafting of a local legislation as well as ...
Ida Ayu Dyah Permata Dewi +2 more
openaire +2 more sources
Review of Policy Research, Volume 43, Issue 2, March 2026.ABSTRACT The future of work (FoW), that is, how new technologies from automation to artificial intelligence affect the workplace, has become such a salient topic that its framing matters for the evolution of important policy areas from social protection to market and labor regulation.
Achim Kemmerling, Viddy Ranawijaya
wiley +1 more source
A Policy‐Driven Ecosystem for an Indonesian Rupiah Stablecoin
IET Blockchain, Volume 6, Issue 1, January/December 2026.This article explores how Indonesia can establish its currency sovereignty and open future opportunities in fintech by implementing the Indonesian Rupiah Stablecoin. We proposed a three‐layer model bridging policy and technical implementation: • Ensures provable deposits of fiat currency. • Provides regulators with visibility and control through policy
Richard Wiputra, Thomas Hardjono
wiley +1 more source
Children &Society, Volume 32, Issue 5, Page 368-380, September 2018., 2018 Despite government interest in promoting birth registration, more than a third of Indonesian children do not have a birth certificate, affecting the realisation of both their human and citizen rights. While barriers to registering children's births in Indonesia have been assessed, there is limited research on how communities perceive the importance of ...
Anaise Williams +5 more
wiley +1 more source
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Buruh Migran Perempuan
Jurnal Pamator, 2010 Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik dan identifikasi persoalan tentang buruh migran perempuan dan perlindungan pemenuhan hak ekonominya, mengidentifikasi faktor penarik dan pendorong apa yang menyebabkan banyak perempuan ...
Nurul Herawati
doaj +1 more source
Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan
Halu Oleo Legal Research, 2019 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berlaku, menghapus peraturan desa dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Agustin, Agustin +2 more
openaire +3 more sources