Results 71 to 80 of about 1,785 (105)
KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI SEBAGAI BAGIAN DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU 12/2011
Mimbar Hukum, 2021 Law No. 12 of 2011 stipulates a ministerial regulation as part of the legislation. This position in practice raises debates both juridically and theoretically, as well as in relation to the system of government adopted by Indonesia.
Ubaiyana, Mar'atun Fitriah
doaj
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PATEN DI INDONESIA
, 2018 Saat ini ada beberapa perjanjian internasional yang dibuat tentang paten hukum. Antara lain, Perjanjian WTO tentang TRIPs yang diikuti oleh hampir semua negara.Pemberian paten teritorial, yaitu mengikat hanya di lokasi tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan paten di beberapa negara atau wilayah, seseorang harus meminta aplikasi paten di masing ...
openaire +2 more sources
Jurnal USM Law ReviewThis research was conducted to examine the development of authority to promulgate legislation and its influence on promulgation coordination mechanism. based on Law No. 12/2011, the authority to promulgate is carried out by the Minister of Law and Human
Dixon Sanjaya, Daly Erny
doaj +1 more source
KAPITA SELEKTA SEKITAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Perspektif, 2010 Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 UUD, pembentuk UU adalah DPR bersama dengan Presiden. Sebelum diadakannya Perubahan UUD 1945 titik berat pembentuk UU ada di tangan Presiden. Namun dengan adanya reformasi, pembentuk UU bergeser ke tangan DPR. Dalam pembentukan undang-undang, paling tidak ada tiga komponen utama yang saling
openaire +2 more sources
KORUPSI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2014 <p>Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetapi kerawanan dalam proses pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan yang mengarah pada bentuk perilaku koruptif masih terjadi.
openaire +2 more sources
Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Hasanuddin Law Review, 2015 Realita banyaknya undang-undang produksi DPR dan Presiden yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, terjadi sebagai akibat materi muatan undang-undang tersebut yang jamak mencermikan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Tingginya angka judicial review menjadi sinyal kurang terakomodasinya kepentingan dan hak-hak warga negara dalam sebuah produk ...
openaire +2 more sources
Jurnal Media Hukum, 2015 Penelitian ini bertujuan menguraikan konstruksi norma pencegahan dan penanggulangi plagiarisme dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, mendeskripsikan penerapan atau implementasi norma pencegahan dan penanggulangan plagiarisme pada beberapa ...
Siti Bin Zulaekhah +2 more
doaj
Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial KeagamaanPresidential Regulation is one form of legislation that has legal force in Indonesia. However, there is still ambiguity regarding the position of the Presidential Regulation in the hierarchy of legislation as stated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 in conjunction with Law No. 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation.
openaire +2 more sources
LITERATURE RIVIEW : ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)Salah satu aspek yang paling penting dalam pembangunan sosial dan hukum yakni terkait perlindungan terhadap anak. Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang kehadirannya menjadi sebuah kebahagiaan dan harapan bagi orang tuanya. Dalam melakukan literature riview, penulis menggunakan metode kepustakaan (library research), dengan cara melakukan ...
openaire +1 more source