Results 121 to 130 of about 254,117 (270)

ASPEK HUKUM UPAYA PELESTARIAN SITUS TAMANSARI YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU WARISAN BUDAYA

Mimbar Hukum, 2015
The research aims to study the regulatory of Tamansari (Water Castle) as one of the cultural heritages which is threatened with extinction, and to study the efforts to preserve it. The research belongs to a descriptive analytical research.
Fajar Winarni
doaj  

ANALISIS YURIDIS BESARAN SIMPANAN PESERTA TAPERA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
This research analyzes the Indonesian government's policy regarding the amount of savings for Public Housing Savings (Tapera) participants based on Government Regulation Number 21 of 2024 concerning Amendments to Government Regulation Number 25 of 2020 ...
Analisis Yuridis, Besaran Simpanan, Peserta Tapera, Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Tentang Penyelenggaraan, Tabungan Perumahan, Rakyat Rasendryo, Wahyu Ramadhanianto, Lutfian Ubaidillah, Gumuk Kerang, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Sumbersari, Jawa Jember, Timur   +13 more
semanticscholar   +1 more source

On The Teaching Of Analyzing The Effects Of Parameter Changes On The Graph Of Function

, 2011
The proficiency level of some tenth and eleventh graders on analyzing the effects of parameter changes on the graph of function is observed in this project. The result shows the level is low. It seems that those students did not sufficiently work on math
Iwan , Pranoto, Darmawan, Darmawan
core  

BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Al-Adl, 2013
Perancang peraturan perundang-undangan mempunyai tugas utama untuk berkomunikasi melalui tulisan mengenai objek yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Taufik Effendy
doaj   +1 more source

Pendampingan Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

Warta Pengabdian, 2020
Abstrak Desa adalah suatu lembaga Negara yang merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dwi Herlinda, Elly Nielwaty, Trio Saputra   +2 more
openaire   +2 more sources

Peraturan Pemerintah RI Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

, 2005
21 cm; 652 ...
Peraturan
core  

DEMOKRATISASI PERATURAN DAERAH: Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan

Masalah-Masalah Hukum, 2010
Fenomena negatif daiam bidang iegislasi di era reformasi dan otonomi daerah, khususnya di kabupaten/koSa di Propinsi Sumatera Seiatan, dapat diminimalisasikan dengan upaya demokratisasi pembentukan peraturan daerah di bidang ekonomi, dengan cara ...
Muhammad Syaifuddin Mada Apriandi Zuhir Annalisa Yahanan
doaj   +1 more source

The bureaucratisation of local government in Indonesia

, 1990
Policy statements on rural development in New Order Indonesia devote considerable attention to engaging the participation of the rural population. To some extent this rhetorical posturing reflects a recognition of the central government's real dependence
Warren, C.
core  

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Unes Journal of Swara Justisia, 2019
Peraturan Daerah Kab./Kota dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Untuk memperoleh Peraturan Daerah yang berkualitas, pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan secara terencana, sistematis dan partisipatif.
Arles Arles
doaj   +1 more source

Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah

, 2001
xi, 1026 p.
Indonesia. Peraturan Otonomi Daerah
core