Results 81 to 90 of about 221,107 (147)

PROSPEK PENEMPATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MENGIKAT INDONESIA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN INDONESIA

open access: yesMimbar Hukum, 2015
This research aims to know understand the prospects to include international treaties binding to Indonesia in the hierarchy of Indonesian statutory regulations, from the aspects of urgency and challenges. This research is a legal research. Therefore, the
Mr. Aminoto, Agustina Merdekawati
doaj   +1 more source

POSISI PERATURAN BANK INDONESIA SEBAGAI ATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI ASPEK HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA [PDF]

open access: yes
SYAMSI BAHRUN, Posisi Peraturan Bank Indonesia sebagai Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di bawah bimbingan Dr. H.
Syamsi, Bahrun
core  

Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Perundang-undangan (Kajian Politik Hukum) [PDF]

open access: yes, 2013
Penelitian ini berjudul Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Perundang-Undangan ( Suatu Kajian Politik Hukum). Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis bentuk pengaturan dan mekanisme pengawasan peraturan daerah dan mengetahui dan ...
Yarni, M. (Meri)
core  

ALTERNATIF MODEL ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

open access: yesJurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012
<p>Sampai saat ini terdapat banyak alat (tools) untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, antara lain model RIA, model ROCCIPI, model RegMap, model MAPP dan lain-lain. Namun demikian masing-masing model tersebut mempunyai kelemahan. Untuk itu diperlukan model alterna Ɵ f yang lebih efek Ɵ f.
openaire   +2 more sources

Sanksi Pidana Atas Kegiatan yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan [PDF]

open access: yes, 2015
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan bagaimanakah sanksi pidana terhadap kegiatan yang mengakibatkan terganggunnya fungsi jalan.
Pandean, C. Y. (Christovel)
core   +1 more source

LEMBAGA EKSAMINASI DALAM PERSPEKTIF PERADILAN PIDANA INDONESIA (Upaya Pengujian Terhadap Putusan Hakimyang Jauh Dari Rasa Keadilan Masyarakat) [PDF]

open access: yes, 2010
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan kedudukan lembaga eksaminasi dalam praktek peradilan di Indonesia; (2) Untuk mengkaji kaidah-kaidah dalam melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim dalam perkara pidana; (3) Untuk mengetahui faktor ...
WIBOWO, AGUNG PRASTYO
core  

Relevansi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah [PDF]

open access: yes, 2019
Perkembangan perekonomian di Indonesia melalui dunia perbankan kerapkali menjadi acuan. Olehnya itu, dalam operasionalnya dibutuhkan regulasi perbankan syariah, sebagaimana dapat dicermati dalam: Undang-undang No.
Simal, A. H. (Abdul)
core  

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Suatu Executive Summary Naskah Akademik)

open access: yesFiat Justisia, 2014
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kajian Tioritis dan Praktik Empiris, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah ...
Armen Yasir
doaj  

MENGKRITISI PEMBERLAKUAN TEORI FIKSI HUKUM (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory)

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, masih kita temui adanya pemberlakuan teori fiksi hukum.Dimana semua orang dianggap tahu hukum apabila sudah diundangkan dalam lembaran resmi dan ketidaktahuan seseorang atas hukum atau ...
Ali Marwan HSB
doaj   +1 more source

Penyelesaian Sengketa Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 [PDF]

open access: yes, 2016
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan bagaimana kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.
Walangare, J. M. (Judhy)
core   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy