Results 141 to 150 of about 67,656 (201)

IMPLIKASI PERJANJIAN KAWIN PISAH HARTA DALAM PENANDATANGAN PERJANJIAN KREDIT

Jurnal Yusthima
Perjanjian perkawinan adalah cara untuk mencegah konflik sebelum perkawinan. Bagi para pihak yang belum membuat dan berencana untuk membuatnya, atau mengubah perjanjian perkawinan yang sudah ada di tengah perjalanan perkawinan dapat menggunakan Keputusan MK No 69/PUU-XIII/2015.
Yusthika Mahasaraswati, Gede Agung, Wirawan Nusantara, I. Artikel, Perjanjian Kawin, Pisah Harta, Perjanjian Kredit, Latar Belakang Permasalahan   +7 more
openaire   +2 more sources

ASPEK YURIDIS PERJANJIAN WARALABA SEBAGAI PERJANJIAN KHUSUS [PDF]

, 2013
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan waralaba dalam undang–undang dan bagaimanakah aspek–aspek hukum dari perjanjian waralaba.  Dengan menggunakan penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa: 1. Ketentuan hukum mengenai waralaba sebagai suatu bentuk perjanjian pada dunia bisnis berpedoman dan tunduk ...
Awaluddin, M. V. (Marissa), Awaluddin, Marissa Vydia   +1 more
openaire   +2 more sources

PERJANJIAN PENYERAHAN SEBAGAI PERJANJIAN IKUTAN ATAU KEWAJIBAN???

Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2022
Perjanjian adalah merupakan suatu kesepakatan yang jika dibuat secara sah memberikan akibat hukum. Penyerahan atau levering adalah suatu cara untuk memperoleh atau mendapatkan hak milik yang dikarenakan  adanya suatu perjanjian yang bertujuan untuk menyerahkan hak milik dari orang yang berhak untuk  memindahkannya kepada orang lain yang memang  berhak ...
null Gunawan Widjaja, null Karunia Ilham Karim, null Dheas Syahreza Muslim   +2 more
openaire   +1 more source

TINJAUAN TERHADAP PERANAN ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN HAKEKAT PERJANJIAN

, 2022
ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat perjanjian dan bagaimana peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1.
Shalilah, Ghea Kiranti
openaire   +3 more sources

Perjanjian Secara Online Dalam Fitur Paylater Berdasarkan Hukum Perjanjian.

Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 2023
The increasing public interest in using the paylater feature on the Shopee application is still increasing and quite a few people do not understand their rights and obligations in using this feature. In order to provide certainty and protection for users and business actors, regulations are needed for paylater service providers.
null Putri Sari Perdani, null Christina Tabita Sitanggang, null Sumriyah Sumriyah   +2 more
openaire   +1 more source

Pertanggungjawaban Notaris terhadap Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Jurnal Hukum Lex Generalis
Perjanjian kerjasama antara bank dengan notaris tersebut timbul seiring keberadaan notaris sangat diperlukan dalam pembuatan akta di bidang perkreditan.
Firman Panjaitan
semanticscholar   +1 more source

Praktik Penguasaan Tanah Oleh WNA Melalui Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) dalam Sistem Hukum di Indonesia

Jurnal Hukum Lex Generalis
Berawal dari pesona pariwisata Indonesia yang indah menjadikan banyak WNA yang tidak hanya berinvestasi tapi henak memiliki tanah yang dapat dimiliki di Indonesia melalui perjanjian pinjam nama (nominee). Hal ini tentu dilarang dalam UUPA, yang mana yang
Fini Annisa Sudhuri
semanticscholar   +1 more source

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Kewenangan Notaris dalam Mengesahkan Perjanjian Pasca Nikah

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Perjanjian perkawinan adalah instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan. Dalam hukum Indonesia, perjanjian ini awalnya hanya dapat dibuat sebelum atau saat pernikahan, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ...
Fara Jane, Benny Djaja, M. Sudirman
semanticscholar   +1 more source

PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)

JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Perjanjian pranikah, yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, telah menjadi instrumen hukum penting untuk mengatur hak dan kewajiban antara calon suami dan isteri sebelum pernikahan berlangsung. Dalam masyarakat modern, perjanjian ini semakin
Vania Salsabila, J. Jamaluddin, Sulaiman Sulaiman   +2 more
semanticscholar   +1 more source

VALIDITAS PERJANJIAN NON – AUTHENTIC SEBAGAI DASAR GUGATAN WANPRESTASI

Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Perjanjian non-otentik merupakan bentuk perjanjian yang sering digunakan masyarakat karena sifatnya yang sederhana dan efisien. Meskipun tidak dibuat di hadapan pejabat umum, perjanjian ini tetap menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi unsur sahnya ...
Renggi Pramita, F. Hukum, Tarumanagara, Perjanjian Non-Otentik, Validitas Hukum, Pembuktian Keadilan Wanprestasi, Substantif   +6 more
semanticscholar   +1 more source