Results 31 to 40 of about 1,785 (105)

PENGELOLAAN LIMBAH PLASTIK BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN TANAH DI INDONESIA

open access: yesDialogia Iuridica, 2023
Semakin tingginya penggunaan dan konsumsi plastik di era modern ini menimbulkan berbagai permasalahan terhadap lingkungan. Sampah plastik sulit untuk terurai dan pengelolaannya yang kurang efektif, berdampak pada pencemaran tanah yang semakin hari ...
Edy Suasono   +5 more
doaj   +1 more source

Kedudukan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah

open access: yesJurnal Konstruksi Hukum, 2021
This study aims to determine the position and duties of the designer in the formation of regional regulations and the implementation of the designer's participation in the formation of regional regulations in Bali Province. The method in this legal research uses empirical legal research.
I Dewa Gede Anggarisna   +2 more
openaire   +2 more sources

Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan

open access: yesJurnal Konstitusi, 2018
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Putera Astomo
doaj   +1 more source

SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEWUJUDKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

open access: yesUnnes Law Journal, 2012
Pengurangan risiko bencana Indonesia merupakan program yang dilakukan oleh para stakeholders dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, partisipasi semua pihak.
Shandra Lisya Wandasari
doaj   +1 more source

Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasianrancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstrukturaloleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang ...
Firdaus Firdaus, Donny Michael
doaj   +1 more source

Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

open access: yesAl-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2018
Berdasarkan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, fatwa MUI bukan peraturan perundang-undangan, karena tidak dibuat oleh badan/atau lembaga yang berwenang dan tidak memiliki kekuatan mengikat umum.
Slamet Suhartono
doaj   +3 more sources

Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Legislasi: Analisis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional

open access: yesJurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2023
Secara eksplisit, ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 dan PermenPANRB Nomor 65 tahun 2021 tentang Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang undangan.
Ahmad Jazuli   +3 more
doaj   +1 more source

Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah

open access: yesJurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020
Penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan perda di era revolusi industri 4.0 seolah mendapatkan pembenaran guna meminimalisir disharmoni antara peraturan daerah dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun penggunaan Kecerdasan
Eka NAM Sihombing   +1 more
doaj   +1 more source

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4/2019: Bukti Arogansi Institusi Penegak Hukum

open access: yesJurnal Mercatoria, 2023
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji legalitas peraturan yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Peraturan yang dikaji dalam artikel ini adalah Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara ...
M Hadyan Yunhas Purba   +3 more
doaj   +1 more source

Mengurai Peraturan Daerah Dalam Peta Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

open access: yes, 2022
Artikel ini menganalisis urgensi, aspek pengaturan, dan permasalahan Peraturan Daerah (Perda) dengan Peraturan Perundang-undangan (PUU) dalam hukum tata negara di Indonesia. Dalam rangka mengharmoniskan Perda dan PUU diharapkan Kementerian terkait yang diberi tugas menangani peraturan daerah agar segara mendesign program dan kegiatan bertahap dan ...
Nita Thalia   +3 more
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy