Results 11 to 20 of about 1,785 (105)
STRATEGI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
exaly +2 more sources
REKONSTRUKSI POSITIVISME DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengembalikan posisi/kedudukan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Otong Syuhada
doaj +1 more source
ANALISIS PENGUJIAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Pengujian peratuan perundang-undangan di indonesia terdapat dua lembaga untuk mengajukan judicial review. Pertama menguji UU terhadap UUD 1945 kewenangan mengujinya ada pada Mahkamah Konstitusi. Kedua pengujian melalui judicial review peraturan perundang-undangan dibawah undang undang apabila bertentangan dengan undang-undang kewenangannya berda di ...
null Jamri, Novyar Satriawan
openaire +2 more sources
Skema pembentukan produk hukum peraturan bupati (PERBUP) di Aceh Tenggara
Proses pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang ...
Satria Akbar Desky, Irwansyah Irwansyah
doaj +1 more source
REVIEW ON THE ESTABLISHMENT OF LEGISLATION IN INDONESIA
Indonesian quality of legislation is far from perfect which indicated by the high number of judicial review. Using juridical normativemethods, this study examines the causesof poor quality of legislation and the adequacy of theLaw on the Establishment of
Akhmad Adi Purawan
doaj +3 more sources
Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia
The need for dual citizenship regulation seems increasingly prominent and becomes an issue that continues to be striven by the Indonesian Diasporas in various countries around the globe.
May Lim Charity
doaj +1 more source
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaturan perlindungan hukum kepemilikan data kependudukan di Indonesia. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan Teori
Ana Aniza Karunia, Mohammad Jamin
doaj +1 more source
This research tried to elaborate implementation of human rights and principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. The main problem was whether in the making regional regulation of Nias Barat Regency, No. 8 / 2014
Eka N.A.M Sihombing
doaj +1 more source
Ministrial Regulations as Legislative Regulations aren’t regulated in their position. This causes hierarchy confusion in the Ministerial Regulation faced with the Regional Regulation.
Juwita Putri Pratama +2 more
doaj +1 more source
Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah
Constitutional discourse can not be separated from the discussion on democracy building. The existence of the House of Representatives in Indonesia with its oversight function of government is one manifestation of democracy.
Zulkarnain Ridlwan
doaj +1 more source

