Results 41 to 50 of about 1,785 (105)
PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYWARATAN RAKYAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Yurispruden, 2018 Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan mengatur norma hukum dalam tataran hierarki, tertulis juga dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan, maka hierarki ...
Demas Brian Wicaksono
doaj +1 more source
Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021 Omnibus law menjadi perdebatan dikalangan masyarakat sejak pemerintah mencanangkan menggunakannya dalam pembentukan undang – undang, pro dan kontra hadir dikarenakan metode Omnibus law cenderung digunakan oleh negara yang bermatra common law sistem ...
Supriyadi Supriyadi +1 more
doaj +1 more source
Peraturan Perundang-Undangan Berwawasan Lingkungan
Journal of Health Education Law Information and HumanitiesIndonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Meskipun telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan, implementasinya masih terhambat oleh berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, ketidakpastian hukum, serta kurangnya ...
Muhammad Haykel +4 more
openaire +1 more source
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 Wawasan yang pertama mengandung beberapa konsekuensi di bidang perundang-undangan oleh karena intinya menyangkut masalah pembagian kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak (asasi) manusia, wawasan yang kedua oleh karena intinya mengarahkan tindakan negara sesuai peraturan-peraturan.
openaire +2 more sources
EKSISTENSI KETETAPAN MPR/S DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Jurnal IUS, 2017 Sebelum Amandemen UUD 1945 Ketetapan MPR/S merupakan produk Hukum dari Lembaga MPR yang pernah menjadi lembaga Tertinggi Negara, sehingga berimplikasi terhadap eksistensi dari produk Ketetapan yang dikeluarkan dan bersifat mengatur (regeling) yang ...
M. Saoki Oktava
doaj +1 more source
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTIMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
Jurnal IUS, 2018 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pembentukan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (Perbup No. 34 Tahun 2017). Terkait dengan hal tersebut pembentukan Perbup No.
Gusti Ayu Ratih Damayanti
doaj +1 more source
Jurnal Ilmiah Kebijakan HukumBerdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, jumlah regulasi di Indonesia sampai dengan tahun 2024 ini berjumlah 52.676 regulasi yang terdiri dari 1.752 Undang-Undang, 217 berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4 ...
Sujatmiko Sujatmiko +6 more
doaj +1 more source
The Work Creation Law Legislation Process
Aksara, 2021 Problem hukum termuat dalam proses pembentukan Pembentukan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kritik dari masyarakat bermunculan pasca draft rencana undang-undang itu diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan telah ...
Petrus Yakobus Bapa +3 more
doaj +1 more source
Meninjau Kebijakan Pekerjaan Penyandang Disabilitas di Instansi Pemerintah
Jurnal Bina Praja, 2021 Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan menjadi pegawai negeri sipil. Pemerintah telah membuat banyak peraturan untuk menjamin hak memperoleh pekerjaan, mulai dari peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan ...
Citra Puspitasari, Bambang Laksmono
doaj +1 more source
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN KEBIJAKSANAAN
Perspektif, 1998 Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan sebagai hukum tertulis dapat dikenali bentuk, tipe, dan karakteristiknya dari asas formal dan asas materialnya. Secara formal, tata hirarki dan bentuk peraturan perundang-undangan telah diatur dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, walaupun TAP MPRS ini banyak mengandung kelemahan dan ...
openaire +1 more source