Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak
Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018 Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 25 Mei 2016 telah menerbitkan dan menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UUNo. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diamandemen dengan UU No.35 tahun 2014.
openaire +3 more sources
Perlindungan Hukum terhadap Tersangka pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Kuhap [PDF]
, 2017 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana ditinjau dari KUHAP dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pada ...
Liunsili, O. (Ongki)
core +1 more source
PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
Perspektif, 2003 Consumer’s dispute involves 2 parties, consumer and producer or distributor. The subject of the dispute is the violation of consumers’ right, while the Consumer Protection Law (UUPK) extends the comprehension of the protective parties in the transaction.
openaire +1 more source
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPADA ANAK KORBAN KEKERASAN (Studi di DP3A Kabupaten Malang) [PDF]
This study aims to evaluate the role of DP3A Kabupaten Malang in protecting children who are victims of violence based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and to identify the obstacles faced by DP3A Kabupaten Malang in providing ...
Ristiputri, Riniyasmin
core
PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN BERSAMA ATAS HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN (Studi Pada Perum Perumnas Klender Jakarta Timur) [PDF]
, 2016 Pada saat hak guna bangunan diatas hak pengelolaan berakhir, pemegang HGB menginginkan HGB diperpanjang, namun pemegang HGB ingin menghentikkannya. Mengetahui Hambatan dalam proses perpanjangan HGB diatas HPL, perlindungan hukum bagi pemegang HGB ...
Adhi , Slamet Riyadi
core
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR (WHISTLE BLOWER) DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAPKASUS TINDAK PIDANA KORUPSI [PDF]
, 2015 Pengertian pelapor (whistle blower) dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014, yaitu orang yang memberikan laporan atau informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak ...
ENI SURIATI
core
Tembok Benteng Kotagede (Baluwarti) Yogyakarta Berangsur-Angsur Musnah!
Berkala Arkeologi, 2006 Sebagai warisan budaya, Kotagede di Yogyakarta yang dibangun pada abad XVI dalam batas tertentu berada pada kerangka konflik. Sebuah kenyataan memang, bahwa baluwarti sebagai batas fisik kota dan bagian paling penting pada masanya berangsur-angsur ...
Sugeng Riyanto
doaj +1 more source
Aspek Hukum yang Menunjang Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia [PDF]
, 2012 Industri kreatif adalah industri yang bermuara pada intelektualitas, ide, dan gagasan yang orisinil dan direalisasikan berdasarkan pemikiran dan tindakan nyata guna menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka peningkatan ekonomi.Industri kreatif ...
Krustiyati, J.M. Atik
core
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Karya Cipta Lagu Dangdut Di Indonesia (Studi Terhadap Perlindungan Anak Selaku Konsumen Karya Cipta Lagu Dangdut) [PDF]
, 2014 Dalam perkembangannya musik dangdut saat ini mampu menjadi ikon budaya populer di Indonesia. Pada mulanya musik dangdut bernama musik melayu, yaitu musik yang umumnya berkembang dalam masyarakat melayu di Indonesia.
, Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum +2 more
core
Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Lama Semarang Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Pariwisata
Berkala Arkeologi, 1995 Untuk mewujudkan kawasan Kota Lama sebagai kawasan wisata diperlukan suatu penanganan serius secara multidisipliner, terarah dan dilakukan skala besar dalam penanganan penelitian, pelestarian, pengamanan kawasan, dan pemanfaatan-pengembangan ...
Djoko Nugroho Witjaksono
doaj +1 more source