Results 171 to 180 of about 254,117 (270)

Penyelesaian Peraturan Daerah Bermasalah Berdasarkan Asas Peraturan Perundang-Undangan

Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities
Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that regional governments can carry out their government affairs based on the principles of autonomy and assistance duties. Regional regulations must be formed appropriately to reflect the needs of society and what needs to be regulated and resolved.
Syofina Dwi Putri Aritonang, Ahmad Nugroho, Nabila Syahrani, Riana Susmayanti   +3 more
openaire   +1 more source

Peraturan Baris-Berbaris

, 2017
Buku Keterampilan Pramuka Peraturan Baris-berbaris memberikan penjelasan mengenai berbagai gerakan pbb yang dilkukan dan diprktikkan dalam kegiatan kepramukaan.
M. Sumanta, S.Pd.I, Fitria juwita Santi, SP
core  

Pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang undangan

, 2012
hal.
ZAELANI
core  

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) memiliki peran yang signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia, berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam menangani perkara, terutama yang melibatkan korporasi. Meskipun Perma diakui sebagai produk hukum yang mengikat, posisinya dalam hierarki peraturan perundang ...
openaire   +1 more source

Peranan BPD (Badan Perwakilan Desa) Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa(Studi Kasus di Desa Kedungcaluk Kec. Krejengan Kab. Probolingo)

, 2002
Pelaksanaan pembangunan nasional akan terwujud apabila dapat terwujud situasi dan kondisi yang tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah termasuk di tingkat desa dan kelurahan.
Affandy, Irmeinsyah
core  

Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah

, 2000
xv, 287 p.
Undang dan Peraturan., Indonesia. Undang
core  

Payung Hukum Pembentukan BUMDes

Fiat Justisia, 2014
Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian ...
Zulkarnain Ridlwan
doaj  

Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. [PDF]

Heliyon, 2021
Suryono RR, Budi I, Purwandari B.
europepmc   +1 more source

Performance of a modified and intermittently operated slow sand filter with two different mediums in removing turbidity, ammonia, and phosphate with varying acclimatization periods. [PDF]

Heliyon, 2023
Fitriani N, Theresia L, O'Marga TTN, Kurniawan SB, Supriyanto A, Abdullah SRS, Rietveld LC.   +6 more
europepmc   +1 more source

Analisis Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kesehatan Kerja Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

SOEPRA
David Rudy Wibowo
semanticscholar   +1 more source