Results 91 to 100 of about 2,481 (127)

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan

Unes Journal of Swara Justisia
Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Iyah Faniyah, Syurya Alhadi. A
doaj   +1 more source

PENGARUH HARGA TERHADAP PENAWARAN DAN PERMINTAAN MASKER SAAT PANDEMI COVID-19 DI DENPASAR BALI

, 2022
Berek KL, Marbun S.
europepmc   +1 more source

Studi kuantitatif tentang pengalaman pekerja migran Indonesia perempuan di Makau dan Hong Kong pada awal pandemi COVID-19

, 2022
Liem A, Wariyanti Y, Wardha RH.
europepmc   +1 more source

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP PENUMPANG BUS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Ilmu Hukum

Bus is the one of transportation which is often used by society. Society as passenger of bus righteously gains protection. Many of accident happens in public transportation especially bus that rises a question the important of protection for people as the accicent victim.
Delegalata, Rabiah Z. Harahap
openaire   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

2021
ABSTRAK Adanya kasus yang merugikan konsumen perlu dikhawatirkan bagi pemerintah, dimana kasus perlindungan konsumen yang berada di Indonesia masih banyak dijumpai. Yang tersirat dalam Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin keyakinan sah yang memberikan jaminan kepada Konsumen.
Pujiono, Bambang, Bahroni, Achmad, Kustanto, Kustanto, Sulistyo, Hery   +3 more
openaire   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA

Transparansi Hukum, 2023
Abstrak Kebijakan sosial yang dirancang untuk melindungi pekerja wanita yang bekerja dan mempromosikan kesetaraan di tempat kerja memiliki efek kontroversial pada hasil pasar kerja. Pembatasan jam kerja dan tunjangan kehamilan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku membantu melindungi tanggung jawab pekerja perempuan yang bekerja terhadap ...
Kusumaningrum, Divi, Gitta Sari, Ariella, Pujiono, Bambang   +2 more
openaire   +2 more sources

Perlindungan Hukum Yang Terdaftar

2022
Keberadaan merek sangat penting untuk pelaku UMKM. Merek berfungsi sebagai identitas sebuah produk barang atau jasa. Lebih jauh lagi, merek juga dapat dilisensikan atau waralaba sehingga menjadi sumber penghasilan langsung berupa royalti. Merek juga dapat menjadi aset bisnis yang sangat berharga dan menambah pendapatan, karena merek itu sendiri ...
Darusman, Yoyon M, Wiyono, Bambang, Bastianon, Bastianon, Bachtiar, Bachtiar, Susanto, Susanto, Pratama, Panduma Putra, Defruzer, Defruzer, Wahyono, Dhoni Presti, Susanti, Nova, Gunawan, Gunawan   +9 more
openaire   +1 more source

Perlindungan Hukum Merek Terdaftar

2022
Salah satu bentuk standarisasi hukum HKI adalah TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right) TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI. TRIPs Agreement juga mengadopsi konvensikonvensi di bidang HKI yaitu Paris Convention dan Berne Convention (dua konvensi utama di bidang copyright ...
Susanto, Susanto, Darusman, Yoyon M, Wiyono, Bambang, Iqbal, Muhammad, Benazir, Dyas Mulyani, Respati, Keti, Siagian, Erick Cristian Fabrian, Kadafi, T. Muamar, Saputro, Irawan, Meigi, Meigi   +9 more
openaire   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM CAGAR BUDAYA

2022
ABSTRAKKebudayaan adalah hasil karya dan bukti eksistensi manusia pada zaman dahulu dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya. kebudayaan merupakan sebuah hal penting yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya agar dapat bermanfaat untuk generasi yang akan datang.
Hidayat, Syarif, Rusman, A
openaire   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

2022
Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah disahkan oleh Pemerintah Indonesia, UU No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak ini menggantikan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak, UU SPPA ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya ...
Gultom, Michael Natanael, Adiyasa, Muklis   +1 more
openaire   +1 more source