Results 51 to 60 of about 5,486 (176)
Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan
Halu Oleo Legal Research, 2019 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berlaku, menghapus peraturan desa dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Agustin, Agustin +2 more
openaire +3 more sources
Peran Kepala Sekolah dalam menerapkan Peraturan-Peraturan di Sekolah Dasar
EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 2022 Penelitian ini bertujuan mengatahui peran kepala sekolah dalam menerapkan peraturan-peraturan di sekolah dasar Frater Bakti Luhur Makassar. Penelitian ini dilakukan secara bertahap meliputi persiapan, pelaksanaan, penyelesaian. Subjek penelitian kepala sekolah. Pengumpulan data mengunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data melalui reduksi
Rita Rapang, Muh Yunus, Eka Apriyanti
openaire +1 more source
Integrative Conservation, Volume 5, Issue 1, Page 33-45, March 2026.The Asian Songbird Crises negatively affects so‐called master birds, species that are used to increase the song complexity of competitive songbirds. We assessed the trade in a master bird, the crested jayshrike, in Indonesia before and after its legal protection.
Vincent Nijman +11 more
wiley +1 more source
Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Jurnal Analogi Hukum, 2020 Local Government has the rights to enfore each local provisions and other acts to exercise autonomy and co-administration duty. In each phases of the drafting of legislation, it involves the drafter of such legislation. The problem in this article is regarding the position and the duty of a drafter during the drafting of a local legislation as well as ...
Ida Ayu Dyah Permata Dewi +2 more
openaire +2 more sources
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Buruh Migran Perempuan
Jurnal Pamator, 2010 Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik dan identifikasi persoalan tentang buruh migran perempuan dan perlindungan pemenuhan hak ekonominya, mengidentifikasi faktor penarik dan pendorong apa yang menyebabkan banyak perempuan ...
Nurul Herawati
doaj +1 more source
Review of Policy Research, Volume 43, Issue 2, March 2026.ABSTRACT The future of work (FoW), that is, how new technologies from automation to artificial intelligence affect the workplace, has become such a salient topic that its framing matters for the evolution of important policy areas from social protection to market and labor regulation.
Achim Kemmerling, Viddy Ranawijaya
wiley +1 more source
PERKEMBANGAN KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH [PDF]
Jurnal Yudisial, 2017 ABSTRAKPutusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri atau gubernur.
openaire +1 more source
DISHARMONI PERATURAN KEPOLISIAN DENGAN PERATURAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 2023 Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penyelesaian perkara pidana pada beberapa kasus yang telah diselesaikan menggunakan keadilan restoratif. Hal tersebut timbul akibat adanya peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai payung hukum masing-masing lembaga dalam melaksanakannya.
Fahmi Arif, Nur Hamida Kholif As Syafii
openaire +1 more source
A Policy‐Driven Ecosystem for an Indonesian Rupiah Stablecoin
IET Blockchain, Volume 6, Issue 1, January/December 2026.This article explores how Indonesia can establish its currency sovereignty and open future opportunities in fintech by implementing the Indonesian Rupiah Stablecoin. We proposed a three‐layer model bridging policy and technical implementation: • Ensures provable deposits of fiat currency. • Provides regulators with visibility and control through policy
Richard Wiputra, Thomas Hardjono
wiley +1 more source
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN ISTIMEWA
to-ra, 2019 Abstract State Administration in every action must be based on law to solve and resolve the problem mentioned above or there is no law. The State Administration can be forced to use its authority to revoke regulations. Administration as a law maker in its application when related to legal systematics has caused controversial matters in essence ...
openaire +2 more sources