Results 31 to 40 of about 111,296 (187)

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

open access: yesJurnal IUS, 2018
Penelitian ini berjudul pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, adapun masalah yang ingin dikaji adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kooporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.
Idi Amin
doaj   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIDASARKAN PADA KETERANGAN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 DAN KUHP

open access: yesJurnal Wawasan Yuridika, 2016
ABSTRAKSeorang notaris terkadang tanpa diketahuinya ada  keterangan palsu yang disampaikan para pihak, yang kemudian menjadi dasar pembuatan akta autentik.
Hilda Sophia Wiradiredja
doaj   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA DENGAN MENGGUNAKAN KESAKSIAN PALSU

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2023
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pertanggungjawaban pidana terhadap seorang Notaris dalam proses pembuatan akta dengan menggunakan kesaksian palsu oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan.
Ikramina Yustika Barito
doaj   +1 more source

Pertanggungjawaban Pidana Pers yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers [PDF]

open access: yes, 2015
Pertanggungjawaban pidana pers dalam perspektif sejarah hukum pers sebelum orde lama memiliki pertanggungjawaban pidana dengan sistem penyertaan dan juga memiliki sistem pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual responsiblity (pertanggungjawaban
Dermansyah, A. T. (Akbar)
core   +1 more source

INKONSISTENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

open access: yesRechtidee, 2018
Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini disebabkan karakteristik tindak pidana korporasi ini adalah sangat kompleks. Hal tersebut dapat dipahami karena dalam KUHP sebagai induk hukum pidana materiil tidak mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia kedudukan korporasi ...
openaire   +3 more sources

Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Biaya Produksi sebagai Alat Penilaian Prestasi Manajer Produksi pada Pdam Kabupaten Malang [PDF]

open access: yes, 2013
Laporan pertanggungjawaban akan membantu pimpinan dalam menilai apakah setiap pusat pertanggungjawaban telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Zuraidah, Z. (Zuraidah)
core  

PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI PADAPT. MULTI KREASI DAYA PERKASA MALANG [PDF]

open access: yes, 2006
Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. Multi Kreasi Daya Perkasa Malang dengan judul “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi pada PT. Multi Kreasi Daya Perkasa Malang”.
Wijayanti, Wiwit
core  

Perbandingan Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Terorganisasi dengan Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Korporasi dalam Narkotika

open access: yesJurist-Diction, 2020
Kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri (offences committed by corporate officials for their corporation or the corporation itself).
openaire   +3 more sources

Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Ukur Kinerja Manajerial pada KSU Dhanadyaksa Jatim Tahun 2012-2014 [PDF]

open access: yes, 2016
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat ukur kinerja manajer pada KSU Dhanadyaksa Jatim tahun 2012-2014. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.
Chotimah, C. (Chotimah)   +2 more
core   +1 more source

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

open access: yesJurist-Diction, 2019
Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dana desa sebagai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merujuk kepada kandungan dalam Trisakti: (1) berdaulat dalam politik, (2) berdikari di bidang ekonomi, dan (3) berkepribadian dalam kebudayaan. Serta berdasarkan program ketiga Nawa Cita pemerintahan sekarang, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan ...
openaire   +3 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy