Results 61 to 70 of about 763,214 (197)
Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan
Halu Oleo Legal Research, 2019 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berlaku, menghapus peraturan desa dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Agustin, Agustin +2 more
openaire +3 more sources
The representation of indigenous children in policies in Indonesia
Asian Social Work and Policy Review, Volume 18, Issue 2, June 2024.Abstract According to the Indonesian Child Protection Law, Number 35/2014, the group of children that should receive special protection are minorities and isolated children; this includes Indigenous children who mostly live in remote areas. Under this law, Indigenous children gain special protection, including facilities to share their cultural ...
Mira Azzasyofia +2 more
wiley +1 more source
Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2006 The mechanism procedure of establishing by laws is the same with Act and the posisition of by law is equal with the Act, in the sense, that by laws and Act are legislative products.However, the contain of bylaws is different with the Act The implementation of bylaws is limited to a certain region, otherwise the Act isimplemented in the national level ...
openaire +3 more sources
PERKEMBANGAN KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH [PDF]
Jurnal Yudisial, 2017 ABSTRAKPutusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri atau gubernur.
openaire +1 more source
Development and Change, Volume 55, Issue 3, Page 493-529, May 2024.ABSTRACT The need for emerging economies to develop infrastructure in order to drive catch‐up growth has become a common refrain in policy circuits. The dominant norm promulgated and disseminated by global development institutions to countries facing infrastructure deficits is the public–private partnership (PPP) model of project finance, a market ...
Dimitar Anguelov
wiley +1 more source
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tunjangan Profesi untuk guru dan Dosen [PDF]
, 2009 Peraturan Pemerintah (PP) 41/2009 tentang Tunjangan Profesi untuk guru dan ...
Peraturan Pemerintah, PP 41/2009
core
DISHARMONI PERATURAN KEPOLISIAN DENGAN PERATURAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 2023 Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penyelesaian perkara pidana pada beberapa kasus yang telah diselesaikan menggunakan keadilan restoratif. Hal tersebut timbul akibat adanya peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai payung hukum masing-masing lembaga dalam melaksanakannya.
Fahmi Arif, Nur Hamida Kholif As Syafii
openaire +1 more source
Blue Economic Analysis in Coastal Areas of the Indonesian Java Sea Based on Fisheries
Advances in Agriculture, Volume 2024, Issue 1, 2024.The blue economy is one of the leading sectors in Indonesia, especially fisheries. This research was conducted in three coastal cities/regencies: Semarang City, Demak Regency, and Kendal Regency, Central Java Province, Indonesia. This study examines the factors for fisheries activities topics, both aquaculture in inland water and fish capture in marine
Rizky Muliani Dwi Ujianti +3 more
wiley +1 more source
Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)Mengabaikan sistem pengelolaan sampah plastik, dapat mengancam keberlangsungan lingkungan dan makhluk hidup di alam semesta. Tingginya timbulan sampah plastik yang mengkhawatirkan menunjukkan kegagalan sistem pengelolaan sampah dan menuntut pengendalian
Farida Maya Indriani +2 more
doaj +1 more source
REKONSTRUKSI POSITIVISME DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Journal Presumption of Law, 2020 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengembalikan posisi/kedudukan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Otong Syuhada
doaj +1 more source