Hirearki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Regarding the hierarchy of laws and regulations, there are two issues that are often discussed. First, whether or not to include the People's Consultative Assembly (MPR) Decree in the hierarchy of laws and regulations (Article 7 paragraph (1) of Law 12/2011).
openaire +1 more source
Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Pengaturan hukum terkait hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terbatas pada jenis dan bentuk tertentu dan hirarki peraturannya berdaasar pada jenis dan bentuknya. Selain berdaasar pada jenis dan bentuk, tidak semua jenis dan bentuk peraturan yang ada, diatur statusnya dalam hirarki sebab pengaturannya masih terbatas pada jenis-jenis ...
openaire +2 more sources
PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Kalau tidak terjadi peristiwa konkrit.
Arif Firmansyah
doaj +1 more source
Efektivitas Pelaksanaan Withholding System terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan di Universitas Brawijaya [PDF]
Skripsi ini mengangkat permasalahan Efektivitas Pelaksanaan Withholding System terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan di Universitas Brawijaya. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh penerimaan pajak penghasilan menggunakan withholding system ...
Rahmawati, R. D. (Rista)
core +1 more source
Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berlaku, menghapus peraturan desa dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Agustin, Agustin +2 more
openaire +3 more sources
Implementasi Ketentuan-ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia [PDF]
Tulisan ini membahas tentang pengaturan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam UNCLOS 1982, dan implementasinya dalam peraturan Perundang-undangan nasional Indonesia.
MASDIN, M. (MASDIN)
core
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PATEN DI INDONESIA
Saat ini ada beberapa perjanjian internasional yang dibuat tentang paten hukum. Antara lain, Perjanjian WTO tentang TRIPs yang diikuti oleh hampir semua negara.Pemberian paten teritorial, yaitu mengikat hanya di lokasi tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan paten di beberapa negara atau wilayah, seseorang harus meminta aplikasi paten di masing ...
openaire +2 more sources
PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 (SUATU PENELITIAN DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH) [PDF]
ABSTRAKJUANDA SAPUTRA, PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU 2016 LEGISLATIF TAHUN 2014Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 52) pp.,bibl., tabl.(Zainal Abidin, S.H.,M.Si)Badan Pengawas Pemilu ...
JUANDA SAPUTRA
core
KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI SEBAGAI BAGIAN DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU 12/2011
Law No. 12 of 2011 stipulates a ministerial regulation as part of the legislation. This position in practice raises debates both juridically and theoretically, as well as in relation to the system of government adopted by Indonesia.
Ubaiyana, Mar'atun Fitriah
doaj
Kajian Keterlibatan Multipihak dalam Pelaksanaan Peraturan Perundangan Mengenai Hutan Lindung di Kabupaten Pangkep [PDF]
Berbagai peraturan Perundangan mengenai hutan lindung telah diterbitkan oleh pemerintah cq. Kementerian Kehutanan, namun pada prakteknya sebagian dari peraturan tersebut tidak mudah dilaksanakan di lapangan. Salah satu hambatan dari pelaksanaan peraturan
Dewi, I. N. (Indah) +2 more
core

