Results 81 to 90 of about 1,785 (105)

Penyelesaian Peraturan Daerah Bermasalah Berdasarkan Asas Peraturan Perundang-Undangan

Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities
Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that regional governments can carry out their government affairs based on the principles of autonomy and assistance duties. Regional regulations must be formed appropriately to reflect the needs of society and what needs to be regulated and resolved.
Syofina Dwi Putri Aritonang, Ahmad Nugroho, Nabila Syahrani, Riana Susmayanti   +3 more
openaire   +1 more source

PERBANKAN SYARIAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesian Journal of Islamic Business and Economics, 2019
openaire   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

DUALISME PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Salah satu poin mendasar dari amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah diaturnya kewenangan judicial review yang dijalankan oleh lembaga pemengang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah ...
exaly   +2 more sources

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG KRIMINOGEN

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Peristiwa pemberontakan atau kekacauan di Lembaga Pemasyarakatan akhir-akhir ini, seperti di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, ternyata disebabkan karena para narapidana protes terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
exaly   +2 more sources

DAYA IKAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Pengundangan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh suatu produk peraturan perundang-undangan untuk memiliki daya laku dan kekuatan mengikat. Namun sampai saat ini masih dapat ditemukan peraturan-peraturan menurut UU No.12 Tahun 2011 yang diakui sebagai jenis peraturan perundang-undangan, tidak diundangkan dan
exaly   +2 more sources

KEDUDUKAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI PENERJEMAH RESMI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (POSITION OF THE LEGISLATIVE DRAFTERS AS AN OFFICIAL TRANSLATOR FOR LEGISLATION)

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Dengan diundangkanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perudang-undangan, Pasal 91 ayat (1) menegaskanbahwa tugas penerjemahan teks peraturan perundang-undangan khususnyake dalam bahasa asing menjadi sangat penting dalam rangka penyebarluasansuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
exaly   +2 more sources

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG K3

exaly   +2 more sources

KETENTUAN PERALIHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Transitional provision is one of provision in the legislations that itsformulation is defined “when required or if needed”. This definition meansthat not all legislations have transitional provision. Transitional provisionis needed to prevent any legal vacuum condition due to change of a provisionin the legislation.
openaire   +1 more source

HARMONISASI BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ANAK

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
-
openaire   +1 more source

REPOSISI PERATURAN DESA DALAM HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN

PALAR | PAKUAN LAW REVIEW, 2018
AbstrakLegal policy tentang desa saat ini telah memberikan penguatan terhadap kelembagaan dan kewenangan desa yang tentunya akan berimbas pula pada peningkatan kedudukan dan peranan peraturan desa sebagai instrumen hukum desa dalam mengatur berbagai persoalan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
openaire   +1 more source