Results 21 to 30 of about 1,695 (106)

Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Journal of Political Issues, 2021
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahan dan teknologi, objek perlindungan hak kekayaan intelektual pun semakin berkembang dari waktu ke waktu. Objek-objek yang dimaksud tidak hanya ada di satu tempat saja, tetapi menyebar di berbagai daerah.
Darwance Darwance, Yokotani Yokotani, Wenni Anggita   +2 more
doaj   +1 more source

Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan

Syntax Idea, 2023
Microsoft Office Translator This research was conducted by the author with the aim of knowing more details about state institutions that have the authority to form laws. This study intends to review the 1945 Constitution before
openaire   +1 more source

Barang Milik Negara: Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemerintah

Progresif, 2023
Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari pengelolaan aset negara sebagai alternatif dalam memberikan pemasukan bagi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kevin Bhaskara Sibarani
doaj   +1 more source

Mendudukkan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Peraturan perundang-undangan yang belum tertata dengan baik  mengakibatkan banyak yang tidak  harmonis dan tidak sinkron, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini memunculkan konsep executive review sebagai jalan keluarnya.
Taufik H. Simatupang
doaj   +1 more source

PENGELOLAAN LIMBAH PLASTIK BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN TANAH DI INDONESIA

Dialogia Iuridica, 2023
Semakin tingginya penggunaan dan konsumsi plastik di era modern ini menimbulkan berbagai permasalahan terhadap lingkungan. Sampah plastik sulit untuk terurai dan pengelolaannya yang kurang efektif, berdampak pada pencemaran tanah yang semakin hari ...
Edy Suasono, Arsy Linardi, M Valdin Yudinata, Frida Juliany Hasibuan, Dedy Yunizar, Subur Yohana   +5 more
doaj   +1 more source

INKONSISTENSI VERTIKAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuasaan pembentukan peraturan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan menunjukkan adanya inkonsistensi vertikal dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan dan pendekatan konseptual.
openaire   +1 more source

Mewujudkan Konsistensi Kebijakan Melalui Pedoman Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik merupakan proses yang penting dilakukan karena hasilnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan atau undang-undang.
Sujatmiko Sujatmiko, Endah Kartina, Oki Wahju Budijanto, Edy Sumarsono, Maryati Maryati, Tony Yuri Rahmanto, Yudhi Chaerudin, Faris Hasan Fauzi   +7 more
doaj   +1 more source

NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik, 2020
Abstrak Naskah akademik menjadi suatu yang mutlak ada dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Sebelum tersusun bab per bab, pasal per pasal, ayat per ayat dan seterusnya, terlebih dulu harus ada naskah ilmiah rancangan peraturan perundang-undangan yang disebut naskah akademik.
openaire   +3 more sources

Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan

Jurnal Konstitusi, 2018
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Putera Astomo
doaj   +1 more source

SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEWUJUDKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Unnes Law Journal, 2012
Pengurangan risiko bencana Indonesia merupakan program yang dilakukan oleh para stakeholders dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, partisipasi semua pihak.
Shandra Lisya Wandasari
doaj   +1 more source