Results 51 to 60 of about 1,695 (106)

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN KEBIJAKSANAAN

Perspektif, 1998
Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan sebagai hukum tertulis dapat dikenali bentuk, tipe, dan karakteristiknya dari asas formal dan asas materialnya. Secara formal, tata hirarki dan bentuk peraturan perundang-undangan telah diatur dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, walaupun TAP MPRS ini banyak mengandung kelemahan dan ...
openaire   +1 more source

Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Jurnal Analogi Hukum, 2020
Local Government has the rights to enfore each local provisions and other acts to exercise autonomy and co-administration duty. In each phases of the drafting of legislation, it involves the drafter of such legislation. The problem in this article is regarding the position and the duty of a drafter during the drafting of a local legislation as well as ...
Ida Ayu Dyah Permata Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Ketut Sukadana   +2 more
openaire   +2 more sources

PENGATURAN PENGESAHAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN PADA PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 543 TAHUN 2018 DAN KONSISTENSITNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ATASNYA

Dialogia Iuridica, 2019
Abstrak Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat hierarkis, oleh sebab itu ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung No.543 Tahun 2018, khususnya yang mengatur tentang pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah ...
Ocky Januar, Agus Setiawan, Pan, Lindawaty Suherman Sewu   +2 more
doaj   +1 more source

LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2018
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi landasan formal konstitusional dan landasan materiil konstitusional. Landasan formal konstitusional dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan landasan materiil konstitusional dimaksudkan untuk memberikan tanda bahwa ...
openaire   +3 more sources

Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2006
The mechanism procedure of establishing by laws is the same with Act and the posisition of by law is equal with the Act, in the sense, that by laws and Act are legislative products.However, the contain of bylaws is different with the Act The implementation of bylaws is limited to a certain region, otherwise the Act isimplemented in the national level ...
openaire   +3 more sources

Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Jurnal Wawasan Yuridika, 2018
Indonesia merupakan negara hukum yang sedang membangun, termasuk di dalammnya adalah pembangunan hukum Islam. Untuk hal tersebut perlu diketahui eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Sopyan Mei Utama
doaj   +1 more source

Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Halu Oleo Legal Research, 2019
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berlaku, menghapus peraturan desa dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Agustin, Agustin, Sinapoy, Muh. Sabaruddin, Jafar, Kamaruddin   +2 more
openaire   +3 more sources

Penataan Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan

Legal Spirit
Villages have actually been existing before the Republic of Indonesia was established, but in the journey of this Republic of Indonesia, they are often intentionally designed by the law-forming state elite.
Sirajuddin Sirajuddin, Fatkhurohman Fatkhurohman   +1 more
openaire   +1 more source

HAK MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [PDF]

Jurnal Legislasi Indonesia, 2020
Peraturan Perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat. Dengan kekuatan mengikatnya, Peraturan Perundang-undangan dapat memberikan suatu kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Peraturan Perundang-undangan dalam sistem demokrasi tidak hanya sebagai produk yang dibentuk oleh lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh ...
openaire   +1 more source

KONSTRUKSI PROGRESIF SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2023
Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun ...
openaire   +1 more source