Results 91 to 100 of about 254,117 (270)

KONSEP IDEAL PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) DI INDONESIA

Wijaya Putra Law Review
Permasalahan dalam penelitian ini yakni terdapatnya kekosongan hukum terkait pengujian peraturan kebijakan di Indonesia, hal ini menimbulkan pertanyaan lembaga manakah yang berwenang untuk menguji peraturan kebijakan jika peraturan kebijakan tersebut ...
Eduard Awang Maha Putra
semanticscholar   +1 more source

Alih Fungsi Lahan Persawahan Menjadi Perumahan di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035

Journal of Contemporary Law Studies, 2023
Indonesia as an agricultural country is a country rich in agriculture. Land is a very important part of everyday life, the main function of land is as a place to live, apart from that land can be used for plantations, industry and many other uses such as
Alih Fungsi, Lahan Persawahan, Menjadi Perumahan, Di Kabupaten, Jember Berdasarkan, Peraturan Daerah, M. Santoso, I. Fitri, dan Icha, C. Fitri   +9 more
semanticscholar   +1 more source

The representation of indigenous children in policies in Indonesia

Asian Social Work and Policy Review, Volume 18, Issue 2, June 2024.
Abstract According to the Indonesian Child Protection Law, Number 35/2014, the group of children that should receive special protection are minorities and isolated children; this includes Indigenous children who mostly live in remote areas. Under this law, Indigenous children gain special protection, including facilities to share their cultural ...
Mira Azzasyofia, Christa Fouche, Liz Beddoe   +2 more
wiley   +1 more source

Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan

Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022
Dalam membuat suatu peraturan, khususnya peraturan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, seringkali terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat suatu ...
Faishal Taufiqurrahman
doaj   +1 more source

Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Halu Oleo Legal Research, 2019
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berlaku, menghapus peraturan desa dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Agustin, Agustin, Sinapoy, Muh. Sabaruddin, Jafar, Kamaruddin   +2 more
openaire   +3 more sources

DISHARMONI PERATURAN KEPOLISIAN DENGAN PERATURAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF

Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 2023
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penyelesaian perkara pidana pada beberapa kasus yang telah diselesaikan menggunakan keadilan restoratif. Hal tersebut timbul akibat adanya peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai payung hukum masing-masing lembaga dalam melaksanakannya.
Fahmi Arif, Nur Hamida Kholif As Syafii
openaire   +1 more source

Penguatan Tata Kelola BUMDesa: Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kec. Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat

Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa
Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui implementasi peraturan perundang-undangan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Delima, Kecamatan ...
Meri Yarni, Adeb Davega Prasna, Irwandi Irwandi, Bustanuddin Bustanuddin, Erwin Erwin   +4 more
semanticscholar   +1 more source

Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

JURNAL USM LAW REVIEW, 2023
The purpose of this writing is to analyze the position of Village Regulations in statutory regulations and to formulate a form of reviewing the constitutionality of Village Regulations in statutory regulations.
S. Sukimin, Heru Nuswanto, Ani Triwati
semanticscholar   +1 more source

State‐owned Enterprises and the Politics of Financializing Infrastructure Development in Indonesia: De‐risking at the Limit?

Development and Change, Volume 55, Issue 3, Page 493-529, May 2024.
ABSTRACT The need for emerging economies to develop infrastructure in order to drive catch‐up growth has become a common refrain in policy circuits. The dominant norm promulgated and disseminated by global development institutions to countries facing infrastructure deficits is the public–private partnership (PPP) model of project finance, a market ...
Dimitar Anguelov
wiley   +1 more source

Efektivitas Kebijakan Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan terhadap Pengurangan Timbulan Sampah Plastik di Provinsi Jakarta : Kajian Literatur

Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)
Mengabaikan sistem pengelolaan sampah plastik, dapat mengancam keberlangsungan lingkungan dan makhluk hidup di alam semesta. Tingginya timbulan sampah plastik yang mengkhawatirkan menunjukkan kegagalan sistem pengelolaan sampah dan menuntut pengendalian
Farida Maya Indriani, Maharyati Puji Lestari, Maryono Maryono   +2 more
doaj   +1 more source