Results 181 to 190 of about 119,361 (191)
Some of the next articles are maybe not open access.

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan yang Membuang Air Limbah ke Sungai Citarum

Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Sungai Citarum, yang terletak di Jawa Barat, memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber air utama bagi penduduk dan kegiatan industri di sekitarnya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Sungai Citarum menghadapi masalah serius berupa pencemaran
Eva Kusuma Wardana   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023

Action Research Literate
Penulisan ini bertujuan untuk membahas tentang pembaharuan hukum pidana dalam penerapan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi orang dan korporasi dalalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP ...
Kharisma Wulan Fadhila
semanticscholar   +1 more source

Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

Action Research Literate
Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen atau tindakan melanggar hukum produsen dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Kehilangan kendaraan di lokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya.
Dedi Eka Noviyanto   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Doxing oleh Debt Collector Pinjaman Online dalam Penagihan Hutang Nasabah

Borobudur Law and Society Journal
Seiring perkembangan teknologi dan informasi, khususnya internet, terjadi dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.
Reino Rizkillah Fatah   +3 more
semanticscholar   +1 more source

EKSISTENSI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN
Sejak awal Korporasi belum dikenal sebagai subyek hokum, hal tersebut sesuai dengan asas societas delinquere non potest atau Universalitas Delinquere non potest,sehingga pertanggungjawaban pidana oleh korporasi selalu dibebankan kepada pengurus korporasi,
M. R, Chindy Maria Rohani Sipatuhar
semanticscholar   +1 more source

Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana

Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Penelitian ini mengkaji perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia melalui metode kajian pustaka, dengan fokus pada literatur hukum pidana klasik dan kontemporer.
Titit Fridawati   +5 more
semanticscholar   +1 more source

Urgensi Internalisasi Prinsip Pertanggungjawaban Komando dalam KUHP Nasional untuk Mengatasi Problematika Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam
Ketidakefektifan norma hukum dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang memuat materi pertanggungjawaban komando. Hal tersebut berimplikasi pada impunitas pelanggar Hak Asasi Manusia berat (HAM berat) yang dilakukan oleh ...
Mochammad Rafi Pravidjayanto   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Penerbitan Covernote

Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, termasuk dalam penerbitan covernote ...
Iqbal Satria Trisna   +2 more
semanticscholar   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021

ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Tax is a very important and vital aspect in every country. It is important to pay attention to the tax sector to help support the state revenue budget, especially for developing countries.
Vania Sulistiano   +4 more
semanticscholar   +1 more source

Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan

LEX CRIMEN, 2012
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan bagaimana penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundang- undangan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.  Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dapat disimpulkan: 1.
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy