Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik, 2020 Abstrak Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus Tindak pidana kawin diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) dan (2) KUHP. Berdasarkan ketentuan KUHP itu hukuman semestinya dijatuhkan kepada kedua pelaku tersebut, namun pada pelaksanaannya banyak kasus tindak pidana perkawinan (poligami liar) yang pidananya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja ...
openaire +3 more sources
Integrasi budaya Islam dengan budaya lokal dalam upacara perkawinan di Kabupaten Pangkep (tinjauan budaya) [PDF]
, 2010 Skripsi ini membahas mengenai perkawinan dalam rana wilayah lokal yaitu Kabupaten Pangkep sebagai suatu upaya menggali dan menanamkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam pembentukan karakter dan identitas suatu daerah. Merupakan suatu hasil kajian
Hasriana
core
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN [PDF]
, 2021 Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa akibat-akibat di bidang hukum di antaranya dalam bidang harta kekayaan dalam perkawinan.
Nadiyon, Nadiyon
core
PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA SUAMI ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Solusi, 2020 Marriage agreements between husband and wife can be done before the marriage is carried out. Many marriage agreements are carried out in relation to assets included in shared assets. Marriage agreements in Indonesia are not very popular, therefore, many husbands and wives do not carry out these marriage agreements. This is because many do not know that
openaire +1 more source
MODEL STRATEGI KOMUNIKASI: Sebagai Antisipasi dan Solusi Konflik Keluarga Etnik Madura Pelaku Perkawinan Usia Dini [PDF]
, 2014 Info lebih lanjut hub: Lembaga Penelitian Universitas Jember Jl. Kalimantan No.37 Telp. 0331-339385 Fax. 0331-337818 JemberPenelitian ini bertujuan menggali dan mendeskripsikan penerapan prinsip kerjasama (cooperative principle) dan prinsip kesantunan
Bambang Wibisono, Akhmad Haryono
core
DISKRIMINASI DALAM HUKUM PERKAWINAN (PENELITIAN ATAS HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU NIAS)
Masalah-Masalah Hukum, 2016 Kewajiban negara di bawah CEDAW, antara lain, adalah untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan menurut Pasal 16 dan menjamin hak-hak perempuan pedesaan menurut pasal 14.
Niken Savitri, Maria Zalukhu
doaj +1 more source
Penyesuaian Perkawinan Pada Istri Kedua Perkawinan Poligami [PDF]
, 2012 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah gambaran penyesuaian perkawinan yang dilakukan istri kedua dalam perkawinan poligami. Penyesuaian perkawinan dalam penelitian ini merujuk pada pengertian bahwa penyesuaian perkawinan merupakan sebuah
Atina R. Ly amalia
core
PENCEGAHAN DAN PENOLAKAN PERKAWINAN DI KUA RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TAHUN 2016 [PDF]
, 2017 Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Pada kasus yang terjadi di KUA Raman Utara Lampung Timur, seorang wanita yang hamil di luar nikah dan beda ...
core
Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia
Krtha Bhayangkara, 2021 Perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan, disamping dilangsungkan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Elfirda Ade Putri
doaj
PEMBERIAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks) [PDF]
, 2013 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan dan apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispenasi kawin berdasarkan kasus Penetapan No.
ORCHID, QURI
core