Results 21 to 30 of about 221,107 (147)
Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah
Jurnal Konstitusi, 2016 Constitutional discourse can not be separated from the discussion on democracy building. The existence of the House of Representatives in Indonesia with its oversight function of government is one manifestation of democracy.
Zulkarnain Ridlwan
doaj +1 more source
TERTIB JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA
Masalah-Masalah Hukum, 2018 Terdapat 2 tertib peraturan perundang-undangan yaitu tertib dasar peraturan perundangundangan dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Praktik sistem perundangundangan Indonesia pasca diberlakukannya UU 12/2011 menunjukkan permasalahan pada ...
Bayu Dwi Anggono
doaj +1 more source
Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021 Legal norms (legal norms, rechtnormen) actually regulate internal personal life (internal life) in a civilized and humanistic manner and also regulate interpersonal relationships in social processes. Legal principles can be in the form of a legal norm that is high in location and many things depend on it and the principle can just a norm.
Rokilah, Rokilah, Sulasno, Sulasno
openaire +3 more sources
Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan
Syntax Idea, 2023 Microsoft Office Translator This research was conducted by the author with the aim of knowing more details about state institutions that have the authority to form laws. This study intends to review the 1945 Constitution before
openaire +1 more source
Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022 Dalam membuat suatu peraturan, khususnya peraturan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, seringkali terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat suatu ...
Faishal Taufiqurrahman
doaj +1 more source
Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual
Journal of Political Issues, 2021 Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahan dan teknologi, objek perlindungan hak kekayaan intelektual pun semakin berkembang dari waktu ke waktu. Objek-objek yang dimaksud tidak hanya ada di satu tempat saja, tetapi menyebar di berbagai daerah.
Darwance Darwance +2 more
doaj +1 more source
Mendudukkan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Peraturan perundang-undangan yang belum tertata dengan baik mengakibatkan banyak yang tidak harmonis dan tidak sinkron, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini memunculkan konsep executive review sebagai jalan keluarnya.
Taufik H. Simatupang
doaj +1 more source
Barang Milik Negara: Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemerintah
Progresif, 2023 Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari pengelolaan aset negara sebagai alternatif dalam memberikan pemasukan bagi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kevin Bhaskara Sibarani
doaj +1 more source
NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik, 2020 Abstrak Naskah akademik menjadi suatu yang mutlak ada dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Sebelum tersusun bab per bab, pasal per pasal, ayat per ayat dan seterusnya, terlebih dulu harus ada naskah ilmiah rancangan peraturan perundang-undangan yang disebut naskah akademik.
openaire +3 more sources
Mewujudkan Konsistensi Kebijakan Melalui Pedoman Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik
Jurnal Ilmiah Kebijakan HukumPenyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik merupakan proses yang penting dilakukan karena hasilnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan atau undang-undang.
Sujatmiko Sujatmiko +7 more
doaj +1 more source