Results 101 to 110 of about 242,396 (140)

Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan
Presidential Regulation is one form of legislation that has legal force in Indonesia. However, there is still ambiguity regarding the position of the Presidential Regulation in the hierarchy of legislation as stated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 in conjunction with Law No. 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation.
openaire   +2 more sources

Himpunan perundang-undangan Republik Indonesia tahun 1990

, 1991
xxii, 1275 p.; 21 ...
Indonesia. Perundang-undangan
core  

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Rebublik Indonesia Tahun 2002

, 2002
Buku 2vii, 1128 p.
Indonesia. Undang-undang dan Peraturan
core  

Keterampilan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

, 2020
PROSES LEGISLATIF 2020 Pada pertemuan ini dijelaskan tentang bagaimana keterampilan penyusunan peraturan perundang ...
Rohmawati, Tatik
core  

Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan 1990-1991

, 1990
Peraturan perundang-undangan bidang Kesehatan merupakan salah satu upaya dalam rangka pemasyarakatan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapatkan dapat menjadi sumber informasi bagi warga ...
Biro Hukum dan Humas
core  

Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

, 2019
Disharmoni peraturan perundang-undangan terjadi karena adanya egoisme sektoral kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum. Meskipun telah dilakukan penertiban terhadap jenis peraturan perundang-undangan, namun masalah tumpang ...
Azhari, Nada Dwi
core  

Penyelesaian Peraturan Daerah Bermasalah Berdasarkan Asas Peraturan Perundang-Undangan

Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities
Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that regional governments can carry out their government affairs based on the principles of autonomy and assistance duties. Regional regulations must be formed appropriately to reflect the needs of society and what needs to be regulated and resolved.
Syofina Dwi Putri Aritonang, Ahmad Nugroho, Nabila Syahrani, Riana Susmayanti   +3 more
openaire   +1 more source

Himpunan perundang-undangan Republik Indonesia tahun 1991

, 1992
xxii, 1388 p.; 22 ...
Indonesia. Himpunan Perundang-undangan
core  

Strategi Humas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam Mendukung Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan melalui Media Sosial [PDF]

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran humas dalam menyebarkan informasi peraturan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran hukum.
Hartanti, Helen
core  

STRATEGI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA, 2014
openaire   +1 more source