Results 101 to 110 of about 254,117 (270)
Blue Economic Analysis in Coastal Areas of the Indonesian Java Sea Based on Fisheries
Advances in Agriculture, Volume 2024, Issue 1, 2024.The blue economy is one of the leading sectors in Indonesia, especially fisheries. This research was conducted in three coastal cities/regencies: Semarang City, Demak Regency, and Kendal Regency, Central Java Province, Indonesia. This study examines the factors for fisheries activities topics, both aquaculture in inland water and fish capture in marine
Rizky Muliani Dwi Ujianti +3 more
wiley +1 more source
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN ISTIMEWA
to-ra, 2019 Abstract State Administration in every action must be based on law to solve and resolve the problem mentioned above or there is no law. The State Administration can be forced to use its authority to revoke regulations. Administration as a law maker in its application when related to legal systematics has caused controversial matters in essence ...
openaire +2 more sources
Implementasi Peraturan Walikota
Jurnal El-Thawalib, 2021 This study discusses the implementation of Mayor Regulation No.28 of 2020 Article 9 Paragraph (3) concerning Health Protocols in Padangsidimpuan City. This research is motivated by the fact that there are many people in Padangsidimpuan City who do not comply with the Health Protocol even though a Mayor Regulation has been issued and provides sanctions ...
openaire +1 more source
JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ), 2021 E-government sebagai mekanisme baru dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam pemanfaatan teknologi informasi khususnya internet harus mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Maulana Jibril
semanticscholar +1 more source
Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah
Jurnal Konstitusi, 2016 Constitutional discourse can not be separated from the discussion on democracy building. The existence of the House of Representatives in Indonesia with its oversight function of government is one manifestation of democracy.
Zulkarnain Ridlwan
doaj +1 more source
REKONSTRUKSI POSITIVISME DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Journal Presumption of Law, 2020 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengembalikan posisi/kedudukan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Otong Syuhada
doaj +1 more source
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN KEBIJAKSANAAN
Perspektif, 1998 Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan sebagai hukum tertulis dapat dikenali bentuk, tipe, dan karakteristiknya dari asas formal dan asas materialnya. Secara formal, tata hirarki dan bentuk peraturan perundang-undangan telah diatur dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, walaupun TAP MPRS ini banyak mengandung kelemahan dan ...
openaire +1 more source
Syntax IdeaIsu kebocoran data pribadi di Indonesia, termasuk di sektor kesehatan, semakin mengkhawatirkan. Rumah Sakit, sebagai korporasi, memikul tanggung jawab besar dalam menjaga data pribadi pasien dan potensi konsekuensi hukum yang timbul dari setiap ...
Erwin Tumpal +9 more
semanticscholar +1 more source
Modifikasi Peraturan Permainan Futsal Untuk Komunitas Tuli Di Yogyakarta
JSH: Journal of Sport and HealthPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas peraturan khusus futsal yang dapat dijalankan oleh pemain futsal tuli. Pemain futsal tuli masih mengalami kesulitan dalam bermain futsal terutama dalam peraturannya.
Muhammad Irfan Fathoni +3 more
semanticscholar +1 more source
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tunjangan Profesi untuk guru dan Dosen [PDF]
, 2009 Peraturan Pemerintah (PP) 41/2009 tentang Tunjangan Profesi untuk guru dan ...
Peraturan Pemerintah, PP 41/2009
core