Results 21 to 30 of about 242,396 (140)

Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

open access: yesJurnal Konstitusi, 2022
Ministrial Regulations as Legislative Regulations aren’t regulated in their position. This causes hierarchy confusion in the Ministerial Regulation faced with the Regional Regulation.
Juwita Putri Pratama   +2 more
doaj   +1 more source

Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan

open access: yesSyntax Idea, 2023
Microsoft Office Translator This research was conducted by the author with the aim of knowing more details about state institutions that have the authority to form laws. This study intends to review the 1945 Constitution before
openaire   +1 more source

Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
Constitutional discourse can not be separated from the discussion on democracy building. The existence of the House of Representatives in Indonesia with its oversight function of government is one manifestation of democracy.
Zulkarnain Ridlwan
doaj   +1 more source

TERTIB JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2018
Terdapat 2 tertib peraturan perundang-undangan yaitu tertib dasar peraturan perundangundangan dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Praktik sistem perundangundangan Indonesia pasca diberlakukannya UU 12/2011 menunjukkan permasalahan pada ...
Bayu Dwi Anggono
doaj   +1 more source

INKONSISTENSI VERTIKAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

open access: yesJurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuasaan pembentukan peraturan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan menunjukkan adanya inkonsistensi vertikal dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan dan pendekatan konseptual.
openaire   +1 more source

Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan

open access: yesMimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022
Dalam membuat suatu peraturan, khususnya peraturan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, seringkali terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat suatu ...
Faishal Taufiqurrahman
doaj   +1 more source

Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

open access: yesAjudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021
Legal norms (legal norms, rechtnormen) actually regulate internal personal life (internal life) in a civilized and humanistic manner and also regulate interpersonal relationships in social processes. Legal principles can be in the form of a legal norm that is high in location and many things depend on it and the principle can just a norm.
Rokilah, Rokilah, Sulasno, Sulasno
openaire   +3 more sources

Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

open access: yesJournal of Political Issues, 2021
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahan dan teknologi, objek perlindungan hak kekayaan intelektual pun semakin berkembang dari waktu ke waktu. Objek-objek yang dimaksud tidak hanya ada di satu tempat saja, tetapi menyebar di berbagai daerah.
Darwance Darwance   +2 more
doaj   +1 more source

Kedudukan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah

open access: yesJurnal Konstruksi Hukum, 2021
This study aims to determine the position and duties of the designer in the formation of regional regulations and the implementation of the designer's participation in the formation of regional regulations in Bali Province. The method in this legal research uses empirical legal research.
I Dewa Gede Anggarisna   +2 more
openaire   +2 more sources

Mendudukkan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Peraturan perundang-undangan yang belum tertata dengan baik  mengakibatkan banyak yang tidak  harmonis dan tidak sinkron, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini memunculkan konsep executive review sebagai jalan keluarnya.
Taufik H. Simatupang
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy