Results 11 to 20 of about 221,107 (147)

Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia [PDF]

open access: yesVolksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2018
This article discusses the hierarchy of regulation formation. The problem being discussed in this article is related to the regulations that are formed contrary to the rules above and therefore, they are canceled or revised. Although explicitly in the formation of regulations, it is mandatory to follow the regulation hierarchy.
openaire   +5 more sources

ASPEK TEORITIK TENTANG RELEVANSI KAJIAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

open access: yesRealism: Law Review
Penelitian ini mengulas relevansi teoritis kajian hukum perundang-undangan dalam pembentukan peraturan. Hasilnya menyimpulkan peran strategis kajian hukum dalam memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan keberlanjutan sistem hukum negara. Selain itu, kajian hukum juga memastikan kebijakan pemerintah sesuai kepentingan rakyat, mengatasi masalah hukum,
Baren Sipayung   +2 more
openaire   +3 more sources

Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

open access: yesAsas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan
Presidential Regulation is one form of legislation that has legal force in Indonesia. However, there is still ambiguity regarding the position of the Presidential Regulation in the hierarchy of legislation as stated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 in conjunction with Law No. 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation.
openaire   +4 more sources

Skema pembentukan produk hukum peraturan bupati (PERBUP) di Aceh Tenggara

open access: yesJurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023
Proses pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang ...
Satria Akbar Desky, Irwansyah Irwansyah
doaj   +1 more source

ANALISIS PENGUJIAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

open access: yesJURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 2021
Pengujian peratuan perundang-undangan di indonesia terdapat dua lembaga untuk mengajukan judicial review. Pertama menguji UU terhadap UUD 1945 kewenangan mengujinya ada pada Mahkamah Konstitusi. Kedua pengujian melalui judicial review peraturan perundang-undangan dibawah undang undang apabila bertentangan dengan undang-undang kewenangannya berda di ...
null Jamri, Novyar Satriawan
openaire   +2 more sources

REVIEW ON THE ESTABLISHMENT OF LEGISLATION IN INDONESIA

open access: yesMimbar Hukum, 2015
Indonesian quality of legislation is far from perfect which indicated by the high number of judicial review. Using juridical normativemethods, this study examines the causesof poor quality of legislation and the adequacy of theLaw on the Establishment of
Akhmad Adi Purawan
doaj   +3 more sources

Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
The need for dual citizenship regulation seems increasingly prominent and becomes an issue that continues to be striven by the Indonesian Diasporas in various countries around the globe.
May Lim Charity
doaj   +1 more source

Perlindungan Hukum Kepemilikan Data Kependudukan di Indonesia Dalam Perspektif Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

open access: yesKrtha Bhayangkara, 2023
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaturan perlindungan hukum kepemilikan data kependudukan di Indonesia. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan Teori
Ana Aniza Karunia, Mohammad Jamin
doaj   +1 more source

MENYOAL KETENTUAN USUL PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency)

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016
This research tried to elaborate implementation of human rights and principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. The main problem was whether in the making regional regulation of Nias Barat Regency, No. 8 / 2014
Eka N.A.M Sihombing
doaj   +1 more source

Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

open access: yesJurnal Konstitusi, 2022
Ministrial Regulations as Legislative Regulations aren’t regulated in their position. This causes hierarchy confusion in the Ministerial Regulation faced with the Regional Regulation.
Juwita Putri Pratama   +2 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy