Results 71 to 80 of about 344,565 (227)

Geographical indication in Indonesia: A review on the spatial distribution and classification of geographical indication‐registered products and ‐related publications

The Journal of World Intellectual Property, Volume 28, Issue 1, Page 263-285, March 2025.
Abstract The status and trends of geographical indication (GI) registration in Indonesia is presented and analyzed. Indonesia amended the GI‐related legal systems in 2019, and despite its increase in registration and policy developments, the extent of coverage and classification of GI‐registered products remain unclear.
Diana Harding, Kevin Muhamad Lukman, Miranda Risang Ayu Palar, Ryo Kohsaka   +3 more
wiley   +1 more source

Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak [PDF]

, 2016
Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.
Fitriani, R. (Rini)
core  

Multivocal responses to conservation in Maluku province, Indonesia: Biocultural diversity, protest and management in a zone of ecological transition

Singapore Journal of Tropical Geography, Volume 45, Issue 3, Page 515-532, September 2024.
The Moluccan islands of eastern Indonesia (Maluku) were amongst the last frontiers to be opened‐up for large‐scale resource extraction and economic development in modern times. The interventions of organized conservation science and local conservation activity are also recent. Yet the area has a complex economic history and historical ecology linked to
Hermien L. Soselisa, Roy Ellen
wiley   +1 more source

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban [PDF]

, 2016
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban” dengan identifikasi masalah Bagaimanakah Kedudukan ...
ISMAIL, I. (ISMAIL)
core  

The representation of indigenous children in policies in Indonesia

Asian Social Work and Policy Review, Volume 18, Issue 2, June 2024.
Abstract According to the Indonesian Child Protection Law, Number 35/2014, the group of children that should receive special protection are minorities and isolated children; this includes Indigenous children who mostly live in remote areas. Under this law, Indigenous children gain special protection, including facilities to share their cultural ...
Mira Azzasyofia, Christa Fouche, Liz Beddoe   +2 more
wiley   +1 more source

Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan Tata Kelola Garam

Jurnal Pamator, 2019
Kebijakan perlindungan sosial sangatlah penting dilakukan untuk memberi kemudahan petani dalam menjalankan aktifitas produksinya. Hal ini dapat mendukung pula pencapaian program swasembada garam, disamping faktor ketersediaan lahan dan pembinaan petani ...
Fauzin Fauzin
doaj   +1 more source

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS OLEH MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (MKN) DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Unes Journal of Swara Justisia, 2020
Notary public is a public official who has the duty and obligation to provide legal services and consultation to the public need. Legal assistance that can be given from a notary isin the form of making an authentic deed or other authority as referred to
Martalena Martalena
doaj   +1 more source

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Pemberian Kredit Modal Kerja tanpa Agunan [PDF]

, 2014
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan.
Pratama, M. H. (Muhammad)
core  

Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia

Kanun, 2018
Artikel ini ingin menjawab pentingnya penetapan aturan hukum yang tegas dan kompre-hensif yang dapat memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang berlangsung melalui media elektronik di Indonesia.
Lia Sautunnida
doaj   +1 more source

PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM [PDF]

, 2016
ABSTRAKPERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA(iv.63)pp,.biblRizanizarli, S.H., M.H.Dalam Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan ...
Nellizar
core