Results 51 to 60 of about 1,785 (105)

Nilai Moralitas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [PDF]

Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 2020
<p><em>The legislators should make the value of Pancasila a fundamental value or as the source of all sources of law, bringing consequences for the legislators to become a guide and guide in carrying out legislative functions. Ironically, the reality is that the legislators show that there are paradigmatic problems and a crisis of ethical ...
openaire   +1 more source

LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2018
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi landasan formal konstitusional dan landasan materiil konstitusional. Landasan formal konstitusional dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan landasan materiil konstitusional dimaksudkan untuk memberikan tanda bahwa ...
openaire   +3 more sources

Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia

RechtIdee, 2017
Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahmakah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 tidaklah ideal, karena dapat menimbulkan problem hukum yang rumit,
syafik didin
doaj   +1 more source

Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Halu Oleo Legal Research, 2019
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berlaku, menghapus peraturan desa dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Agustin, Agustin, Sinapoy, Muh. Sabaruddin, Jafar, Kamaruddin   +2 more
openaire   +3 more sources

Penataan Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan

Legal Spirit
Villages have actually been existing before the Republic of Indonesia was established, but in the journey of this Republic of Indonesia, they are often intentionally designed by the law-forming state elite.
Sirajuddin Sirajuddin, Fatkhurohman Fatkhurohman   +1 more
openaire   +1 more source

PENGATURAN PENGESAHAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN PADA PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 543 TAHUN 2018 DAN KONSISTENSITNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ATASNYA

Dialogia Iuridica, 2019
Abstrak Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat hierarkis, oleh sebab itu ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung No.543 Tahun 2018, khususnya yang mengatur tentang pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah ...
Ocky Januar, Agus Setiawan, Pan, Lindawaty Suherman Sewu   +2 more
doaj   +1 more source

Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2006
The mechanism procedure of establishing by laws is the same with Act and the posisition of by law is equal with the Act, in the sense, that by laws and Act are legislative products.However, the contain of bylaws is different with the Act The implementation of bylaws is limited to a certain region, otherwise the Act isimplemented in the national level ...
openaire   +3 more sources

Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Jurnal Analogi Hukum, 2020
Local Government has the rights to enfore each local provisions and other acts to exercise autonomy and co-administration duty. In each phases of the drafting of legislation, it involves the drafter of such legislation. The problem in this article is regarding the position and the duty of a drafter during the drafting of a local legislation as well as ...
Ida Ayu Dyah Permata Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Ketut Sukadana   +2 more
openaire   +2 more sources

Hirearki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Ethics and Law Journal: Business and Notary
Regarding the hierarchy of laws and regulations, there are two issues that are often discussed. First, whether or not to include the People's Consultative Assembly (MPR) Decree in the hierarchy of laws and regulations (Article 7 paragraph (1) of Law 12/2011).
openaire   +1 more source

ALTERNATIF MODEL ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012
<p>Sampai saat ini terdapat banyak alat (tools) untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, antara lain model RIA, model ROCCIPI, model RegMap, model MAPP dan lain-lain. Namun demikian masing-masing model tersebut mempunyai kelemahan. Untuk itu diperlukan model alterna Ɵ f yang lebih efek Ɵ f.
openaire   +2 more sources