Results 31 to 40 of about 1,695 (106)
Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2018 Berdasarkan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, fatwa MUI bukan peraturan perundang-undangan, karena tidak dibuat oleh badan/atau lembaga yang berwenang dan tidak memiliki kekuatan mengikat umum.
Slamet Suhartono
doaj +3 more sources
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang ...
Firdaus Firdaus, Donny Michael
doaj +1 more source
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2023 Secara eksplisit, ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 dan PermenPANRB Nomor 65 tahun 2021 tentang Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang undangan.
Ahmad Jazuli +3 more
doaj +1 more source
Kedudukan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Jurnal Konstruksi Hukum, 2021 This study aims to determine the position and duties of the designer in the formation of regional regulations and the implementation of the designer's participation in the formation of regional regulations in Bali Province. The method in this legal research uses empirical legal research.
I Dewa Gede Anggarisna +2 more
openaire +2 more sources
Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020 Penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan perda di era revolusi industri 4.0 seolah mendapatkan pembenaran guna meminimalisir disharmoni antara peraturan daerah dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun penggunaan Kecerdasan
Eka NAM Sihombing +1 more
doaj +1 more source
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4/2019: Bukti Arogansi Institusi Penegak Hukum
Jurnal Mercatoria, 2023 Artikel ini bertujuan untuk mengkaji legalitas peraturan yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Peraturan yang dikaji dalam artikel ini adalah Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara ...
M Hadyan Yunhas Purba +3 more
doaj +1 more source
Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021 Omnibus law menjadi perdebatan dikalangan masyarakat sejak pemerintah mencanangkan menggunakannya dalam pembentukan undang – undang, pro dan kontra hadir dikarenakan metode Omnibus law cenderung digunakan oleh negara yang bermatra common law sistem ...
Supriyadi Supriyadi +1 more
doaj +1 more source
PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYWARATAN RAKYAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Yurispruden, 2018 Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan mengatur norma hukum dalam tataran hierarki, tertulis juga dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan, maka hierarki ...
Demas Brian Wicaksono
doaj +1 more source
EKSISTENSI KETETAPAN MPR/S DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Jurnal IUS, 2017 Sebelum Amandemen UUD 1945 Ketetapan MPR/S merupakan produk Hukum dari Lembaga MPR yang pernah menjadi lembaga Tertinggi Negara, sehingga berimplikasi terhadap eksistensi dari produk Ketetapan yang dikeluarkan dan bersifat mengatur (regeling) yang ...
M. Saoki Oktava
doaj +1 more source
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTIMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
Jurnal IUS, 2018 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pembentukan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (Perbup No. 34 Tahun 2017). Terkait dengan hal tersebut pembentukan Perbup No.
Gusti Ayu Ratih Damayanti
doaj +1 more source