Results 241 to 250 of about 254,117 (270)
Some of the next articles are maybe not open access.
Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi
Jurnal Ilmu Sosial dan HumanioraArtikel ini membahas fenomena disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan fokus pada penyebab terjadinya ketidakselarasan antarundang-undang dan solusi yang dapat diimplementasikan.
Nur Kemala Putri +5 more
semanticscholar +1 more source
Saraswati: Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng
Landasan hukum BUM Desa di Kabupaten Buleleng masih pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
I. N. Adi Susila +2 more
semanticscholar +1 more source
Landasan hukum BUM Desa di Kabupaten Buleleng masih pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
I. N. Adi Susila +2 more
semanticscholar +1 more source
JURNAL LEGALITAS
Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui pendekatan Ekonomi Hukum yang dikemukakan oleh Richard Posner.
Syafri Hariansah +13 more
semanticscholar +1 more source
Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui pendekatan Ekonomi Hukum yang dikemukakan oleh Richard Posner.
Syafri Hariansah +13 more
semanticscholar +1 more source
Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 2023
The purpose of this study is to analyze the effect of tax service quality and understanding of tax regulations on individual taxpayer compliance. This research is a quantitative research with an associative approach.
httpsdoi.org10 Dan Pemahaman +17 more
semanticscholar +1 more source
The purpose of this study is to analyze the effect of tax service quality and understanding of tax regulations on individual taxpayer compliance. This research is a quantitative research with an associative approach.
httpsdoi.org10 Dan Pemahaman +17 more
semanticscholar +1 more source
JURNAL USM LAW REVIEW
The purpose of this research is to study the urgency and obstacles to the issuance of electronic land certificates in the post-land registration activities of the Ministry of Land Registration Regulations ATR/BPN No.
Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
semanticscholar +1 more source
The purpose of this research is to study the urgency and obstacles to the issuance of electronic land certificates in the post-land registration activities of the Ministry of Land Registration Regulations ATR/BPN No.
Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
semanticscholar +1 more source
KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN NASIONAL
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 2020ABSTRACTThe purpose of this study is to Analyze the position of Village Regulations after the enactment of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation and Know and Analyze the Urgency of Village Regulations in the Implementation of Village Government Affairs.
Kadek Wijayato +2 more
openaire +1 more source
Yurispruden
Banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial, khususnya PHK karena alasan pelanggaran bersifat mendesak setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 35/2021.
Jl. Mayjen +10 more
semanticscholar +1 more source
Banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial, khususnya PHK karena alasan pelanggaran bersifat mendesak setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 35/2021.
Jl. Mayjen +10 more
semanticscholar +1 more source
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan batasan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ...
Darmini Roza +5 more
semanticscholar +1 more source
Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan batasan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ...
Darmini Roza +5 more
semanticscholar +1 more source
Tantangan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Peraturan Perundangan Di Indonesia
CendekiaInclusive Education is one of the government's programs to realize justice in education. Inclusive education is a form of realizing equal distribution of education without discrimination, both children with special needs and normal children can receive ...
Tantangan Pendidikan +13 more
semanticscholar +1 more source
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI
This study aims to evaluate how these changes in taxation policy affect the economic dynamics of the region. Through a quantitative approach and using secondary data from Statistics Indonesia, this research includes a Difference in Difference analysis to
L. Dwi +13 more
semanticscholar +1 more source
This study aims to evaluate how these changes in taxation policy affect the economic dynamics of the region. Through a quantitative approach and using secondary data from Statistics Indonesia, this research includes a Difference in Difference analysis to
L. Dwi +13 more
semanticscholar +1 more source

