Results 71 to 80 of about 254,117 (270)

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia

open access: yesBinamulia Hukum, 2023
Pelaksanaan bantuan sosial tidak terlepas dari anggaran, mengingat bahwa pelaksanaan program tersebut menggunakan anggaran negara yang tentu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan hingga peraturan pelaksanaannya, dalam hal ini Kementerian Sosial
Bimo Tresnadipangga   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

open access: yesJurnal Analogi Hukum, 2020
Local Government has the rights to enfore each local provisions and other acts to exercise autonomy and co-administration duty. In each phases of the drafting of legislation, it involves the drafter of such legislation. The problem in this article is regarding the position and the duty of a drafter during the drafting of a local legislation as well as ...
Ida Ayu Dyah Permata Dewi   +2 more
openaire   +2 more sources

Tinjauan Yuridis Kesiapan Rumah Sakit Dan Tanggungjawab Rumah Sakit Pasca Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 24/2022 Tentang Rekam Medis Dan Kesiapan Rumah Sakit

open access: yesJurnal Ners, 2023
Digitallisasi Rekam Medis sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk diterapkan, setidaknya hingga akhir 2023. Dahulu Rekam Medis ini dapat berupa lembaran-lembaran kertas saja atau juga dalam bentuk digital.
Yohnly Boelian Dachban   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Risk of Secondary Extinction in the Asian Songbird Trade, as Exemplified by the Selling of Crested Jayshrikes as Master Birds

open access: yesIntegrative Conservation, Volume 5, Issue 1, Page 33-45, March 2026.
The Asian Songbird Crises negatively affects so‐called master birds, species that are used to increase the song complexity of competitive songbirds. We assessed the trade in a master bird, the crested jayshrike, in Indonesia before and after its legal protection.
Vincent Nijman   +11 more
wiley   +1 more source

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR ALUN-ALUN KARAWANG [PDF]

open access: yes, 2021
Pedagang kaki lima adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang merupakan kegiatan pada sektor informal. Pertumbuhan kegiatan pedagang kaki lima yang cukup pesat tanpa adanya penanganan yang baik dapat mengakibatkan ketidakaturan tata kota.
Marpaung, Devi Siti Hamzah   +1 more
core   +1 more source

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Buruh Migran Perempuan

open access: yesJurnal Pamator, 2010
Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik dan identifikasi persoalan tentang buruh migran perempuan dan perlindungan pemenuhan hak ekonominya, mengidentifikasi faktor penarik dan pendorong apa yang menyebabkan banyak perempuan ...
Nurul Herawati
doaj   +1 more source

Manajemen Lahan Bantaran Sungai Deli Untuk Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan Berdasar Peraturan Daerah (RTRW/RDTR) (Studi Kasus : Bantaran Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun)

open access: yesJesya
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui manajemen Lahan Bantaran Sungai Deli Untuk Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan Berdasar Peraturan Daerah (RTRW/RDTR.
Abdi Sugiarto, Rini Kustiah Ramadania
semanticscholar   +1 more source

SEJARAH DAN EKSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

open access: yesSOL JUSTICIA, 2023
Abstrak Peraturan Daerah sejatinya merupakan implikasi dari hadirnya orientasi otonomi daerah sebagai salah satu tujuan dari gerakan reformasi.
D. Prasetio
semanticscholar   +1 more source

Solutionism for the Many, Regulation for the Few: How Online Media Bundles the Policies on the Future of Work in Indonesia

open access: yesReview of Policy Research, Volume 43, Issue 2, March 2026.
ABSTRACT The future of work (FoW), that is, how new technologies from automation to artificial intelligence affect the workplace, has become such a salient topic that its framing matters for the evolution of important policy areas from social protection to market and labor regulation.
Achim Kemmerling, Viddy Ranawijaya
wiley   +1 more source

Urgensi Asas Ketuhanan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

open access: yesSosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 2023
Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa setiap materi yang ada dalam peraturan.perundang-undangan harus memuat dan mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, bhineka tunggal ika dan ...
Musleh   +9 more
semanticscholar   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy