KEDUDUKAN HUKUM SURAT EDARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 203/K/KPI/02/16 DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA [PDF]
, 2016 Penelitian ini dilatar belakangi oleh Kedudukan Hukum Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia No 203/K/KPI/02/16 dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia dengan tujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Kedudukan Surat Edaran Komisi ...
RIO WILHAR PRATAMA, NPM. 121000076
core
Analisis Yuridis Keberadaan Peraturan Bersama Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia [PDF]
, 2013 This thesis focuses on the analysis of juridical existence Joint Regulation of the Minister of Home Rule Legislation System in Indonesia . From the authors of a study using normative legal research methods , it is concluded ; 1 ) .
JUNAIDI, SH. A21211036, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
core
Peraturan Perundang-Undangan Berwawasan Lingkungan
Journal of Health Education Law Information and HumanitiesIndonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Meskipun telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan, implementasinya masih terhambat oleh berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, ketidakpastian hukum, serta kurangnya ...
Muhammad Haykel +4 more
openaire +1 more source
Kebijakan Legislatif dalam Rangka Penetapan Sanksi Pidana Penjara dalam Perkara Pidana [PDF]
, 2014 Hasil penelitian skripsi ini ada terdapat beberapa masalah yang penulis dapatkan. Masalah dari hasil penelitian ini dapat di kemukakan sebagai berikut: Pertama apakah sanksi pidana penjara masih perlu ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan dan ...
Igom, S. (Silfester)
core +1 more source
RechtIdee, 2017 Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahmakah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 tidaklah ideal, karena dapat menimbulkan problem hukum yang rumit,
syafik didin
doaj +1 more source
Pengaruh Aliran Positivisme dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia [PDF]
, 2017 Penulisan bertujuan untuk mengetahui pengaruh aliran positivisme pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Metode penulisan menggunakan metode tinjauan kepustakaan.
Ramadhan, M. C. (Muhammad)
core
LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2018 Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi landasan formal konstitusional dan landasan materiil konstitusional. Landasan formal konstitusional dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan landasan materiil konstitusional dimaksudkan untuk memberikan tanda bahwa ...
openaire +3 more sources
PENGARUH TEMUAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN TEMUAN KETIDAKPATUHAN PEMERINTAH DAERAH ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH OLEH BPK (Studi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang teraudit oleh BPK Tahun Anggaran 2014-2016) [PDF]
, 2018 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan PEMDA atas peraturan perundang-undangan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK pada
Pembimbing, Dr. Hj. Liza Laila Nurwulan,SE. MSi,AK.,CA +1 more
core
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN KEBIJAKSANAAN
Perspektif, 1998 Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan sebagai hukum tertulis dapat dikenali bentuk, tipe, dan karakteristiknya dari asas formal dan asas materialnya. Secara formal, tata hirarki dan bentuk peraturan perundang-undangan telah diatur dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, walaupun TAP MPRS ini banyak mengandung kelemahan dan ...
openaire +1 more source
Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2006 The mechanism procedure of establishing by laws is the same with Act and the posisition of by law is equal with the Act, in the sense, that by laws and Act are legislative products.However, the contain of bylaws is different with the Act The implementation of bylaws is limited to a certain region, otherwise the Act isimplemented in the national level ...
openaire +3 more sources