Results 81 to 90 of about 1,695 (106)
Some of the next articles are maybe not open access.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG KRIMINOGEN
Jurnal Legislasi Indonesia, 2018Peristiwa pemberontakan atau kekacauan di Lembaga Pemasyarakatan akhir-akhir ini, seperti di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, ternyata disebabkan karena para narapidana protes terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
exaly +2 more sources
DUALISME PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jurnal Legislasi Indonesia, 2018Salah satu poin mendasar dari amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah diaturnya kewenangan judicial review yang dijalankan oleh lembaga pemengang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah ...
openaire +1 more source
Realism: Law ReviewPenelitian ini mengulas relevansi teoritis kajian hukum perundang-undangan dalam pembentukan peraturan. Hasilnya menyimpulkan peran strategis kajian hukum dalam memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan keberlanjutan sistem hukum negara. Selain itu, kajian hukum juga memastikan kebijakan pemerintah sesuai kepentingan rakyat, mengatasi masalah hukum,
Baren Sipayung
exaly +2 more sources
Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Dengan diundangkanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perudang-undangan, Pasal 91 ayat (1) menegaskanbahwa tugas penerjemahan teks peraturan perundang-undangan khususnyake dalam bahasa asing menjadi sangat penting dalam rangka penyebarluasansuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
exaly +2 more sources
Dengan diundangkanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perudang-undangan, Pasal 91 ayat (1) menegaskanbahwa tugas penerjemahan teks peraturan perundang-undangan khususnyake dalam bahasa asing menjadi sangat penting dalam rangka penyebarluasansuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
exaly +2 more sources
KETENTUAN PERALIHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jurnal Legislasi Indonesia, 2018Transitional provision is one of provision in the legislations that itsformulation is defined “when required or if needed”. This definition meansthat not all legislations have transitional provision. Transitional provisionis needed to prevent any legal vacuum condition due to change of a provisionin the legislation.
openaire +1 more source
DAYA IKAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jurnal Legislasi Indonesia, 2018Pengundangan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh suatu produk peraturan perundang-undangan untuk memiliki daya laku dan kekuatan mengikat. Namun sampai saat ini masih dapat ditemukan peraturan-peraturan menurut UU No.12 Tahun 2011 yang diakui sebagai jenis peraturan perundang-undangan, tidak diundangkan dan
openaire +1 more source
Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial KeagamaanPresidential Regulation is one form of legislation that has legal force in Indonesia. However, there is still ambiguity regarding the position of the Presidential Regulation in the hierarchy of legislation as stated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 in conjunction with Law No. 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation.
exaly +3 more sources
REPOSISI PERATURAN DESA DALAM HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN
PALAR | PAKUAN LAW REVIEW, 2018AbstrakLegal policy tentang desa saat ini telah memberikan penguatan terhadap kelembagaan dan kewenangan desa yang tentunya akan berimbas pula pada peningkatan kedudukan dan peranan peraturan desa sebagai instrumen hukum desa dalam mengatur berbagai persoalan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
openaire +1 more source
Pentingnya Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2015Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran yang sangat ...
openaire +1 more source
Analisis terhadap Dualitas Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2021exaly