PERKAWINAN PADA GELAHANG DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI BALI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN [PDF]
Perkawinan bagi orang Bali-Hindu yang hidup dalam masyarakat hukum adat di Bali (dikenal dengan “desa adat†atau “desa pakramanâ€), relatif berbeda dengan perkawinan bagi masyarakat yang lainnya.
Putu Dyatmikawati
doaj +4 more sources
PERUBAHAN ISI PERJANJIAN PERKAWINAN SELAMA PERKAWINAN BERLANGSUNG
Pada era saat ini, perkembangan dalam perlindungan hukum terkait dengan perkawinan terus berproses, salah satunya adalah mengenai perjanjian perkawinan. Penerapan perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan merupakan hal tidak semua pihak dapat menerima, karena mengingat arti dari suatu perkawinan adalah penyatuan dari laki-laki dan perempuan dalam ...
exaly +2 more sources
Kebijakan Penal Pemaksaan Perkawinan Pasca Perkawinan
Pemaksaan perkawinan adalah ketika salah satu pihak dipaksa untuk menikah, umumnya hal ini terjadi pada perempuan karena dia dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan lain yang dianggap melakukan pelanggaran di komunitas tempat dia menetap. Korban dari praktik pemaksaan perkawinan seringkali adalah perempuan, karena perempuan merupakan kelompok ...
Meirani Rubianto, Aman Pratama
exaly +2 more sources
DISKRIMINASI DALAM HUKUM PERKAWINAN (PENELITIAN ATAS HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU NIAS) [PDF]
Kewajiban negara di bawah CEDAW, antara lain, adalah untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan menurut Pasal 16 dan menjamin hak-hak perempuan pedesaan menurut pasal 14.
Niken Savitri, Maria Zalukhu
doaj +4 more sources
Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penerapan larangan nikah sesuku di Desa Tanjung Pauh. Masyarakat yang melakukan perkawinan diharuskan membayar denda adat berupa kambing atau kerbau. Jika tidak mampu, pelaku, kerabat dan keluarganya tidak dapat melakukan urusan adat lainnya bahkan sampai mereka diusir dari desa.
Abdul Manan Abdul Manan +1 more
openaire +3 more sources
Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama
The research objectives to be achieved in this study are to find out, analyze and find solutions in overcoming legal fraud. Interfaith couples prefer to marry in Indonesia. Considering that it is more cost-effective and their desire to get married can be carried out and implemented in Indonesia.
Dany Try Hutama Hutabarat +2 more
openaire +1 more source
TINJAUAN HISTORIS-SOSIOLOGIS PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SAMIN DI BETU REJO SUKOLILO PATI JAWA TENGAH
Tulisan ini membahas tentang Perkawinan adat masyarakat Samin yang berbeda dengan model perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam tatacara perkawinan, batas usia perkawinan dan perkawinan ...
Sri Wahyuni
doaj +1 more source
LEGITIMACY OF A SIRRI MARRIAGES (SECOND AND SO ON) BY THE PAIR OF CIVIL SERVANTS
Abstrak Perkawinan siri di ketahui sebagai perkawinan di bawah tangan, artinya perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinan.
Hazar Kusmayanti, Nindya Tien Ramadhanty
doaj +1 more source
Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi
Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 memberikan perubahan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dimana sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung menjadi
Firman Floranta Adonara
doaj +1 more source
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA
Perkawinan beda agama di Indonesia, merupakan suatu realitas yang terus terjadi meskipun secara hukum negara maupun hukum agama secara tegas telah melarangnya.
Sudjah Mauliana, Agustin Hanapi
doaj +1 more source

