Results 61 to 70 of about 1,785 (105)

Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Jurnal Wawasan Yuridika, 2018
Indonesia merupakan negara hukum yang sedang membangun, termasuk di dalammnya adalah pembangunan hukum Islam. Untuk hal tersebut perlu diketahui eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Sopyan Mei Utama
doaj   +1 more source

Formulation of Regional Regulations Based on Laws and Regulations

Journal of Law Justice
This study aims to analyze the principles, procedures, and authorities in the formation of Local Regulations (Perda) by local governments in Indonesia in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 32 ...
Hadi Tuasikal, Yan Piet Homer
doaj   +1 more source

PROSPEK PENEMPATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MENGIKAT INDONESIA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN INDONESIA

Mimbar Hukum, 2015
This research aims to know understand the prospects to include international treaties binding to Indonesia in the hierarchy of Indonesian statutory regulations, from the aspects of urgency and challenges. This research is a legal research. Therefore, the
Mr. Aminoto, Agustina Merdekawati
doaj   +1 more source

Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

HUKMY : Jurnal Hukum, 2021
Pengaturan hukum terkait hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terbatas pada jenis dan bentuk tertentu dan hirarki peraturannya berdaasar pada jenis dan bentuknya. Selain berdaasar pada jenis dan bentuk, tidak semua jenis dan bentuk peraturan yang ada, diatur statusnya dalam hirarki sebab pengaturannya masih terbatas pada jenis-jenis ...
openaire   +2 more sources

KONSTRUKSI PROGRESIF SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2023
Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun ...
openaire   +1 more source

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Suatu Executive Summary Naskah Akademik)

Fiat Justisia, 2014
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kajian Tioritis dan Praktik Empiris, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah ...
Armen Yasir
doaj  

MENGKRITISI PEMBERLAKUAN TEORI FIKSI HUKUM (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory)

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, masih kita temui adanya pemberlakuan teori fiksi hukum.Dimana semua orang dianggap tahu hukum apabila sudah diundangkan dalam lembaran resmi dan ketidaktahuan seseorang atas hukum atau ...
Ali Marwan HSB
doaj   +1 more source

ASPEK TEORITIK TENTANG RELEVANSI KAJIAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Realism: Law Review
Penelitian ini mengulas relevansi teoritis kajian hukum perundang-undangan dalam pembentukan peraturan. Hasilnya menyimpulkan peran strategis kajian hukum dalam memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan keberlanjutan sistem hukum negara. Selain itu, kajian hukum juga memastikan kebijakan pemerintah sesuai kepentingan rakyat, mengatasi masalah hukum,
Baren Sipayung, Sarosa Hamongpranoto, Nur Arifudin   +2 more
openaire   +1 more source

PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Syiar Hukum, 2017
Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Kalau tidak terjadi peristiwa konkrit.
Arif Firmansyah
doaj   +1 more source

Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam Sistem Perundang-Undangan

Indonesian Journal of Criminal Law, 2020
Masalah studi penelitian; Pertama, asas pengaturan desa menurut Undang Undang Desa, Kedua, Kedudukannya peraturan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil Penelitian bahwa, Pertama, Dalam hal asas pengaturan desa tentunya harus berpatokan kepada Undang Undang ...
openaire   +2 more sources