Results 41 to 50 of about 1,695 (106)

Optimalisasi Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Hiper-Regulasi di Indonesia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, jumlah regulasi di Indonesia sampai dengan tahun 2024 ini berjumlah 52.676 regulasi yang terdiri dari 1.752 Undang-Undang, 217 berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4 ...
Sujatmiko Sujatmiko, Willy Wibowo, Muhaimin Muhaimin, Yuliyanto Yuliyanto, Eko Noer Kristiyanto, Ulya Fajri Amriyeny, Dian Nurcahya Nurcahya   +6 more
doaj   +1 more source

The Work Creation Law Legislation Process

Aksara, 2021
Problem hukum termuat dalam proses pembentukan Pembentukan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kritik dari masyarakat bermunculan pasca draft rencana undang-undang itu diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan telah ...
Petrus Yakobus Bapa, Efrizal HS, Hedwig Adianto Mau, Ramlani Lina Sinaulan   +3 more
doaj   +1 more source

Mengurai Peraturan Daerah Dalam Peta Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

, 2022
Artikel ini menganalisis urgensi, aspek pengaturan, dan permasalahan Peraturan Daerah (Perda) dengan Peraturan Perundang-undangan (PUU) dalam hukum tata negara di Indonesia. Dalam rangka mengharmoniskan Perda dan PUU diharapkan Kementerian terkait yang diberi tugas menangani peraturan daerah agar segara mendesign program dan kegiatan bertahap dan ...
Nita Thalia, Adib Rifqi Setiawan, Muhamad Irfan Khamid, Muhammad Akhyarudin   +3 more
openaire   +1 more source

Meninjau Kebijakan Pekerjaan Penyandang Disabilitas di Instansi Pemerintah

Jurnal Bina Praja, 2021
Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan menjadi pegawai negeri sipil. Pemerintah telah membuat banyak peraturan untuk menjamin hak memperoleh pekerjaan, mulai dari peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan ...
Citra Puspitasari, Bambang Laksmono
doaj   +1 more source

Peraturan Perundang-Undangan Berwawasan Lingkungan

Journal of Health Education Law Information and Humanities
Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Meskipun telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan, implementasinya masih terhambat oleh berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, ketidakpastian hukum, serta kurangnya ...
Muhammad Haykel, Odi Alfazen Harahap, Rivat Maliqisyah Abbror, Tristan Canari Joseph Sinatra, Kerry Giebrayel Nathan Sondakh   +4 more
openaire   +1 more source

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017
Wawasan yang pertama mengandung beberapa konsekuensi di bidang perundang-undangan oleh karena intinya menyangkut masalah pembagian kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak (asasi) manusia, wawasan yang kedua oleh karena intinya mengarahkan tindakan negara sesuai peraturan-peraturan.
openaire   +2 more sources

Nilai Moralitas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [PDF]

Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 2020
<p><em>The legislators should make the value of Pancasila a fundamental value or as the source of all sources of law, bringing consequences for the legislators to become a guide and guide in carrying out legislative functions. Ironically, the reality is that the legislators show that there are paradigmatic problems and a crisis of ethical ...
openaire   +1 more source

Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia

RechtIdee, 2017
Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahmakah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 tidaklah ideal, karena dapat menimbulkan problem hukum yang rumit,
syafik didin
doaj   +1 more source

Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan UU 1945

As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga , 2023
The period between 2004 and 2009 saw a lot of work from the office in charge of making laws (the Position Establishment Act) which produced a number of non-partisan laws for the general public. Therefore, it is detrimental to the community because it is not in line with what is generally agreed upon by the community, as stated in the Basic Regulations (
Krisman Adam Simamora, Dini Febrianti Br Sinaga, Ahmad Fauzy, Mimi Atika Rahma   +3 more
openaire   +1 more source

PROSPEK PENEMPATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MENGIKAT INDONESIA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN INDONESIA

Mimbar Hukum, 2015
This research aims to know understand the prospects to include international treaties binding to Indonesia in the hierarchy of Indonesian statutory regulations, from the aspects of urgency and challenges. This research is a legal research. Therefore, the
Mr. Aminoto, Agustina Merdekawati
doaj   +3 more sources