Results 111 to 120 of about 242,396 (140)

Rekonstruksi Peraturan Delegasi Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pendelegasian kewenangan kepada lembaga pelaksana undang-undang terjadi ketika undang-undang memberikan perintah yang jelas untuk membuat peraturan pelaksana yang mengikat.
Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH, Al Fatih, Sholahuddin, Dr. Aan Eko Widiarto, SH., MH, Dr. Dhia Al Uyun, SH., MH.   +3 more
core  

PERBANKAN SYARIAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesian Journal of Islamic Business and Economics, 2019
openaire   +1 more source

Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia [PDF]

Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2018
This article discusses the hierarchy of regulation formation. The problem being discussed in this article is related to the regulations that are formed contrary to the rules above and therefore, they are canceled or revised. Although explicitly in the formation of regulations, it is mandatory to follow the regulation hierarchy.
exaly   +4 more sources

Hukum, Ilmu Perundang-Undangan dan Peraturan Perundang-Undangan

Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
This study explains the relationship between law, legal science, and regulations in building a national legal system that is effective, fair, and responsive to societal needs. As a state based on the rule of law, Indonesia utilizes law as the basis for regulating all aspects of national and state life.
null Anisa Sahara, null Tanti Kirana Utami, null Puput Intan Permatasari, null Rendy Kurniawan, null Windi Januarti Setiawan   +4 more
exaly   +2 more sources

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

DUALISME PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Salah satu poin mendasar dari amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah diaturnya kewenangan judicial review yang dijalankan oleh lembaga pemengang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah ...
openaire   +1 more source

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG KRIMINOGEN

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Peristiwa pemberontakan atau kekacauan di Lembaga Pemasyarakatan akhir-akhir ini, seperti di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, ternyata disebabkan karena para narapidana protes terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
openaire   +1 more source

KETENTUAN PERALIHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Transitional provision is one of provision in the legislations that itsformulation is defined “when required or if needed”. This definition meansthat not all legislations have transitional provision. Transitional provisionis needed to prevent any legal vacuum condition due to change of a provisionin the legislation.
openaire   +1 more source

Peraturan Perundang-Undangan Bidang K3

exaly   +2 more sources

DAYA IKAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Pengundangan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh suatu produk peraturan perundang-undangan untuk memiliki daya laku dan kekuatan mengikat. Namun sampai saat ini masih dapat ditemukan peraturan-peraturan menurut UU No.12 Tahun 2011 yang diakui sebagai jenis peraturan perundang-undangan, tidak diundangkan dan
openaire   +1 more source

KEDUDUKAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI PENERJEMAH RESMI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (POSITION OF THE LEGISLATIVE DRAFTERS AS AN OFFICIAL TRANSLATOR FOR LEGISLATION)

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Dengan diundangkanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perudang-undangan, Pasal 91 ayat (1) menegaskanbahwa tugas penerjemahan teks peraturan perundang-undangan khususnyake dalam bahasa asing menjadi sangat penting dalam rangka penyebarluasansuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
openaire   +1 more source