Results 71 to 80 of about 221,107 (147)

HAK MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [PDF]

Jurnal Legislasi Indonesia, 2020
Peraturan Perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat. Dengan kekuatan mengikatnya, Peraturan Perundang-undangan dapat memberikan suatu kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Peraturan Perundang-undangan dalam sistem demokrasi tidak hanya sebagai produk yang dibentuk oleh lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh ...
openaire   +1 more source

PENGATURAN PENGESAHAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN PADA PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 543 TAHUN 2018 DAN KONSISTENSITNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ATASNYA

Dialogia Iuridica, 2019
Abstrak Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat hierarkis, oleh sebab itu ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung No.543 Tahun 2018, khususnya yang mengatur tentang pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah ...
Ocky Januar, Agus Setiawan, Pan, Lindawaty Suherman Sewu   +2 more
doaj   +1 more source

Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah [PDF]

, 2016
Pemerintahan Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain ...
Pangemanan, M. A. (Michael)
core   +1 more source

Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan terhadap Tindak Pidana Korupsi [PDF]

, 2015
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
Aslia, M. N. (Mezhi), Marliah, A. (Ai)
core  

Penataan Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan

Legal Spirit
Villages have actually been existing before the Republic of Indonesia was established, but in the journey of this Republic of Indonesia, they are often intentionally designed by the law-forming state elite.
Sirajuddin Sirajuddin, Fatkhurohman Fatkhurohman   +1 more
openaire   +1 more source

Kebijakan Kriminalisasi dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Fiskal [PDF]

, 2008
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan Perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan dimana sistem pemidanaanfiskal
Hardinata, A. R. (Anggiat)
core  

Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Jurnal Wawasan Yuridika, 2018
Indonesia merupakan negara hukum yang sedang membangun, termasuk di dalammnya adalah pembangunan hukum Islam. Untuk hal tersebut perlu diketahui eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Sopyan Mei Utama
doaj   +1 more source

IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) [PDF]

, 2016
Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai asas materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 6 UU No. 12/2011.
M. KUNCORO PROBOJATI, R
core  

KONSTRUKSI PROGRESIF SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2023
Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun ...
openaire   +1 more source

INFORMED CONSENT SEBAGAI SALAH SATU HAK PASIEN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN JASA MEDIS DOKTER (STUDI DI RSUD KARDINAH KOTA TEGAL) [PDF]

, 2015
Informed Consent lahir karena adanya hubungan teurapeutik antara tenaga kesehatan dengan pasien. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati.
Ayu , Suciati
core