Results 11 to 20 of about 1,695 (106)

BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

open access: yesAl-Adl, 2013
Perancang peraturan perundang-undangan mempunyai tugas utama untuk berkomunikasi melalui tulisan mengenai objek yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Taufik Effendy
doaj   +2 more sources

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
PENDAHULUAN1.  Pengertian Pengujian Pengertian Kata “Pengujian” (toetsing/review) dalam konteks tulisan ini adalah pengujian undang-undang (UU) dalam  arti luas yaitu dalam arti formal dan material, sedangkan pengujinya (lembaganya) tidak hanya lembaga ...
Machmud Aziz
doaj   +2 more sources

Penguji Peraturan Perundang-undangan Tunggal Keniscayaan

open access: yesJurnal Mercatoria, 2017
Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, wacana menjadikan pengujian peraturan perundang-undangan kepada lembaga tunggal merupakan langkah maju untuk ...
Adrian Faridhi
doaj   +3 more sources

Dualisme Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

open access: yesJurnal Magister Hukum Udayana, 2018
Based on the provisions of Article 24A paragraph 1 of the 1945 Constitution and Article 24C paragraph 1 of the 1945 Constitution, there is a dualism of judicial institutions authorized to decide the judicial review of conflict of laws and regulations ...
Nanang Al Hidayat, Mela Sari
doaj   +3 more sources

Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

open access: yesJurnal Konstitusi, 2022
Ministrial Regulations as Legislative Regulations aren’t regulated in their position. This causes hierarchy confusion in the Ministerial Regulation faced with the Regional Regulation.
Juwita Putri Pratama   +2 more
doaj   +1 more source

ANALISIS PENGUJIAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

open access: yesJURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 2021
Pengujian peratuan perundang-undangan di indonesia terdapat dua lembaga untuk mengajukan judicial review. Pertama menguji UU terhadap UUD 1945 kewenangan mengujinya ada pada Mahkamah Konstitusi. Kedua pengujian melalui judicial review peraturan perundang-undangan dibawah undang undang apabila bertentangan dengan undang-undang kewenangannya berda di ...
null Jamri, Novyar Satriawan
openaire   +2 more sources

Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
Constitutional discourse can not be separated from the discussion on democracy building. The existence of the House of Representatives in Indonesia with its oversight function of government is one manifestation of democracy.
Zulkarnain Ridlwan
doaj   +1 more source

TERTIB JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2018
Terdapat 2 tertib peraturan perundang-undangan yaitu tertib dasar peraturan perundangundangan dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Praktik sistem perundangundangan Indonesia pasca diberlakukannya UU 12/2011 menunjukkan permasalahan pada ...
Bayu Dwi Anggono
doaj   +1 more source

Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

open access: yesAjudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021
Legal norms (legal norms, rechtnormen) actually regulate internal personal life (internal life) in a civilized and humanistic manner and also regulate interpersonal relationships in social processes. Legal principles can be in the form of a legal norm that is high in location and many things depend on it and the principle can just a norm.
Rokilah, Rokilah, Sulasno, Sulasno
openaire   +3 more sources

Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan

open access: yesMimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022
Dalam membuat suatu peraturan, khususnya peraturan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, seringkali terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat suatu ...
Faishal Taufiqurrahman
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy