Results 31 to 40 of about 242,396 (140)
Barang Milik Negara: Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemerintah
Progresif, 2023 Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari pengelolaan aset negara sebagai alternatif dalam memberikan pemasukan bagi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kevin Bhaskara Sibarani
doaj +1 more source
Mewujudkan Konsistensi Kebijakan Melalui Pedoman Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik
Jurnal Ilmiah Kebijakan HukumPenyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik merupakan proses yang penting dilakukan karena hasilnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan atau undang-undang.
Sujatmiko Sujatmiko +7 more
doaj +1 more source
Dialogia Iuridica, 2023 Semakin tingginya penggunaan dan konsumsi plastik di era modern ini menimbulkan berbagai permasalahan terhadap lingkungan. Sampah plastik sulit untuk terurai dan pengelolaannya yang kurang efektif, berdampak pada pencemaran tanah yang semakin hari ...
Edy Suasono +5 more
doaj +1 more source
SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEWUJUDKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA
Unnes Law Journal, 2012 Pengurangan risiko bencana Indonesia merupakan program yang dilakukan oleh para stakeholders dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, partisipasi semua pihak.
Shandra Lisya Wandasari
doaj +1 more source
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang ...
Firdaus Firdaus, Donny Michael
doaj +1 more source
Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2018 Berdasarkan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, fatwa MUI bukan peraturan perundang-undangan, karena tidak dibuat oleh badan/atau lembaga yang berwenang dan tidak memiliki kekuatan mengikat umum.
Slamet Suhartono
doaj +3 more sources
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2023 Secara eksplisit, ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 dan PermenPANRB Nomor 65 tahun 2021 tentang Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang undangan.
Ahmad Jazuli +3 more
doaj +1 more source
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4/2019: Bukti Arogansi Institusi Penegak Hukum
Jurnal Mercatoria, 2023 Artikel ini bertujuan untuk mengkaji legalitas peraturan yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Peraturan yang dikaji dalam artikel ini adalah Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara ...
M Hadyan Yunhas Purba +3 more
doaj +1 more source
Hirarki baru peraturan perundang-undangan [PDF]
, 2004 Hirarki atau tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan pengaturan, yang satu sama lain memiliki perbedaan sekaligus kesamaa, yaitu Tap MPRS No. XX/I966,Tap MPR No. 111/200,0 dan UU No.
Perpustakaan UGM, i-lib
core +2 more sources
PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYWARATAN RAKYAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Yurispruden, 2018 Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan mengatur norma hukum dalam tataran hierarki, tertulis juga dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan, maka hierarki ...
Demas Brian Wicaksono
doaj +1 more source