Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial KeagamaanPresidential Regulation is one form of legislation that has legal force in Indonesia. However, there is still ambiguity regarding the position of the Presidential Regulation in the hierarchy of legislation as stated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 in conjunction with Law No. 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation.
openaire +2 more sources
Characterising and Addressing the Psychosocial Impact of Tuberculosis in Indonesia (CAPITA): A study protocol. [PDF]
Wellcome Open Res, 2022 Fuady A +10 more
europepmc +1 more source
Study of the importance of protein needs for catch-up growth in Indonesian stunted children: a narrative review. [PDF]
SAGE Open Med, 2023 Endrinikapoulos A +5 more
europepmc +1 more source
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 67 Tahun 2012 TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI MADURA [PDF]
, 2012 Peraturan Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
core +12 more sources
The advocacy coalition of sugar-sweetened beverage taxes in Indonesia. [PDF]
BMJ Glob Health, 2023 Putri RA +7 more
europepmc +1 more source
Establishing a Virtual Corneal Clinic: A Real-Time Teleophthalmology Approach. [PDF]
Cornea, 2023 Siregar SR +4 more
europepmc +1 more source
Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Jurnal Konstitusi, 2016 PENDAHULUAN1. Pengertian PengujianPengertian Kata “Pengujian” (toetsing/review) dalam konteks tulisan ini adalah pengujian undang-undang (UU) dalam arti luas yaitu dalam arti formal dan material, sedangkan pengujinya (lembaganya) tidak hanya lembaga peradilan saja melainkan juga lembaga legislatif dan/atau ekskutif.
openaire +2 more sources
The importance of institutional quality: Reviewing the relevance of Indonesia's Omnibus Law on national competitiveness. [PDF]
Humanit Soc Sci Commun, 2022 Jazuli MR, Idris MM, Yaguma P.
europepmc +1 more source
Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya
Fiat Justisia, 2014 Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Yusdiyanto Yusdiyanto
doaj
Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Jurnal Hukum SasanaKaidah hukum menurut teori Stufenbau dari Hans Kelsen ialah berjenjang dimana kaidah hukum yang lebih rendah berasal dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Keberadaan Perda pun dapat dijelaskan dengan teori ini dimana Perda merupakan peraturan yang dari hierarki berada di bawah dari Peraturan-peraturan lain dimulai dari UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP ...
null Ofis Rikardo +2 more
openaire +1 more source