Results 81 to 90 of about 5,486 (176)

Wewenang pengujian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Jurnal Hukum
Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Namun, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur juga memiliki kewenangan melakukan pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
openaire   +1 more source

BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Al-Adl, 2013
Perancang peraturan perundang-undangan mempunyai tugas utama untuk berkomunikasi melalui tulisan mengenai objek yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Taufik Effendy
doaj   +1 more source

DEMOKRATISASI PERATURAN DAERAH: Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan

Masalah-Masalah Hukum, 2010
Fenomena negatif daiam bidang iegislasi di era reformasi dan otonomi daerah, khususnya di kabupaten/koSa di Propinsi Sumatera Seiatan, dapat diminimalisasikan dengan upaya demokratisasi pembentukan peraturan daerah di bidang ekonomi, dengan cara ...
Muhammad Syaifuddin Mada Apriandi Zuhir Annalisa Yahanan
doaj   +1 more source

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Unes Journal of Swara Justisia, 2019
Peraturan Daerah Kab./Kota dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Untuk memperoleh Peraturan Daerah yang berkualitas, pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan secara terencana, sistematis dan partisipatif.
Arles Arles
doaj   +1 more source

PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Syiar Hukum, 2017
Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Kalau tidak terjadi peristiwa konkrit.
Arif Firmansyah
doaj   +1 more source

Paradoxes of indigeneity: identity, the state, and the economy in Indonesia. [PDF]

Dialect Anthropol, 2021
Duile T.
europepmc   +1 more source

Otonomi Daerah dan Perkembangan “Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah”

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2007
The central government policy which granted the autonomy for some local governments has brought about the rise of local regulations which are drafted in accordance with the local aspirations. Accordingly, for the residences where their socio-historical backgrounds are marked with Islamic tradition, tends to aggregate Islamic values in the regulations ...
openaire   +4 more sources

Formulation of Regional Regulations Based on Laws and Regulations

Journal of Law Justice
This study aims to analyze the principles, procedures, and authorities in the formation of Local Regulations (Perda) by local governments in Indonesia in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 32 ...
Hadi Tuasikal, Yan Piet Homer
doaj   +1 more source

Nutrient Composition of Indonesian Specialty Cereals: Rice, Corn, and Sorghum as Alternatives to Combat Malnutrition. [PDF]

Prev Nutr Food Sci, 2023
Winarti C, Widaningrum, Widayanti SM, Setyawan N, Qanytah, Juniawati, Suryana EA, Widowati S.   +7 more
europepmc   +1 more source

PERAN PERATURAN-PERATURAN BARIS-BERBARIS DALAM MEMBANTU KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA

Al Ittihadu
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Peraturan Baris-Berbaris dalam Pramuka di sekolah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara.
Mutiara Murni Harahap, Zahra Mutiara
openaire   +1 more source