Results 41 to 50 of about 242,396 (140)
Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020 Penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan perda di era revolusi industri 4.0 seolah mendapatkan pembenaran guna meminimalisir disharmoni antara peraturan daerah dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun penggunaan Kecerdasan
Eka NAM Sihombing +1 more
doaj +1 more source
Peraturan Perundang-Undangan Berwawasan Lingkungan
Journal of Health Education Law Information and HumanitiesIndonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Meskipun telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan, implementasinya masih terhambat oleh berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, ketidakpastian hukum, serta kurangnya ...
Muhammad Haykel +4 more
openaire +1 more source
Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021 Omnibus law menjadi perdebatan dikalangan masyarakat sejak pemerintah mencanangkan menggunakannya dalam pembentukan undang – undang, pro dan kontra hadir dikarenakan metode Omnibus law cenderung digunakan oleh negara yang bermatra common law sistem ...
Supriyadi Supriyadi +1 more
doaj +1 more source
Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional [PDF]
, 2016 Keberadaan Pembentukan Peraturan Perundangundangan didasarkan pada pemikiran Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala aspek kehidupan harus berdasarkan atas hukum yang sesual dengan sistem hukum nasional.
Tirtamulia, Tjondro
core +2 more sources
EKSISTENSI KETETAPAN MPR/S DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Jurnal IUS, 2017 Sebelum Amandemen UUD 1945 Ketetapan MPR/S merupakan produk Hukum dari Lembaga MPR yang pernah menjadi lembaga Tertinggi Negara, sehingga berimplikasi terhadap eksistensi dari produk Ketetapan yang dikeluarkan dan bersifat mengatur (regeling) yang ...
M. Saoki Oktava
doaj +1 more source
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 Wawasan yang pertama mengandung beberapa konsekuensi di bidang perundang-undangan oleh karena intinya menyangkut masalah pembagian kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak (asasi) manusia, wawasan yang kedua oleh karena intinya mengarahkan tindakan negara sesuai peraturan-peraturan.
openaire +2 more sources
Konstruksi Peraturan Desa Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan [PDF]
, 2019 Berbagai upaya pemerintah melakukan penataan regulasi mulai hulu sampai hilir untuk kepentingan pengaturan penyelenggaraan pemerintah dipandang perlu untuk mengevaluasi kembali peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk berdasarkan hierarki ...
Tirtamulia, Tjondro
core +2 more sources
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTIMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
Jurnal IUS, 2018 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pembentukan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (Perbup No. 34 Tahun 2017). Terkait dengan hal tersebut pembentukan Perbup No.
Gusti Ayu Ratih Damayanti
doaj +1 more source
Mengurai Peraturan Daerah Dalam Peta Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
, 2022 Artikel ini menganalisis urgensi, aspek pengaturan, dan permasalahan Peraturan Daerah (Perda) dengan Peraturan Perundang-undangan (PUU) dalam hukum tata negara di Indonesia. Dalam rangka mengharmoniskan Perda dan PUU diharapkan Kementerian terkait yang diberi tugas menangani peraturan daerah agar segara mendesign program dan kegiatan bertahap dan ...
Nita Thalia +3 more
openaire +1 more source
Jurnal Ilmiah Kebijakan HukumBerdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, jumlah regulasi di Indonesia sampai dengan tahun 2024 ini berjumlah 52.676 regulasi yang terdiri dari 1.752 Undang-Undang, 217 berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4 ...
Sujatmiko Sujatmiko +6 more
doaj +1 more source