Results 61 to 70 of about 1,695 (106)

Hirearki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Ethics and Law Journal: Business and Notary
Regarding the hierarchy of laws and regulations, there are two issues that are often discussed. First, whether or not to include the People's Consultative Assembly (MPR) Decree in the hierarchy of laws and regulations (Article 7 paragraph (1) of Law 12/2011).
openaire   +1 more source

MENGKRITISI PEMBERLAKUAN TEORI FIKSI HUKUM (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory)

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, masih kita temui adanya pemberlakuan teori fiksi hukum.Dimana semua orang dianggap tahu hukum apabila sudah diundangkan dalam lembaran resmi dan ketidaktahuan seseorang atas hukum atau ...
Ali Marwan HSB
doaj   +1 more source

ALTERNATIF MODEL ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012
<p>Sampai saat ini terdapat banyak alat (tools) untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, antara lain model RIA, model ROCCIPI, model RegMap, model MAPP dan lain-lain. Namun demikian masing-masing model tersebut mempunyai kelemahan. Untuk itu diperlukan model alterna Ɵ f yang lebih efek Ɵ f.
openaire   +2 more sources

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Suatu Executive Summary Naskah Akademik)

Fiat Justisia, 2014
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kajian Tioritis dan Praktik Empiris, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah ...
Armen Yasir
doaj  

PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Syiar Hukum, 2017
Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Kalau tidak terjadi peristiwa konkrit.
Arif Firmansyah
doaj   +1 more source

KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI SEBAGAI BAGIAN DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU 12/2011

Mimbar Hukum, 2021
Law No. 12 of 2011 stipulates a ministerial regulation as part of the legislation. This position in practice raises debates both juridically and theoretically, as well as in relation to the system of government adopted by Indonesia.
Ubaiyana, Mar'atun Fitriah
doaj  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PATEN DI INDONESIA

, 2018
Saat ini ada beberapa perjanjian internasional yang dibuat tentang paten hukum. Antara lain, Perjanjian WTO tentang TRIPs yang diikuti oleh hampir semua negara.Pemberian paten teritorial, yaitu mengikat hanya di lokasi tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan paten di beberapa negara atau wilayah, seseorang harus meminta aplikasi paten di masing ...
openaire   +2 more sources

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN PLTN

Jurnal Forum Nuklir, 2012
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN PLTN. Pengembangan program PLTN harus didasarkan pada komitmen untuk menggunakan tenaga nuklir hanya untuk tujuan damai, dengan cara yang aman dan selamat, yang mengharuskan adanya infrastruktur nasional yang berkelanjutan yang melibatkan berbagai aspek, seperti kerangka peraturan ...
Ferhat Aziz, Yaziz Hasan
openaire   +2 more sources

Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan

Jurnal USM Law Review
This research was conducted to examine the development of authority to promulgate legislation and its influence on promulgation coordination mechanism. based on Law No. 12/2011, the authority to promulgate is carried out by the Minister of Law and Human
Dixon Sanjaya, Daly Erny
doaj   +1 more source

Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam Sistem Perundang-Undangan

Indonesian Journal of Criminal Law, 2020
Masalah studi penelitian; Pertama, asas pengaturan desa menurut Undang Undang Desa, Kedua, Kedudukannya peraturan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil Penelitian bahwa, Pertama, Dalam hal asas pengaturan desa tentunya harus berpatokan kepada Undang Undang ...
openaire   +2 more sources