Results 111 to 120 of about 221,107 (147)
Lembaga Pengawas Kejaksaan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Sebuah Kajian Yuridis Normatif) [PDF]
Peneltian ini bertujuan: (1) untuk mendeskripsikan kedudukan dan ruang lingkup lembaga pengawas kejaksaan; (2) untuk mengkaji apakah kontruksi hukum yang mendasari lembaga pengawas kejaksaan telah mengakomodasi partisipasi public; (3) untuk mengkaji ...
Winata, Astama Izqi
core
Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia [PDF]
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan ...
Bafadhal, F. (Faizah)
core
KAPITA SELEKTA SEKITAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 UUD, pembentuk UU adalah DPR bersama dengan Presiden. Sebelum diadakannya Perubahan UUD 1945 titik berat pembentuk UU ada di tangan Presiden. Namun dengan adanya reformasi, pembentuk UU bergeser ke tangan DPR. Dalam pembentukan undang-undang, paling tidak ada tiga komponen utama yang saling
openaire +2 more sources
Penelitian ini bertujuan menguraikan konstruksi norma pencegahan dan penanggulangi plagiarisme dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, mendeskripsikan penerapan atau implementasi norma pencegahan dan penanggulangan plagiarisme pada beberapa ...
Siti Bin Zulaekhah +2 more
doaj
KORUPSI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
<p>Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetapi kerawanan dalam proses pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan yang mengarah pada bentuk perilaku koruptif masih terjadi.
openaire +2 more sources
Penyelesaian Peraturan Daerah Bermasalah Berdasarkan Asas Peraturan Perundang-Undangan
Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that regional governments can carry out their government affairs based on the principles of autonomy and assistance duties. Regional regulations must be formed appropriately to reflect the needs of society and what needs to be regulated and resolved.
Syofina Dwi Putri Aritonang +3 more
openaire +1 more source
As a state of law, Indonesia certainly cannot be separated from legal politics in the formation of laws and regulations because legal politics has a very important role in the formation of laws and regulations. The concept of the rule of law used by Indonesia is more directed towards the tradition of Continental European law (civil law) which ...
openaire +1 more source
LITERATURE RIVIEW : ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu aspek yang paling penting dalam pembangunan sosial dan hukum yakni terkait perlindungan terhadap anak. Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang kehadirannya menjadi sebuah kebahagiaan dan harapan bagi orang tuanya. Dalam melakukan literature riview, penulis menggunakan metode kepustakaan (library research), dengan cara melakukan ...
openaire +1 more source
STRATEGI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
openaire +1 more source

