PERKAWINAN ANTAR ORANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islampraktek perkawinan antar agama menurut hukum positif dan hukum agama merupakan suatu permasalahan yang krusial. pada dasarnya secara hukum dengan melihat ketentuan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan intruksi presiden No 1 tahun ...
Robi'ah - +4 more
doaj +1 more source
Status Hukum Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam [PDF]
, 2013 Tulisan ini berjudul Status Hukum Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam. Tujuan penelitian ini yang pertama; untuk mengetahui dan memberikan perbandingan pandangan antara Undang-Undang No.
PURNAMA SARI, ANDINI GITA
core
Adat dan upacara perkawinan daerah Jawa Barat [PDF]
, 1980 Adat dan upacara perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek penelitian dan pencatatan dalam adat istiadat daerah. Dalam tahap kedua penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1978/1979 dilakukan penelitian pada 15 daerah.
K.M., Saini +2 more
core
Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama Yang DIlangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia [PDF]
, 2009 Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, menyatakan bahwa perkawinan antar agama tidak dapat dilaksanakan.
Savitri, R. D. (Retna) +1 more
core
Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik, 2020 Abstrak Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus Tindak pidana kawin diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) dan (2) KUHP. Berdasarkan ketentuan KUHP itu hukuman semestinya dijatuhkan kepada kedua pelaku tersebut, namun pada pelaksanaannya banyak kasus tindak pidana perkawinan (poligami liar) yang pidananya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja ...
openaire +3 more sources
STATUS PERKAWINAN PADA MASA IDDAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM [PDF]
, 2016 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa perkawinan pada masa iddah tidak diperbolehkan karena banyak hal-hal yang dilanggar dalam melangsungkan sebuah perkawinan tersebut.
FARISA ARDIA YUDISTIJAYA, NPM : 121000188
core
INKONSISTENSI LANDASAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN [PDF]
, 2015 Perkawinan yang dilangsungkan antara seorang pria dan wanita akan melahirkan akibat hukum tertentu dalam kehidupan rumah tangganya. Salah satu akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah peraturan mengenai harta kekayaan suami dan isteri baik yang ...
SURIANTI, SURIANTI
core
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKAITAN DENGAN HAK PENGASUHAN SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KEDUA ORANG TUANYA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58 PK/AG/2009 tanggal 8 Januari 2010) [PDF]
, 2013 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan harus dicatatkan.
Ali , Abdullah
core
Pada Gelahang: suatu Perkawinan Alternatif dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki di Bali [PDF]
, 2012 Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis persepsi masyarakat terhadapperkawinan pada gelahang sebagai perkawinan alternatif di Provinsi Bali, (2) menganalisissistem pewarisan dalam perkawinan pada gelahang bagi laki-laki dan perempuan, (3 ...
Pursika, I. N. (I)
core
Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum KeluargaThis study aims to find out how mixed marriage is in the review of the Marriage Law in Indonesia. This study uses a type of library study that is qualitative. The results of this study show that mixed marriage is generally the same as the implementation of ordinary (non-mixed) marriage.
openaire +1 more source