Results 111 to 120 of about 221,107 (147)

Lembaga Pengawas Kejaksaan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Sebuah Kajian Yuridis Normatif) [PDF]

open access: yes, 2012
Peneltian ini bertujuan: (1) untuk mendeskripsikan kedudukan dan ruang lingkup lembaga pengawas kejaksaan; (2) untuk mengkaji apakah kontruksi hukum yang mendasari lembaga pengawas kejaksaan telah mengakomodasi partisipasi public; (3) untuk mengkaji ...
Winata, Astama Izqi
core  

Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia [PDF]

open access: yes, 2014
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan ...
Bafadhal, F. (Faizah)
core  

KAPITA SELEKTA SEKITAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

open access: yesPerspektif, 2010
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 UUD, pembentuk UU adalah DPR bersama dengan Presiden. Sebelum diadakannya Perubahan UUD 1945 titik berat pembentuk UU ada di tangan Presiden. Namun dengan adanya reformasi, pembentuk UU bergeser ke tangan DPR. Dalam pembentukan undang-undang, paling tidak ada tiga komponen utama yang saling
openaire   +2 more sources

REKONSTRUKSI NORMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULNGAN PLAGIARISME SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS AKADEMIK

open access: yesJurnal Media Hukum, 2015
Penelitian ini bertujuan menguraikan konstruksi norma  pencegahan dan penanggulangi plagiarisme dalam peraturan perundang-undangan  Indonesia, mendeskripsikan penerapan atau implementasi norma pencegahan dan penanggulangan plagiarisme pada beberapa ...
Siti Bin Zulaekhah   +2 more
doaj  

KORUPSI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

open access: yesJurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2014
<p>Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetapi kerawanan dalam proses pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan yang mengarah pada bentuk perilaku koruptif masih terjadi.
openaire   +2 more sources

Penyelesaian Peraturan Daerah Bermasalah Berdasarkan Asas Peraturan Perundang-Undangan

open access: yesInterdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities
Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that regional governments can carry out their government affairs based on the principles of autonomy and assistance duties. Regional regulations must be formed appropriately to reflect the needs of society and what needs to be regulated and resolved.
Syofina Dwi Putri Aritonang   +3 more
openaire   +1 more source

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

open access: yesEthics and Law Journal: Business and Notary
As a state of law, Indonesia certainly cannot be separated from legal politics in the formation of laws and regulations because legal politics has a very important role in the formation of laws and regulations. The concept of the rule of law used by Indonesia is more directed towards the tradition of Continental European law (civil law) which ...
openaire   +1 more source

LITERATURE RIVIEW : ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

open access: yesMultidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)
Salah satu aspek yang paling penting dalam pembangunan sosial dan hukum yakni terkait perlindungan terhadap anak. Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang kehadirannya menjadi sebuah kebahagiaan dan harapan bagi orang tuanya. Dalam melakukan literature riview, penulis menggunakan metode kepustakaan (library research), dengan cara melakukan ...
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy