Results 71 to 80 of about 2,481 (127)

Menggali Perlindungan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

, 2020
Hubungan hukum antar subyek hukum dapat berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendaptkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. 1Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-
openaire   +1 more source

Penolakan Klaim Asuransi Pertanian dan Pertanggungjawaban Penyelenggara: Disharmoni Hukum Asuransi dan Perlindungan Konsumen

Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Penolakan klaim dalam penyelenggaraan asuransi pertanian sering menimbulkan persoalan hukum karena berada pada persimpangan antara rezim hukum asuransi yang bersifat kontraktual dan hukum perlindungan konsumen.
Hesti Dwi Astuti, Purnama Sidiq
doaj   +1 more source

Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. [PDF]

Heliyon, 2021
Suryono RR, Budi I, Purwandari B.
europepmc   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN RELASI KERJA DALAM GIG ECONOMY MENURUT TEORI PHILIPUS M. HADJON

Journal Presumption of Law
Perkembangan gig economy telah membawa perubahan signifikan terhadap pola hubungan kerja yang semakin fleksibel, berbasis tugas, dan tidak selalu terikat pada hubungan kerja konvensional.
Mohamad Dino Setiawan, A. Basuki Babussalam   +1 more
doaj   +1 more source

HARMONISASI HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN PAILIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PANCASILA SILA KE LIMA

Jurnal Wawasan Yuridika, 2015
Harmonisasi hukum menjadi bagian penting hukum Indonesia terutama berkaitan dengan perlindungan pekerja yang berada dalam suatu perusahaan pailit, bagian ini menjadi penting karena ketidakharmonisan yang terjadi antara undang-undang menyebabkan hilangnya
Rian Kurniawan
doaj   +1 more source

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, 2017
Children who are in conflict with the law in the process often get pressure so that it affects their physical and psychological conditions. Whereas the child has the right to receive social rehabilitation and social reintegration and has also been regulated in the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No.
Isma Nurillah, Windi Arista, Santi Indriani, Novita Vitriana   +3 more
openaire   +1 more source

Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Jurnal Supremasi
Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba serta mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang ...
Dewa Rifky Alfarez, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhamad Abas   +2 more
openaire   +1 more source

Reformulasi Hukum KIK: Menyeimbangkan Kepentingan Kolektif dan Individual dalam Perlindungan Hukum Tenun Cual Bangka Belitung

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Penetapan Tenun Cual sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Belitung menimbulkan permasalahan hukum dan sosial, terutama mengenai ketegangan antara perlindungan kolektif dan hak individu perajin.
Marlinda Marlinda, Syafri Hariansah
doaj   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Jurnal IUS, 2017
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut hukum positif dan untuk menganalisis peran Ototritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen menurut hukum ...
Rati Maryani Palilati
doaj   +1 more source

Perlindungan Hukum Kelompok Teisme dalam Sistem Negara Hukum Pancasila

Pandecta: Research Law Journal, 2017
Di era global saat ini, suatu bangsa dituntut mampu bersaing dengan negara lain. Agar tidak terlepas dari unsur khas Indonesia maka penguatan Pancasila sebagai ideologi adalah keharusan. Pancasila yang melingkupi keragaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) kurang tercermin dalam UU Nomor 23 Tahun 2006.
openaire   +2 more sources