Results 91 to 100 of about 15,264 (119)
MEKANISME PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT [PDF]
, 2016 PRAKOSA, Ardianto, PUJIYONO, Arif
core
Some of the next articles are maybe not open access.
Related searches:
Related searches:
PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PADA KANTOR NOTARIS DI MEDAN
Jurnal PKM Hablum MinannasPerjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan untuk mengadakan beberapa penyimpangan dari ketentuan undang-undang yang mengatur tentang harta kekayaan perkawinan. Akibat perkawinan dilangsungkan maka perjanjian kawin seketika itu akan mengikat kedua belah pihak, isinya dapat mengenai masalah persatuan harta bawaan
Agus Armaini Ry +2 more
exaly +2 more sources
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN PADA MASA PERKAWINAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2023Kedudukan hukum perjanjian kawin sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dibuat dihadapan notaris. menganalisa lebih dalam mengenai keududukan hukum perjanjian kawin yang berlaku karena selama ini perjanjian kawin dibuat sebelum perkawinan.
Khusnul Yaqin +2 more
openaire +1 more source
KEWENANGAN NOTARIS MENGESAHKAN PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI AMANAT KONSTITUSI
2022The regulation in the Marriage Law Chapter 29 Verse (1) after Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XII/2015 has been change into the process of marriage agreement. In the marriage agreement that legalized into Constitutional Court Number 69/PUU/XII/2015 can only be made before the marriage takes place.
Adonara, Firman Floranta +1 more
openaire +1 more source
IMPLIKASI PERJANJIAN KAWIN PISAH HARTA DALAM PENANDATANGAN PERJANJIAN KREDIT
Jurnal YusthimaPerjanjian perkawinan adalah cara untuk mencegah konflik sebelum perkawinan. Bagi para pihak yang belum membuat dan berencana untuk membuatnya, atau mengubah perjanjian perkawinan yang sudah ada di tengah perjalanan perkawinan dapat menggunakan Keputusan MK No 69/PUU-XIII/2015.
openaire +1 more source
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN TERHADAP HARTA PERKAWINAN [PDF]
, 2016 AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN TERHADAP HARTA PERKAWINAN (OLEH :RESU SILSIA, NIM: 1420123027) ABSTRAK Keberadaan perjanjian kawin dipengaruhi oleh lingkungan atau meniru kehidupan barat yang liberal. Tidak salah juga bila sebagian orang berpendapat tidak menyetujui adanya perjanjian kawin karena sejatinya pernikahan didasari oleh perasaan cinta dua ...
openaire
KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
2023Penelitian ini hendak membahas tentang perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah, tetapi tidak didaftarkan atau disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Di dalam prakteknya masih terdapat perjanjian kawin yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 ...
openaire +1 more source
PENERAPAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
2016Perjanjian kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 memungkinkan untuk dibuat tidak hanya sebelum perkawinan dilangsungkan melaikan juga pada saat perkawinan berlangsung. Penelitian yang berjudul Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah ...
openaire +1 more source
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT PASAL 147 KUHPERDATA
2018Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perjanjian kawin secara umum dan bagaimana akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta warisan menurut pasal 147 KUHPerdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
openaire +2 more sources
2021
ABSTRAK Perkawinan campuran sama dengan perkawinan pada umumnya, yang mempunyai akibat hukum, jika perkawinan campuran berlangsung tanpa membuat perjanjian perkawinan maka harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur mengenai subyek hukum yang ...
Nursyabani, Nursyabani, Wijaya, Sahrul
openaire +2 more sources
ABSTRAK Perkawinan campuran sama dengan perkawinan pada umumnya, yang mempunyai akibat hukum, jika perkawinan campuran berlangsung tanpa membuat perjanjian perkawinan maka harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur mengenai subyek hukum yang ...
Nursyabani, Nursyabani, Wijaya, Sahrul
openaire +2 more sources