Results 101 to 110 of about 129,563 (162)

ANALISIS TENTANG BATAS UMUR UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

open access: yesAn-Nida', 2016
Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak adalah jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun.
Sofia Hardani
doaj   +1 more source

Perkawinan Antar Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Sidoarjo [PDF]

open access: yes, 1991
Kehadiran Undang-undang Perkawinan ini merupakan suatu keberhasilan politik hukum di bidang unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara, tetapi lebih dari itu, bidang hukum perkawinan termasuk lapangan hukum yang sangat peka, karena ...
Ernawati, Rumi
core  

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT LUSAN MANTEN DI DESA BETON KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO [PDF]

open access: yes, 2013
Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupeten Ponorogo ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Praktik perkawinan lusan manten di ...
Rosida, Alfatu
core   +1 more source

Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi [PDF]

open access: yes, 2014
Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan Perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat dari dua ...
Marwin, M. (Marwin)
core   +2 more sources

Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia

open access: yesUlumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 2019
the material law for the cancellation of Islamic marriages in Indonesia still requires further research considering there is a pluralism of regulations relating to it, namely Undang-undang no. 1 tahun 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law.
openaire   +3 more sources

HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DALAM PRAKTIKNYA DI KOTA SINGKAWANG [PDF]

open access: yes, 2012
Perkawinan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Singkawang dilakukan secara adat mengakibatkan adanya anak luar kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dan hak mewaris anak luar kawin warga negara keturunan
YUDI , PRIBADI
core  

Kesadaran Masyarakat Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Dan Pembatalan Perkawinan

open access: yesLaw, Development and Justice Review, 2020
Perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan maupun perkawinan yang dilakukan karena penipuan salah satu pihak maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Bahwa suatu perkawinan yang berlangsung, tetapi setelah perkawinan tersebut salah satu pihak ataupun pihak ketiga mengetahui adanya syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan ...
openaire   +1 more source

PERKAWINAN CAMPURAN DALAM KAJIAN PERKEMBANGAN HUKUM: ANTARA PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

open access: yesAl-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2017
Marriage in the Islamic legal study in Indonesia introduces a discussion of mixed marriages. In the understanding of classical fiqh, when dealing with the term of mixed marriage, the paradigm will lead to the understanding of different religion marriage.
M. Nur Kholis Al Amin
doaj   +1 more source

Efektivitas Pencatatan Perkawinan terhadap Penghayat Kepercayaan di Kota Surabaya (Studi Pelaksanaan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependu [PDF]

open access: yes, 2013
Sukma Yektiningsih, 0610110193, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Efektivitas Pencatatan Perkawinan terhadap Penghayat Kepercayaan di Kota Surabaya (Studi Pelaksanaan Pasal 83 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan ...
Yektiningsih, S. (Sukma)
core  

Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan

open access: yesJurnal Tana Mana
The practice of sirri marriage is not only carried out by ordinary people, but also by public officials. One of the factors causing this is due to the unclear relationship of legal norms between paragraph 1 and paragraph 2 of Article 2 of the Marriage Law, resulting in different interpretations.
M. Rafli Kurniawan   +3 more
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy