Results 51 to 60 of about 129,563 (162)

KONTRA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 84/BANGSAL KOTA KEDIRI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Kasus : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 188 PK/PDT/1981 TANGGAL 22 DESEMBER 1982) [PDF]

, 2016
Hak Milik atas tanah hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan-Badan Hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Dedi , Suwasono
core  

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL [PDF]

, 2013
Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis.
ANGGI ADI , SAPUTRA
core  

PERNIKAHAN DAN RELASI KEDUDUKAN SUAMI-ISTRI DI MALUKU, ANTARA ADAT, PENDIDIKAN, DAN AGAMA: STUDI KASUS TERHADAP KELUARGA MUSLIM DI JAZIRAH LEIHITU DAN KECAMATAN SIRIMAU MALUKU

Al-Mazaahib, 2022
Tulisan ini membahas tentang pernikahan dan relasi kedudukan suami istri di Maluku terutama dalam Keluarga Muslim di Jazirah Leihitu dan Kecamatan Sirimau Maluku, ditinjau dari segi pendidikan, adat dan agama.
Abdul Basir Solissa
doaj   +1 more source

Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan [PDF]

, 2017
Perkawinan merupakan salah satu bagian paling penting. Perkawinan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan, juga menyatukan 2 (dua) keluarga bahkan juga merupakan jembatan antar dalihan na tolu.
Sukirno, Sri Sudaryatmi, Debora Maria Paramita Pasaribu*
core  

KEBERADAAN HARTA PERKAWINAN DALAM PROBLEMATIKA PERKAWINAN

Perspektif, 2005
Keeping house a lot of happened the problematical faced by husband and wife, what as a result cannot maintain the everlasting domesticity Break the marriage can be happened because death, divorce and justice decision. While breaking marriage of because divorce, sure a lot of generating problems to “Their Marriage Estae”.
openaire   +2 more sources

Penerapan Asas Publisitas Atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung

Unes Journal of Swara Justisia
Perjanjian perkawinan dewasa ini telah banyak muncul dinamika permasalahan baru, terlebih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan tafsir dan makna berbeda terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang ...
Joy Prananta Barus
doaj   +1 more source

Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar

Jurnal HAM, 2017
Kota Makassar yang memiliki masyarakat yang pluralistik sangat memungkinkan untuk terjadinya perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan, sementara aturan yang ada berdasarkan UU No.
Andika Prawira Buana
doaj   +1 more source

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung(Studi Perkara No : 0554/PDT.G/2009/PA.TA dan Perkara No : 0845/PDT.G/2010/PA.TA) [PDF]

, 2016
Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
Nawawie, H. (Hasyim)
core  

Penyesuaian Perkawinan, Subjective Well Being dan Konflik Perkawinan

Persona:Jurnal Psikologi Indonesia, 2016
The purpose of this study was to examine the relationship between maritaladjustment and subjective well being with marital conflicts Research retrieve datathrough a questionnaire given to 40 couples (80 subjects) with the marriage between 5-10 years of age, have children and live together without any other family in thehousehold, such as parents or in ...
Christina, Dessy, Matulessy, Andik
openaire   +3 more sources

Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri [PDF]

, 2016
Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan peraturan Perundang-undangan, salah satu ketentuannya yaitu tidak mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah.
Kemalayanti, F. (Fatia), Pursetyowati, S. (Sri)   +1 more
core